Kolom: Hari Pangan Sedunia

Standar Ganda Kebijakan Pangan

Angga Hermanda - detikNews
Jumat, 16 Okt 2020 16:14 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kedua kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan) meninjau lahan yang akan dijadikan
Presiden Jokowi meninjau lahan untuk proyek
Jakarta -

Hari Pangan Sedunia (HPS) diperingati setiap tanggal 16 Oktober. Dalam perayaan tahunan ini HPS diwarnai dengan target Food and Agriculture Organization (FAO) untuk mencapai nol kelaparan dunia pada 2030. Target tersebut seiring sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam urusan pangan, baik di periode pertama 2014-2019 melalui Nawa Cita (sembilan program prioritas) maupun periode kedua 2019-2024 dengan Visi Indonesia Maju.

Presiden Jokowi menempatkan kedaulatan pangan sebagai program prioritas ketujuh dalam Nawa Cita, yang kemudian dijabarkan lebih teknis dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Peningkatan kedaulatan pangan kemudian ditegaskan oleh Presiden Jokowi dengan menggarisbawahi tiga hal, yakni pangan yang cukup untuk rakyat, menurunkan angka kemiskinan, dan menyejahterakan petani.

Program pangan kemudian dilanjutkan untuk lima tahun ke depan lewat Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Satu di antara arah kebijakan pemerintah tentang pangan yang menarik untuk disoroti adalah peningkatan ketersediaan pangan. Sebagai pendukung, pemerintah juga akan menguatkan kelembagaan petani demi menghindari penurunan jumlah petani secara terus menerus.

Potensi Krisis

Tata kelola pangan Indonesia tentu dipengaruhi oleh situasi pangan dunia. Dunia yang mengalami krisis pangan pada 2008 lalu kini kembali dihadapkan dengan ancaman krisis pangan lanjutan. Pandemi Covid-19 menyebabkan arus perdagangan pangan dunia terganggu, cenderung melambat, bahkan bisa saja terhenti. Karena itu, banyak negara lebih mengutamakan kebutuhan pangan dalam negeri ketimbang melakukan ekspor.

Potensi krisis pangan lanjutan ini juga dapat ditinjau dari laporan The State of Food Security and Nutrition in the World 2020 yang dirilis FAO. Data menyebutkan hampir 690 juta orang atau sekitar 8,9 persen populasi dunia masih dalam keadaan kelaparan. Sementara untuk mengukur tingkat kelaparan di Indonesia dapat merujuk data Global Hunger Index (GHI).

Sejak 2012 sampai dengan 2020, GHI Indonesia mengalami penurunan sebesar 4,0 dari 23,1 menjadi 19,1. Meski menurun, patut dicermati bahwa pada 2019 lalu level kelaparan kita sempat tergolong dalam kategori serius. Posisi Indonesia juga masih berada di urutan ke 70 dari 107 negara dalam hal kelaparan.

Kelaparan begitu dekat dengan kemiskinan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin, yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia sebesar 26,42 juta orang atau 9,78 persen.

Sejak Presiden Jokowi dilantik pada Oktober 2014, tren angka kemiskinan memang terus menurun sampai dengan September 2019 sebesar 24,79 juta orang atau 9,22 persen. Namun angka kemiskinan Maret 2020 menunjukkan kembali adanya peningkatan secara jumlah dan persentase. Situasi ini harus diperhatikan serius oleh pemerintah. Terlebih penyumbang paling besar terhadap garis kemiskinan berasal dari kelompok makanan terutama beras.

Pada Maret 2020 beras berkontribusi terhadap 25,31 persen garis kemiskinan di perdesaan dan 20,22 persen garis kemiskinan di perkotaan. Masyarakat perdesaan yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian justru menjadi konsumen beras dalam waktu yang bersamaan. Demikian juga masyarakat perkotaan yang harus menyisihkan lebih dari seperlima pengeluaran mereka demi membeli beras.

Oleh karena itu mudah untuk memahami laporan BPS dalam survei pertanian antarsensus 2018 yang menyebutkan bahwa jumlah rumah tangga petani gurem (penguasaan tanah di bawah 0,5 hektar) mengalami kenaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kenaikan terhitung hampir mencapai 10 persen dari 14,2 juta pada 2013 menjadi 15,8 juta pada 2018. Peningkatan ini jelas memperbesar peluang rakyat di perdesaan untuk meninggalkan tanah pertanian, menjadi sumber angka kemiskinan baru, dan bahkan menjadi subjek dari kelaparan.

Tak Konsisten

Sebagai upaya mengantisipasi masalah pangan termasuk di dalamnya penurunan jumlah petani, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Sangat disayangkan Perpres ini tidak diikuti dengan pembentukan kelembagaan pangan sebagaimana mandat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Padahal jika kelembagaan pangan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dibentuk, lembaga ini akan memiliki wewenang mulai dari produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi pangan pokok dan pangan lainnya.

Oleh sebab itu, saat ini Presiden yang masih harus bekerja keras untuk memastikan kebutuhan pangan nasional tercukupi. Perihal ini Presiden Jokowi merencanakan pengembangan kawasan food estate yang diyakini akan memperkuat cadangan pangan nasional. Food estate direncanakan akan dibangun di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara dengan luas total mencapai 195 ribu hektar.

Food estate sendiri merupakan proyek jangka menengah dan panjang. Sementara ancaman kekurangan pangan akibat pandemi sudah ada di depan mata. Semestinya dalam situasi darurat seperti ini pemerintah lebih mengedepankan kepercayaan kepada keluarga petani untuk urusan produksi pangan.

Pada waktu yang bersamaan pemerintah dinilai tak konsisten. Alih-alih hendak membendung konversi lahan pertanian pangan produktif dan menggenjot produksi komoditas pertanian dalam negeri melalui food estate, pemerintah bersama DPR justru mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Salah satu bagian yang krusial dalam UU Cipta Kerja yaitu mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru terhadap UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

UU Cipta Kerja bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowi karena mempermudah alih fungsi lahan pertanian produktif, terutama yang terkait dengan Proyek Strategis Nasional. Aturan dalam UU Cipta Kerja juga mempermudah impor komoditas pangan. Tidak ada lagi ketentuan kewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri dan sanksi bagi setiap orang yang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah.

Bagaimana mungkin kita mengandalkan impor di tengah banyak negara memprioritaskan pangan untuk kebutuhan dalam negeri mereka terlebih dahulu? Apalagi hadangan resesi ekonomi membayangi banyak negara. Mampukah Indonesia terhindar dari krisis pangan dalam waktu dekat ini, kemudian mendekati nol kelaparan pada 2030 kelak?

Angga Hermanda Ketua Departemen Data dan Informasi Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI)

(mmu/mmu)