Presiden Joko Widodo secara khusus menggelar rapat terbatas integrasi ekonomi desa (24/9). Urgensinya menguatkan bantalan desa menampung arus balik pekerja kota yang tersapu PHK semasa pandemi Covid-19.
Sepanjang April-Juni 2020, ekonomi pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap tumbuh 2,62 persen. Sementara industri pengolahan secara umum terkontraksi -0,11 persen, ternyata khusus industri makanan dan minuman masih naik 0,52 persen. Inilah jenis industri pengolahan yang tersambung langsung dengan bahan baku komoditas dari desa. Sehingga, fokus meningkatkan usaha petani, pekebun, dan nelayan di 74.766 desa berpeluang menjaga berjalannya produksi Indonesia.
Langkah Teknis
Perihal integrasi ekonomi sejak lama selesai disepakati pada tataran konsep. Yang mendesak saat ini langkah teknis di lapangan guna menguatkan dampak pembangunan desa bagi warga dan pendatang urban.
Pertama, mengingat telunjuk Presiden pra rapat justru terarah kepada para menteri, merujuk PP 47/2015 integrasi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat diletakkan ke pundak Kemendesa PDTT. Teknik penerapannya di lapangan membutuhkan amunisi berupa data detail desa berikut contoh keberhasilannya.
Sejak menduduki kursinya, Menteri Desa PDTT menggarap data desa yang komplet, dinamis, dan berkelanjutan. Data tahunan 74.953 desa terbangun sejak 2017: profil desa, perencanaan pembangunan, dan penggunaan dana desa. Kini ditambah kompilasi data potensi ekonomi, ekologi, dan sosial. Sedang dilengkapi pula data tahunan pada level rukun tetangga dan level keluarga. Data lebih dari 400 ribu RT diperlukan pemerintah desa kala menentukan titik pembangunan. Informasi 30 juta lebih keluarga desa memastikan manfaat dan dampak pembangunan diterima warga yang paling berhak.
Badan Pengembangan dan Informasi yang baru dibentuk Kemendesa PDTT menjadi penghulu integrasi seluruh informasi desa. Saban tahun telah disiapkan rekomendasi asimetris yang unik bagi masing-masing desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional (idm.kemendesa.go.id).
Kemendesa PDTT juga mengompilasi beragam contoh keberhasilan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, Bumdes dan Bumdesma, serta prestasi warga. Bahwa informasi teladan-teladan itu kurang bergema ke ruang publik mengabarkan urgensi menyajikan ulang secara lebih sederhana, gampang diakses, dan selalu mengandung informasi terbaru.
Kedua, integrasi informasi kegiatan dan anggaran berlokus desa asal Kemenkeu. Kegiatan dari segenap kementerian dan lembaga terlapor ke Kemenkeu, bahkan setahun sebelum dijalankan, dalam wujud Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga. Karena berbasis elektronik, mudah memilah kegiatan berlokus desa dari semua kementerian dan lembaga agar diintegrasikan dengan pusat data APBDes di Kemendesa PDTT. Secara deduktif diperkirakan Rp 500 triliun anggaran kementerian dan lembaga mengarah ke desa saban tahun (tujuh kali lipat Dana Desa 2020).
Ada baiknya diregulasikan pula tahap konsultasi proposal kegiatan kementerian dan lembaga itu dengan Kemendesa PDTT. Tujuannya, mengintegrasikan lokus desa dan pemanfaatan keluarga secara tepat, rigid, cepat, dan holistik ke seluruh Indonesia.
Ketiga, integrasi rencana anggaran dan belanja daerah untuk desa. Setiap akhir tahun, seluruh pemda wajib menyerahkan RAPBD untuk ditelaah Kemendagri. Guna menjalankan arahan Presiden, perlu diatur agar dalam proses ini Kemendesa PDTT disertakan menguji usulan pemda dengan lokus-lokus prioritas desa yang unik di setiap provinsi dan kabupaten. Dalam proses ini, sekaligus minimal 10 persen APBD untuk Alokasi Dana Desa bisa ditelaah. Saat ini nilainya Rp 31 triliun per tahun, padahal berpotensi lebih dari dua kali lipat.
Pemberdayaan Warga
Keempat, mengintegrasikan pemberdayaan warga desa, terutama pada aspek ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Bumdes dan Bumdesma menjadi organisasi ekonomi publik yang mudah terintegrasi: 40.898 Bumdes dan 252 Bumdes Bersama telah mengajukan registrasi, segera diikuti kewajiban melapor keuangan mingguan, 14.045 Bumdes telah menjalankan kegiatan bersama perbankan, 126 Bumdes berkolaborasi dengan marketplace.
Tahun ini Bumdesma baru dibentuk dengan mengalihkan organisasi simpan pinjam Program Pemberdayaan 1998-2014, yang mengelola dana bergulir Rp 12,7 triliun di 5.328 kecamatan. Dalam proses ini pemerintah bersalin peran menjadi enabler agent. Melalui registrasi dan pelaporan keuangan mingguan, kesehatan tiap Bumdes mudah terbaca secara berkelanjutan. Data yang disimpan, diolah, dan disajikan Kemendesa PDTT sejatinya merupa wajah Bumdes, sehingga memudahkan pemerintah dan LSM membinanya. Pihak swasta pun mudah memilah Bumdes sehat dan potensial untuk investasi yang menguntungkan.
Kelima, berkhidmat pada keberlanjutan dampak. Seluruh kegiatan dan anggaran diukur hanya menurut dampak yang diinginkan maupun terwujud, meninggalkan prestasi menghabiskan anggaran. Ini mengharuskan monitoring kontinyu, tiap hari, dari desa ke desa. Selama ini Kemendesa PDTT menekuninya dengan menelepon perangkat desa tiap pagi, kiriman laporan pendamping tiap sore, ditambah analisis harian media massa maupun media sosial.
(mmu/mmu)
