Kolom

Efektivitas Bantuan Kuota Internet

Ilham Wahyu Hidayat - detikNews
Rabu, 14 Okt 2020 11:18 WIB
Belajar dari rumah dengan menggunakan akses internet
Jakarta -

Salah satu masalah pembelajaran online (daring) yang dikeluhkan masyarakat tentang besarnya biaya internet telah teratasi meskipun lambat dalam realisasi. Bantuan kuota data internet dari pemerintah untuk pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen telah dibagi. Mekanisme pembagiannya disampaikan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020.

Dalam Bab II Peraturan Sekretaris Jenderal tersebut dirinci besarnya kuota data sebagai berikut. Pertama, untuk Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 20 GB. Kedua, untuk Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 35 GB. Ketiga, untuk Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 42 GB. Keempat untuk Mahasiswa dan Dosen 50 GB.

Besarnya kuota data tersebut dibagi dalam dua penggunaan yaitu 5 (lima) GB sebagai kuota umum dan sisanya untuk kuota belajar. Sekadar tambahan, yang dimaksud kuota umum, yaitu kuota untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Sedangkan kuota belajar, yaitu kuota yang dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran dengan daftar yang tercantum pada http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id.

Mengenai besaran yang berbeda memang tidak perlu diperdebatkan. Antara peserta didik PAUD, SD, SMP, dan mahasiswa memang beda dalam materi pelajaran sampai alokasi waktu pembelajarannya. Jadi perbedaan kuota data tersebut memang rasional.

Selain itu usaha pemerintah memberikan bantuan kuota data internet ini juga layak diapresiasi positif meski sebenarnya telah menjadi kewajibannya. Artinya keluhan tentang besarnya kuota data internet untuk pembelajaran online memang tanggung jawab pemerintah seperti tertuang dalam Pasal 31 Ayat 2 dan 3 UUD 1945.

Dalam Ayat 2 Pasal 31 dinyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sementara dalam Ayat 3 Pasal 31 dinyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan dua ayat tersebut keluhan masyarakat tentang besarnya biaya pembelajaran online memang jadi tanggung jawab pemerintah. Sementara itu bantuan kuota data internet dapat dipandang solusi tepat bagi masalah yang berkembang.

Masalahnya kenapa harus ada pembagian kuota umum dan kuota belajar? Mengapa juga kuota belajar harus dibatasi pada aplikasi pembelajaran dengan daftar yang tercantum pada http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id? Kenapa juga guru dan dosen tidak diberi kebebasan untuk menentukan sendiri aplikasi yang dipergunakan untuk pembelajaran hingga harus dibatasi pada aplikasi dan website yang harus diakses?

Sudah pasti pemerintah memiliki alasan atas pembatasan tersebut. Satu hal yang pasti apapun alasannya yang paling penting dalam pemberian bantuan kuota data internet ini adalah monitoring dan evaluasi keberhasilan usaha dalam menyelesaikan masalah.

Monitoring dan evaluasi diperlukan sebagai ukuran efektifitas dan efisiensi bantuan kuota data internet dalam kaitannya dengan pembelajaran. Sementara faktanya monitoring dan evaluasi yang direncanakan terbatas pada mekanisme penyaluran bantuan kuota data internet dan bukan pada keberhasilan proses serta hasil pembelajaran.

Dalam Bab VII Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2020 dinyatakan monitoring dilakukan KPA/PPK Pusat Data dan Teknologi Informasi terhadap pelaksanaan pengadaan bantuan kuota data internet berdasarkan laporan operator seluler. Monitoring dilakukan terhadap kesesuaian antara kontrak pekerjaan dengan realisasi penyaluran kuota data internet di lapangan oleh operator seluler.

Pada bagian lain juga dinyatakan evaluasi dilakukan oleh KPA/PPK Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan menyusun rencana tindak lanjut untuk memitigasi atau memprediksi kejadian yang berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan.

Memang tidak ada yang salah dengan mekanisme dan evaluasi tersebut. Hanya saja perlu dipahami tujuan pendidikan di Indonesia dalam Pasal 31 Ayat 3 UUD 1945 adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perlu diingat juga dalam Bab 1 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2020 juga sudah jelas dinyatakan bantuan kuota data internet ini bertujuan menunjang pelaksanaan belajar dari rumah pada masa pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).

Berdasarkan dua pemikiran tersebut maka sangat tepat jika monitoring dan evaluasi pemberian bantuan kuota data internet mempertimbangkan berbagai pertanyaan seperti apakah bantuan kuota data internet mampu meningkatkan motivasi belajar dan mengajar? Apakah bantuan kuota data internet mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar? Apakah bantuan kuota data internet mampu meningkatkan hasil belajar? Bagaimana juga penggunaan bantuan kuota data internet di lapangan?

Sekali lagi pemberian bantuan kuota data internet ini memang positif. Hanya saja efektivitas usaha ini bukan sekadar diukur dari kesesuaian realisasi penyaluran kuota data internet di lapangan oleh operator seluler ke nomor seluler belaka. Lebih dari itu juga harus mempertimbangkan efeknya yang nyata pada proses dan hasil belajar.

Sebagai masukan, dinas pendidikan kota dan kabupaten dapat melakukan monitoring dan evaluasi pada satuan pendidikan secara rutin. Misalnya setiap minggu turun ke satuan pendidikan untuk berdialog dengan guru, kepala sekolah bahkan siswa dan orang tua terkait bantuan kuota data internet ini.

Dari dialog tersebut tentu akan didapatkan informasi tentang efektivitas bantuan kuota data internet dalam meningkatkan motivasi belajar mengajar dan hasil belajar. Dari sini juga nantinya dapat ditentukan apakah bantuan kuota data tersebut diteruskan, dihentikan, dikurangi, ditambah atau bahkan dirubah mekanisme penggunaannya dengan memberi ruang lebih luas pada peserta didik, mahasiswa, guru dan dosen untuk menggunakan bantuan kuota data tersebut dalam proses pembelajaran.

Ilham Wahyu Hidayat guru SMP Negeri 11 Malang

(mmu/mmu)