Kolom

Suara Hati Istri Anggota KPPS Jelang Pilkada di Masa Corona

Wulan Purbani - detikNews
Kamis, 22 Okt 2020 11:31 WIB
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) mengawasi pemilih di bilik suara khusus saat simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). KPU akan menyiapkan satu bilik suara khusus di setiap TPS yang diperuntukan bagi pemilih yang suhu tubuhnya diatas 37 derajat saat pemungutan suara Pilkada serentak 2020. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/pras.
Foto: Muhammad Iqbal/Antara
Jakarta -
"Pokoknya kalau jadi, sampeyan minta diasuransikan," itu adalah kalimat saya pada suami ketika akan tidur malam itu. Sungguh suatu pembicaraan yang sangat tidak tepat untuk pengantar tidur.

Lampu kamar akhirnya dimatikan, suami langsung saja pulas begitu mencium bantal dan meninggalkan saya sendirian mengerjap-ngerjapkan mata. Insomnia akibat overthinking tentang rencana suami menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pilkada nanti.

Sambil berusaha memejamkan mata, saya mencoba menjawab sendiri pertanyaan yang berkejaran, apakah ada istri, suami, anak, atau orangtua yang 100% ikhlas melepas salah satu anggota keluarganya untuk menjadi anggota KPPS di masa pandemi ini? Saya yakin tidak ada, walaupun kadar keikhlasannya tentu berbeda-beda.

Melepaskan anggota keluarga untuk menjadi anggota KPPS pada Desember nanti rasanya sudah seperti melepas orang yang kita cintai bertempur di medan perang. Perang dengan musuh yang tak kasat mata.

Betapa tidak, tempat mereka bekerja nanti adalah kerumunan. Dari sekitar 250 orang yang akan datang ke sebuah Tempat Pemungutan Suara (TPS), apakah kita mengetahui latar belakangnya? Termasuk antimasker atau tidak? Termasuk percaya Covid ini konspirasi atau tidak?

Apakah bisa menjamin bahwa yang datang ke TPS benar-benar orang-orang yang sehat? Akan semudah itukah meminta mereka cuci tangan dan pakai masker ketika datang ke TPS? Ataukah menyuruh mereka menjaga jarak saat mengantre mencoblos?

Saya betulkan letak bantal yang terasa mengganjal. Begini amat ya jadi istri KPPS, rasanya sudah seperti istri-istri TNI yang melepas suaminya bertugas ke medan perang. Apalagi kalau sudah pernah melihat video channel Youtube-nya Satgas Yonif 711/RKS yang backsound-nya Hanin Dhiya lagi meng-cover lagunya Anji Menunggumu. Duh, pasti gerimis hatinya. Mereka harus tabah mengantar dan pasrah menunggu suami pulang dari tugas, dengan rasa khawatir yang terus menggelayut.

Saya miringkan badan ke kanan, terbayang wajah Bu Susi yang sudah 7 bulan ini kantin sekolahnya tutup karena pandemi. Pembukaan lowongan KPPS tentunya menjadi harapan bagi Bu Susi dan keluarganya untuk mendapat tambahan uang agar asap dapur tetap mengepul. Siapa yang tidak menginginkan pekerjaan di masa sulit begini?

Walaupun pekerjaan itu lebih sebagai pekerjaan sukarela dengan honor sekitar Rp 300.000-an, tentunya itu sudah merupakan kebahagiaan tersendiri. Walaupun risiko yang mungkin ditemui tidak sebanding dengan honor yang diterima.

Atau, kenapa pemerintah tidak mensyaratkan para korban PHK dan pengangguran saja yang menjadi petugas KPPS ini? Daripada uang Kartu Prakerja digunakan untuk kursus yang belum tentu lapangan pekerjaannya. Kenapa Kartu Prakerja ini tidak dibuat kursus untuk simulasi menjadi KPPS saja?

Lha pas zaman itu apa terpikir pandemi akan sepanjang ini? Saya tepuk sendiri pipi saya mengingatkan alur berpikir saya yang tidak logis.

Jam dari musola terdekat sudah berdentang satu kali. Tapi kekhawatiran yang lain masih saja bermunculan. Tentunya penerapan protokol kesehatan yang ketat akan dilaksanakan pada saat pencoblosan nanti. Syarat pendaftaran KPPS juga menyebutkan bahwa usia KPPS dibatasi maksimal lima puluh tahun, berbeda dengan Pilpres lalu yang tidak ada batasan usia. Petugas KPPS nantinya juga tidak boleh dengan orang-orang dengan penyakit komorbid.

Tampaknya sudah tidak ada celah bagi virus ini untuk menyerang. Tapi apakah risiko keluarga KPPS yang di rumah juga dipikirkan? Orangtua, istri, dan anak anggota KPPS yang punya kerentanan, apakah tidak akan terkena virus yang terbawa dari TPS? Mustahil meyakini 100% bahwa setelah pelaksanaan pencoblosan yang walaupun memakai masker, sarung tangan, dan pembatas plastik, virus ini tidak terbawa sampai rumah.

Apa para KPPS ini masih ingat setelah lelah menghitung surat suara untuk mengikuti protokol kedatangan sampai di rumah? Siapa pula yang akan mengedukasi mereka?
Begitu juga bila pencoblosan sudah dilakukan. Jari memang sudah tidak mencelup di tempat tinta seperti simulasi pemilihan yang sudah dilakukan.

Tapi apakah ada yang menjamin ketika di bilik suara tidak ada OTG? Yang ketika bersin menutup mulut dengan tangan dan bukan dengan lengan, yang kebetulan mereka adalah para pejuang antimasker, dan setelah bersin mereka langsung memegang alat pencoblos, dan alat pencoblos itu dipegang oleh pemilih selanjutnya? Dan juga akan dipegang oleh petugas KPPS yang nanti akan membereskannya.

Gambar-gambar di plafon kamar tiba-tiba saja berubah menjadi gambar Pilpres 2019 yang lalu. Masih ingatkah dengan delapan ratusan petugas KPPS yang meninggal dan sebelas ribuan yang sakit? Pada masa itu KPPS bekerja hampir 24 jam non stop dan hanya istirahat untuk makan dan salat. Ya, 24 jam non stop!

Petugas KPPS di TPS yang bertugas pada masa itu berangkat pukul 06.00 pagi dan baru betul-betul pulang lagi ke rumah pukul 06.00 pagi keesokan harinya. Pegawai mana yang bekerja 24 jam sehari dan hanya diberi uang lelah Rp 300.000-an?

Masih juga kisah Pilpres 2019 itu, seorang teman yang bertugas di KPPS kelurahan menceritakan tentang proses penghitungan suara di wilayahnya. Dia bercerita tentang Ketua KPPS yang dibiarkan tertidur karena kelelahan di tengah penghitungan suara, namun ketika dibangunkan, tidak pernah bangun lagi. Ternyata dengkuran keras yang terdengar di tengah penghitungan suara itu mungkin tanda sebagai serangan jantung, dan tidak ada yang menyadarinya.

Ah, mungkin teman saya itu sekarang sudah tidak ingin mendaftar jadi petugas KPPS lagi karena trauma.

Walaupun carut-marut berita tentang penyebab kematian massal para petugas KPPS pada pilpres itu, namun akhirnya ada santunan bagi ahli waris anggota KPPS yang meninggal. Namun syarat dan ketentuan yang berlaku ternyata masih belum bisa memberikan keadilan bagi semua. Tidak semua ahli waris mendapatkan santunan.

Kematian petugas KPPS setelah tanggal yang ditetapkan tidak ditanggung oleh pemerintah. Dan yang terpenting dari semua itu, apakah santunan tadi bisa mengembalikan keluarga mereka yang meninggal karena menjalankan tugas sebagai KPPS?

Dan, kita bersiap untuk mengulang lagi peristiwa kelam itu?

***

Surat pendaftaran KPPS itu pun akhirnya ditandatangani suami. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Cuma permintaan dibuatkan asuransi yang bisa saya lontarkan ketika suami sudah bulat dengan keinginannya untuk menjadi anggota KPPS. Dengan semua pikiran yang ada di kepala, hanya perkataan itu yang mampu saya lontarkan untuk menepis semua kekhawatiran dan overthingking yang ada.

Dengan asuransi itu, paling tidak ada yang menjamin bilamana nanti para KPPS tersebut ada yang terinfeksi Covid-19. Atau bila ada skenario yang terburuk terjadi, ada di antara anggota KPPS ini yang meninggal, maka pemerintah juga tidak perlu kebingungan lagi; ada asuransi yang akan menanggungnya.

Namun sepertinya saya masih harus melanjutkan angan-angan saya itu di alam mimpi. Undang Undang Cipta Kerja yang diributkan banyak pihak saja tetap disahkan, apalagi cuma angan-angan istri seorang KPPS.
Wulan Purbani istri anggota KPPS di Kabupaten Gresik

(mmu/mmu)