Kolom

Pesan "Kpopers" Melawan Omnibus Law

Ken Supriyono - detikNews
Senin, 19 Okt 2020 11:30 WIB
Salah satu poster Kpopers saat demonstrasi menolak Omnibus Law
Jakarta -

"Cuti Nonton Drakor Karena di DPR Lebih Banyak Drama"; "Ava Korea juga Mahasiswa, Indonesia Nomor Satu, Oppa Nomor Dua"; "Cuti Streaming MV KPop, Drama DPR RI Jinja (Sangat) Seru."

Kata-kata itu adalah beberapa tulisan poster para pecinta drama Korea (drakor) dan Kpopers yang ikut dalam barisan massa demonstrasi menolak Omnibus Law atau UU Cipta Lapangan Kerja. Kendati bernada banyolan, pesannya viral di medsos. Bahkan banyak dikutip sebagai pemberitaan oleh media online di Tanah Air.

Istri saya yang kebetulan pecinta Drakor (meski bukan yang kategori garis keras) ikut nimbrung membahas Omnibus Law, tergerakkan setelah di medosnya banyak menemukan cuitan-cuitan poster tersebut. Padahal, ia biasanya hanya bermedsos untuk urusan drakor atau cek info online shop. Kini, mau meluangkan waktu menyimak berbagai ulasan menyoal UU yang baru disahkan DPR dan memicu kontroversi itu.

Suka tidak suka, saya ikut update informasi ihwal tersebut. Terlebih istri saya kerap mempertanyakan kepada saya sebagai informasi pembanding. Karenanya, saya ikut mengakses, sekaligus meminta bahan-bahan kajian dari beberapa kawan yang peduli dalam kajian dan advokasi gerakan sosial, seperti pada kelompok buruh, nelayan, petani, dan lain-lain.

Hasil kajian mereka serupa dengan substansi pesan yang disampaikan Kpopers, yakni menolak Omnibus Law. Dalihnya jelas bahwa Omnibus Law dinilai tidak menguntungkan bagi kalangan kelas menengah ke bawah

Hanya saja, pesan Korean Lovers ini lebih mudah diterima kebanyakan kalangan. Bahkan cukup berpengaruh besar di dalam ruang publik kita. Seruan semakin meledak saat disuarakan melalui medsos dengan interaksi menggunakan berbagai tagar, antara lain "tolakomnibuslaw", "MosiTidakPercaya", dan "DPRKhianatiRakyat" Tagar-tagar tersebut sempat menjadi trending topic lini masa Indonesia, bahkan dunia.

Banyak Cara

Perkataan James Scott dalam bukunya Weapons of the Weaks benar, bahwa perlawanan orang lemah dapat diartikulasikan dengan banyak cara. Dan, Kpopers mengajarkan cara mendorong perubahan sosial dengan memaksimalkan kreativitas kekinian, dan pesan-pesan yang membuat semua orang dengan mudah menerima sekaligus terkonsolidasi untuk aksi. Kata Scott, perlawanan bisa disalurkan melalui simbol, gosip, hingga pesan yang lalu ditangkap oleh banyak kalangan.

Dalam studi komunikasi, penyampaian pesan itu disebut interaksi simbolik. Pakar komunikasi George Herbet Mead misalnya, menyebut interaksi simbolik sebagai pertukaran simbol yang memberi makna. Fungsi pembentukan simbol ini adalah proses kegiatan dasar manusia seperti makan, melihat, dan bergerak. Inilah yang disebut sebagai proses fundamental dari pikiran dan berlangsungnya setiap waktu.

Seruan yang dilakukan Kpopers memang terkesan banyolan, tapi mudah menjangkau banyak orang di ruang publik. Ini pun tidak hanya saat penolakan Omnibus Law saja. Tahun lalu, mereka juga turut menyuarakan protes terhadap RUU KUHP di ruang publik, khususnya medsos. Tak terkecuali, saat melakukan pembelaan atas peristiwa George Floyd dan rasisme di Amerika Serikat. Selain juga penggembosan terhadap kampanye Presiden Donald Trump yang berbau-bau rasisme.

Kuatnya pesan itu juga tidak lepas dari cara berkomunikasi yang mudah dan jamaah K-pop Indonesia yang jumlahnya cukup besar. Kelompok ini didominasi anak-anak muda yang melek teknologi dan aktif bermedsos. Mereka memiliki solidaritas yang kuat satu sama lainnya, tidak hanya sesama Kpopers Indonesia, melainkan juga dari belahan negara lain.

Drone Emprit sampai menjuluki Kpopers sebagai "premannya medsos" karena pengaruhnya yang signifikan membentuk opini di ruang publik. Ruang publik yang oleh Jurgen Habermas dimaknai sebagai tindakan komunikatif atas kebebasan mengekspresikan pendapat tentang masalah-masalah umum secara demokratis. Ruang yang menciptakan diskursus yang bisa mengarahkan pada kritik dan kontrol terhadap kebijakan publik.

Selayaknya saat menjadi army militan bagi BTS (salah satu boyband Korea) dalam penolakan Omnibus Law, mereka telah menjadi army bagi rakyat Indonesia dalam mengusung opini di ruang publik. Dalam Bahasa Kpopers, "ava boleh Korea, tapi jiwa raga tetap Indonesia."

Mewakili Reaksi Publik

Pesan-pesan penolakan Kpopers, juga pihak lain seperti ormas, buruh, mahasiswa/pelajar, dan para akademisi masih bisa diperdebatkan secara akademik di ruang publik. Tapi pesannya cukup mewakili reaksi publik atas ketidakhadiran negara dalam ruang publik untuk membuka keran informasi dan partisipasi publik sebelum pengesahan Omnibus Law.

Belakangan pemerintah baru menyampaikan, jika masih ada yang keberatan dapat mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jalan resmi penolakan yang sesuai sistem ketatanegaraan kita. Atau, bisa mengusulkan agar nantinya diakomodasi dalam Perpu atau Perpres yang dijanjikan Presiden akan dibuat tiga bulan pasca diundangkan.

Sayangnya komunikasi Presiden dan aparatnya dalam beberapa kesempatan menanggapi maraknya demonstrasi, terkesan menyepelekan substansi aspirasi yang disampaikan publik. Apalagi kerap melabelkan istilah korban disinformasi dan hoaks bagi kelompok yang kontra terhadap Omnibus Law.

Alih-alih memberikan penjelasan, pelabelan istilah tersebut justru kontraproduktif. Substansi pesan yang disampaikan pemerintah menjadi kabur dan kacau. Bahkan, ada kesan pemerintah kehilangan akal untuk mengkomunikannya kepada masyarakat secara luas. Padahal dalam situasi yang cukup krusial seperti itu, publik butuh penjelasan yang terang dan tidak multitafsir sehingga gelombang protes massa dapat melahirkan ruang diskursus yang lebih sehat.

Ken Supriyono esais, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Untirta

(mmu/mmu)