Vaksin adalah sediaan yang mengandung zat antigenik yang mampu menimbulkan kekebalan aktif dan khas pada manusia. Vaksin dapat dibuat dari bakteri, riketsia, atau virus, dan dapat berupa suspensi organisme hidup atau in-aktif atau fraksi-fraksinya atau toksoid.
Dalam peradaban manusia pengembangan vaksin beberapa penyakit menular, seperti HIV/AIDS, SARS, dan sebagainya setahu saya belum pernah ada yang secepat pembuatan vaksin Covid-19. Belum juga satu tahun pandemi berjalan, sudah banyak pihak yang menawarkan vaksin kepada Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi juga sudah mengutus beberapa menterinya untuk membuat komitmen pembelian dari beberapa sumber.
Informasi ini tentu membuat sebagian masyarakat gembira dan menunggu kapan pemberian vaksin Covid-19 akan dilaksanakan. Namun, benarkah begitu?
Dalam sejarah dunia, industri farmasi (vaksin dan obat) merupakan industri multi-billion dollars yang setara dengan industri persenjataan. Kedua industri ini mempunyai pasukan lobbyist yang kuat di Amerika, Eropa, Jepang, dan sekarang China. Dalam situasi pandemi para ilmuwan mereka berlomba menciptakan obat dan vaksin di laboratorium, sementara para pelobi bisnis bekerja masuk ke sistem pemerintahan dunia untuk menawarkan produk vaksin atau obat Covid-19.
Meskipun masih dalam tahap penelitian, tetapi mereka sudah menawarkannya ke beberapa negara. Sebagai negara konsumen, kita harus berhati-hati menghadapi mereka. Pastikan semua tahapan uji klinis sudah dilalui supaya anggaran kita yang terbatas tepat sasaran.
Sebagai negara dengan jumlah penduduk lima besar dunia, tentu Indonesia menjadi salah satu target penjualan berbagai macam vaksin/obat industri farmasi dunia termasuk vaksin Covid-19. Jadi jangan heran meskipun vaksin belum ada yang selesai, Indonesia sudah melakukan beberapa komitmen dengan beberapa produsen vaksin Covid-19 dunia, seperti Senopec dan Astra Zeneca melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).
Pemerintah melalui pernyataan beberapa Menteri, yang kebetulan dipercaya Presiden untuk mengurus pembelian vaksin, telah memberikan pernyataan angin surga kepada publik. Namun sayang penjelasannya, terutama soal jadwal vaksinasi, berbeda-beda. Ada yang menyatakan vaksinasi akan dimulai akhir 2020, atau akhir 2021 atau bahkan awal 2022, dan sebagainya.
Jangan Beri Harapan Palsu
Saat ini ada 10 kandidat pembuat vaksin yang sedang melakukan pengujian tahap tiga, yaitu Sinovac, Sinopharm Wuhan, Sinovac Beijing, Astra Zeneca, Cansino, Gamaleya, Janssen Phrarmaceutical, Novavax, Moderna, dan Pfizer. Jadi sampai hari ini memang belum ada vaksin yang selesai atau jadi dan siap dimasukkan ke tubuh kita sebagai vaksin.
Dari sisi pandang kebijakan publik, keberadaan vaksin Covid -19 harus diatur dengan persiapan yang baik supaya hasilnya optimum dan tidak memberikan harapan kosong pada publik. Pemberian vaksin Covid-19 harus diatur karena jumlahnya masif. Pemerintah juga harus menjelaskan cara pemberian vaksin, lokasi, harga, dan jadwal. Apakah pemberian vaksin perlu diulang dan kalaupun perlu dalam jangka waktu berapa lama, dan sebagainya.
Lalu jika sampai terjadi dampak negatif pada penerima vaksin, langkah apa yang harus dilakukan, dan sebagainya. Supaya tidak mengulang kegagalan komunikasi publik pemerintah, seperti yang terjadi pada kasus Omnibus Law, dalam hal penyediaan vaksin Covid-19 pemerintah harus menyiapkan komunikasi publik yang baik, termasuk siapa K/L yang diberi tugas dan siapa Juru Bicara yang ditunjuk.
Bahkan Presiden sendiri telah menyampaikan secara khusus saat memimpin Sidang Kabinet pada 19 Oktober 2020: "Saya harapkan, betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya terutama yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, yang berkaitan dengan kualitas, dan nanti yang berkaitan dengan distribusinya seperti apa," kata Jokowi.
Berdasarkan diskusi dengan beberapa ahli epidemologi yang saya temui, mereka mengatakan bahwa sampai hari ini belum ada satu pun vaksin yang telah menyelesaikan uji tahap tiga. Dari beberapa vaksin yang tengah di uji, menurut mereka, memang Senopec yang paling maju. Hanya saja uji nya belum memenuhi kaidah ilmiah. Uji vaksin Senopec dilakukan melalui cara blind date atau disuntikkan ke semua orang tanpa melihat latar belakang. Vaksin Covid-19 buatan Senopec menggunakan virus yang dilemahkan.
Uji klinis tahap empat dilakukan pada manusia yang dipilih dengan karakteristik yang dibedakan, tidak berdasarkan pemilihan orang yang diuji, tetapi wilayahnya atau target usia beserta penyakit bawaannya (komorbid), dan sebagainya. Di uji klinis ini, termasuk bagaimana virus yang dilemahkan itu dipantau ketika sudah masuk ke tubuh manusia. Apakah ada reaksi negatif terhadap tubuh manusia? Matikah virus di dalam tubuh kita atau malah meracuni tubuh kita, termasuk kita pantau ketika virus itu keluar bersama tinja dan pengaruhnya terhadap lingkungan, dan sebagainya.
Keberadaan vaksin memang ditunggu untuk menanggulangi Covid-19, namun vaksin bukan satu-satunya langkah penanggulangan pandemi. Manusia ke depan harus mengubah cara hidup, tidak dapat lagi seperti sedia kala sebelum ada pandemi Covid-19. Pola 3 M dari WHO harus tetap dipatuhi untuk menjaga kesehatan.
Langkah Pemerintah
Mohon pemerintah tidak tergesa-gesa menyatakan bahwa vaksin Covid-19 sudah siap untuk disuntikkan jika belum ada kepastian. Pastikan bahwa vaksin produk Senopec atau Astra Zeneca sudah mendapatkan sertifikat aman dari National Medical Products Adiministration (NMPA) of China dan The United Kingdom Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). Susun dan jalankan komunikasi publik perihal vaksin ini dengan baik supaya tidak membuat polemik yang melelahkan di publik.
Selain itu sebaiknya juga ada pengakuan, misalnya dari Food & Drug Administration (FDA) of America, the European Medicines Agency (EMA), Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) of Japan, dan sebagainya. Yang terpenting Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia sudah mengeluarkan izin edar untuk vaksin buatan Senopec tersebut
Dalam situasi pandemi Covid-19, keberadaan vaksin tidak perlu mendapat persetujuan WHO, cukup izin dari badan regulasi obat semacam BPOM setempat. Sebaiknya pemerintah melalui beberapa Menteri atau Kepala Badan tidak perlu memberikan angin surga kalau vaksin Covid-19 sudah ada. Cukup katakan bahwa vaksin sedang diupayakan tersedia, baik impor maupun lokal. Yang penting anggarkan supaya lembaga lokal dapat melakukan penelitian vaksin Covid-19, seperti yang saat ini sedang dilakukan, misalnya oleh Bio Farma atau Kimia Farma dan sebagainya.
Selain itu tidak ada salahnya Menteri Luar Negeri juga memerintahkan para Duta Besar di negara-negara yang mempunyai industri farmasi kuat, seperti AS, Inggris, Jerman, Jepang, dan China untuk bicara dan/atau melobi badan pengatur obat atau Menteri Kesehatan setempat untuk kemungkinan kerja sama pengembangan vaksin Covid-19. Jadi kita tidak hanya sebagai konsumen, tetapi ada jejak ilmiah bahwa Indonesia ikut serta dalam penelitian pengembangan vaksin Covid-19; bukan hanya sekadar jadi pembeli supaya kepala kita bisa tegak memandang masa depan industri farmasi Indonesia. Setuju?
Agus Pambagio pengamat kebijakan publik dan perlindungan konsumen
(mmu/mmu)
