Mimbar Mahasiswa

Paradoks Pilkada dan Penundaan Pilkades 2020

Fathul Yasin - detikNews
Rabu, 14 Okt 2020 13:53 WIB
Ilustrasi fokus (bukan buat insert) Pilkada Langsung Ditinjau Ulang (Nadia Permatasari/detikcom)
Jakarta -

Mahar politik tinggi, maka Pilkada 2020 tetap lanjut? Pertanyaan itu mungkin terlintas di pikiran kita melihat situasi Pilkada 2020 tahun ini. Dapat kita sadari bahwasanya yang terjadi di sekeliling daerah kita begitu banyak yang sudah terpapar virus Corona.

Bencana pandemi beriringan dengan ramainya promosi calon kepala daerah yang mencalonkan diri di pilkada. Tentu cukup dilematis apabila melihat situasi masyarakat yang cukup resah dengan pandemi, tapi masih ramai gerakan-gerakan calon kepala daerah yang promosi dengan massa yang banyak tanpa diimbangi protokol kesehatan yang memadai.

Banyak dari berbagai elemen yang resah akan pelaksanaan pilkada yang kurang mentaati aturan protokol kesehatan. Resah karena pandemi yang semakin meningkat, resah juga karena banyak tahapan pilkada yang melibatkan massa. Seperti NU dan Muhammadiyah, dua ormas besar di Indonesia menyampaikan permintaan penundaan Pilkada 2020. Permintaan tersebut didasari dari situasi dan kondisi pandemi yang semakin hari semakin terus meningkat hingga membuat banyak pihak semakin khawatir.

Permintaan penundaan Pilkada 2020 tersebut ternyata tidak balance dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah dengan tegas menyatakan untuk tetap melaksanakan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah. Alasan pemerintah tetap melaksanakan Pilkada 2020 demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan memilih. Alasan tersebut serupa dengan apa yang disampaikan oleh KPU bahwasanya pilkada tetap berlangsung demi hak konstitusi masyarakat.

Seharusnya kalau memang demi kepentingan suara masyarakat, ketika masyarakat banyak menyuarakan penundaan pilkada, tetapi tidak didengar. Berlangsungnya pilkada demi hak konstitusi rakyat, saya berpendapat hanya sebagai dalih saja. Dari data Kemendagri, 260 bakal pasangan calon pilkada serentak melanggar peraturan protokol kesehatan selama melakukan pendaftaran. Data ini seharusnya sudah menjadi bukti kuat bahwasanya keselamatan nyawa begitu dipertaruhkan.

Bertentangan

Kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pilkada demi hak konstitusi seperti sebuah paradoks. Menurut KBBI, paradoks adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan (berlawanan) dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Benar demi menjaga hak konstitusi rakyat, tetapi bertentangan dengan pendapat masyarakat karena masih di tengah wabah.

Berbanding terbalik dengan pilkada yang tidak ditunda, pemerintah menunda 3000 pilkades dengan alasan karena tingginya pandemi. Dari dua kebijakan yang dijalankan pemerintah tentu menimbulkan paradoks yang cukup membingungkan. Tetap menjalankan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan, tetapi menunda pilkades karena tidak mampu mengontrol kepatuhan menggunakan protokol kesehatan.

Dua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang tidak sejalan ini sepertinya ada unsur politik yang dijalankan untuk kepentingan beberapa pihak. Mungkin semua orang bisa memahami bahwasanya pilkada dalam mencalonkan kepala daerah harus memiliki partai politik, sedangkan pilkades tidak mewakili parpol tetapi melalui independen. Maka sudah dipastikan ada kepentingan partai politik yang sudah dimasukkan ke dalam proses penyelenggaraan pilkada.

Pencalonan kepala daerah yang sudah berjalan ini sudah dipastikan menghabiskan begitu banyak dana yang dikeluarkan oleh para calon dan partai politik. Mulai dari mahar kursi parpol untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Tidak tanggung-tanggung, diduga mahar satu kursi bisa mencapai Rp 500 juta sampai Rp 2 miliar untuk satu kursi. Sedangkan untuk bisa mencalonkan diri harus dapat 20 persen jumlah kursi, maka untuk satu pasangan calon bisa menghabiskan hampir sekitar Rp 20 miliar untuk dapat mencalonkan diri.

Selain kepentingan partai politik ada pula kepentingan untuk melanjutkan dinasti politik di daerah tertentu. Seperti putra dan menantu Presiden Jokowi, Gibran dan Boby yang mencalon kepala daerah Solo dan Medan. Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang maju di Pilkada Tangsel. Keponakan Prabowo Subianto yang maju di Pemilihan Wali Kota Tangsel juga. Ada pula putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mencalonkan diri sebagai Bupati Kediri.

Padahal jika mengacu pada UU Pilkada, penundaan pilkada dapat dilakukan sampai pandemi berakhir. Penundaan itu nantinya menjadi wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu. Pasal 122A UU NO 6 Tahun 2020 tentang Pilkada telah menjelaskan, penetapan penundaan pilkada serentak dilakukan atas persetujuan KPU, pemerintah, dan DPR. Sementara ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaannya diatur dalam peraturan KPU.

Tidak mengherankan jika banyak lembaga dan ormas yang menginginkan penundaan pilkada harus gigit jari karena pilkada tetap dilangsungkan. Karena kepentingan pemerintah dengan berbagai pihak yang menolak berbeda tujuan. Suara masyarakat hanya sebagai kepentingan untuk mencapai tujuan parpol dan orang-orang berkuasa. Kepentingan untuk keamanan dan perlindungan nyawa masyarakat rela dipertaruhkan hanya untuk kepentingan mereka sendiri.

Fathul Yasin mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi dan Ketua Komunitas DIALOKA Provinsi Jambi

(mmu/mmu)