.webp)
Pada 13 Agustus, terjadi normalisasi dalam bentuk hubungan diplomatik antara Israel-UAE. Normalisasi tersebut menghasilkan perjanjian yang diakui sebagai Abraham Accord --yang sebelumnya sudah terjadi perdamaian antara Israel dan Mesir pada 1979 serta Yordania pada 1994. Kerja sama atau normalisasi tersebut diiringi dengan diskusi panjang antara Washington dan Abu Dhabi.
Sebagai langkah awal Washington, Trump memulai dialog dengan Sheikh Mohammed Bin Zayed dan Benjamin Netanyahu lewat saluran telepon. Dialog panjang tersebut menghasilkan perjanjian antara UAE-Israel. Ada beberapa sektor yang ditandatangani di dalam normalisasi antara Israel-UAE tersebut yaitu investasi, pariwisata, keamanan, penerbangan langsung, dan beberapa isu lainnya.
Tak lama kemudian, Bahrain ikut menyusul untuk membuka hubungan (normalisasi) dengan Israel yaitu pada 11 September lewat pengumuman yang disampaikan oleh Trump. Kenyataan tersebut tentu menjadi pukulan telak bagi Palestina karena negara-negara muslim tersebut dianggap sebagai pengkhianat dan menjadi teman dari penjajah. Dengan kata lain, Palestina menjadi negara yang dirugikan karena akan berkurang negara-negara yang ingin memperjuangkan Palestina di dunia internasional.
Namun, jika melihat dari pandangan lain yang memiliki pandangan berbeda, negara-negara muslim (UAE-Bahrain) beranggapan bahwa normalisasi tersebut akan mempermudah jalan bagi Palestina dalam mencapai kemerdekaan lewat dialog perdamaian. Langkah tersebut diakui sebagai bentuk untuk menata ulang Timur Tengah.
Normalisasi ini tentu ingin membentuk stabilitas yang berada di Timur Tengah seperti slogan "perdamaian, keamanan, dan kemakmuran". Dalam hal lain, UAE, Bahrain-Israel ingin ada dialog antara negara satu dengan lainnya. Namun, di balik perjanjian tersebut ada aktor besar yang mampu menyatukan negara-negara tersebut yaitu Amerika Serikat.
Melalui Amerika Serikat yang dekat dengan Israel, UAE, dan Bahrain, Washington mulai mendorong normalisasi tersebut dengan perdamaian. Washington ingin adanya dialog antara Muslim, Yahudi, dan Kristen lewat Abraham Accord. Tentu ini menjadi prestasi besar bagi Amerika Serikat. Hal itu disebut oleh Trump sebagai "truly historic day" --sebelumnya, belum pernah ada pencapaian yang sebesar ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat.
Ini menjadi peluang bagi Amerika Serikat untuk "mengontrol" Timur Tengah dengan mudah. Apalagi, rencana normalisasi dengan Israel tidak sampai di sini; pasti ada negara yang mulai atau berencana untuk mengikuti UAE dan Bahrain. Misalnya, yang memiliki peluang besar adalah Oman dan Sudan. Namun, ada beberapa rencana besar yang direncanakan oleh Amerika Serikat di balik normalisasi tersebut.
Pertama, normalisasi Israel dengan UAE dan Bahrain diciptakan agar mempermudah Amerika Serikat dalam mengontrol pergerakan Iran di Timur Tengah terutama dalam konflik Israel-Palestina. Kedua, menciptakan perdamaian antara Israel-Palestina. Dalam hal ini Trump juga mengakui bahwa konflik Israel-Palestina akan berhenti dengan Abraham Accord dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan mengakui sebagian West Bank menjadi milik Israel.
Ketiga, Washington berusaha menandingi hegemoni Beijing di Timur Tengah lewat proyek Belt and Road Initiative (BRI). Perlu dicatat, China memiliki peran penting di Timur Tengah. Bahkan dalam pidatonya Xi menyebutkan bahwa, "China akan bangkit dan akan menjadi central dunia". Ini menjadi pertanda bahwa pertandingan China di Timur Tengah akan tertandingi dengan adanya normalisasi antara Israel-UAE dan Bahrain yang dibantu oleh Amerika Serikat.
Tetapi, apakah ini menjadi kekalahan China di Timur Tengah? Bisa dibilang, tidak. Walaupun ada normalisasi yang diinisiasi Washington tersebut, Beijing sama sekali tidak memandang itu sebagai ancaman. Beijing bangkit bukan untuk menggeser Washington dari Timur Tengah, melainkan hanya untuk melihat potensi ekonomi di Timur Tengah, terutama Teluk.
Hal ini terlihat ketika sebagian negara-negara teluk (Bahrain dan UAE) normalisasi dengan Israel, pergerakan Beijing semakin kuat di Timur Tengah. Kenyataan itu dibuktikan pada 18 Juli 2020, China memperkuat kerja sama dengan UAE dalam bidang ekonomi. Walaupun dalam kondisi normalisasi dan Covid-19 tidak akan menutup China dalam memperkuat sayapnya di Teluk. Hal itu diperkuat dengan pernyataan bahwa China merupakan negara penting di Timur Tengah bahkan hubungan kerja sama melahirkan 28% dari kerja sama non-minyak.
Tidak sampai di situ, Beijing memainkan perannya dengan baik di Timur Tengah terutama di negara Teluk, Bahrain. Bahrain memiliki argumen yang sama dengan UAE bahwa Beijing merupakan mitra terbesar di Teluk. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Beijing akan terus menjadi mitra yang stabil dan terus meningkat.
Fakta itu terlihat dari total hubungan kerja sama China-Bahrain mencapai $1,6 triliun pada 2019. Bahkan, pencapaian itu meningkat pada 2020 menjadi $2 triliun di sektor ekonomi. Data-data tersebut memperlihatkan bahwa China merupakan negara yang sama sekali tidak terpengaruh dengan normalisasi negara Teluk --UAE dan Bahrain-- dengan Israel.
Beijing bergerak secara dinamis di Timur Tengah terutama pada konflik Israel-Palestina. Nyatanya terlihat pada dukungan China terhadap kemerdekaan Palestina, sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Mursi (Mesir) ketiga berkunjung ke Beijing. Di sisi lain, China memiliki hubungan kerja sama dengan Israel yang sudah dibangun pada 1992 --walaupun hubungan kerja sama Israel-China tidak dalam kondisi stabil. Hal itu terkait dengan pelarangan Amerika Serikat untuk memakai 5G di Israel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maka dari itu, normalisasi di Timur Tengah tidak akan menghentikan dinamika China. Sehingga, Amerika serikat boleh memiliki potensi besar untuk menjadi musuh China. Tetapi, dalam pandangan lain, China memiliki tujuan yang berbeda. Apapun peristiwa yang terjadi di Timur Tengah tidak menghentikan Beijing untuk terus melanjutkan proyek-proyek (BRI) yang sudah ada dan tidak akan menghentikan mimpi China dalam slogan China Dream.
