Kolom

Risiko Terburuk Melanjutkan Pilkada

Muhammad Kamarullah - detikNews
Selasa, 13 Okt 2020 09:54 WIB
Sejumlah spanduk calon Wali Kota Tangerang Selatan bertebaran di Kawasan Pondok Aren dan Ciputat, Sabtu (3/10/2020). Spanduk tersebut masih mensosialisasikan foto pasangan calon. Pilkada Tangsel diikuti 3 pasangan yakni Muhamad dan Saraswati, Nur Azizah dan Ruhamaben serta Benyamin Davnie dan Pilar Saga.
Baliho-baliho pilkada di Tangerang Selatan, Banten (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Sampai detik ini, jumlah kasus akibat Covid-19 mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan. Data yang dihimpun akun Instragram @kemenkes_ri di 34 provinsi per 25 September 2020 terdapat penambahan jumlah kasus 4.823 positif, 4.343 sembuh dan 113 meninggal. Namun di tengah kondisi penyebaran Covid-19 yang semakin tidak terkendalikan ini, kita akan memasuki momentum politik yakni, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Terdapat 687 bakal pasangan calon yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di tengah kemeriahan dan semangat para bakal pasangan calon beserta pendukung masing-masing, muncul desakan dari beberapa kalangan agar pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda. Jika dicermati, pokok pertimbangannya adalah perihal keselamatan. Dengan dilaksanakannya pilkada sesuai jadwal yang ditetapkan, maka kiranya akan semakin menambah jumlah penambahan kasus.

Akan sulit untuk mengkondisikan masyarakat yang ikut serta dalam pesta pora pilkada. Di lain sisi, pemerintah tegas bahwa Pilkada 2020 tidak akan ditunda meski jumlah kasus Covid-19 terus meningkat. Hal ini disampaikan secara tertulis oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman bahwa "penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih."

Penegasan tersebut diperkuat dengan narasi pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat dan sanksi tegas agar tidak memunculkan kluster baru pilkada. Dua perbedaan pendapat ini kemudian menimbulkan dilema tersendiri, berangkat dari pertanyaan bahwa di antara kedua pertimbangan --antara pilkada ditunda atau tetap dilanjutkan-- manakah yang harus diprioitaskan?

Komitmen pemerintah sejak awal adalah memprioritaskan kesehatan sembari menunggu vaksin. Bahkan Presiden Jokowi secara tegas mengajak seluruh jajarannya dan masyarakat Indonesia untuk peka terhadap krisis (sense of crisis) akibat Covid-19. Tempat-tempat keramaian, tempat ibadah, mall, dan sebagainya ditutup agar proses penanganan Covid-19 dan jaminan kesehatan bisa berjalan sesuai harapan.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pasal 4 ayat (1) huruf c: Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19, PSBB paling sedikit meliputi antara lain pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Terkait kedua aturan tersebut, diharapkan para pejabat daerah dapat mematuhi aturan yang berlaku.

Namun bagaimanapun, pilkada merupakan momentum publik. Sangat besar potensinya masyarakat bergerombol untuk terlibat dalam kampanye dan acara-acara lainnya. Kita bisa belajar dari beberapa negara yang telah usai menggelar pemilu di tengah pandemi. Kita bisa belajar dari Korea Selatan (Korsel). Keberlangsungan Pemilu Korsel di tengah pandemi mirip dengan Indonesia, ketika berada di tengah wabah yang belum memasuki masa puncak.

Tetapi keberhasilan Korsel adalah kuatnya kepemimpinan, kepercayaan terhadap ahli-kesehatan, transparansi data, dan kepatuhan publik. Lain hal di Singapura. Salah satu keberhasilan negara ini adalah dalam rentang waktu 14 hari masa inkubasi virus dari hari-H pencoblosan, tidak ada kasus baru akibat pemilu. Namun, perbedaannya pemilu Singpura berlangsung aklamasi. Selain itu, disiplin protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilu yang sangat ketat.

Lagi-lagi problemnya adalah perbedaan kebijakan penanganan dan disiplin protokol kesehatan. Apalagi Indonesia belum maksimal dalam pelaksanaan protokol kesehatan --rata-rata hanya 35 persen.

Kita coba untuk memberikan simulasi sederhana saja. Jika ada 10 orang dan yang menggunakan masker hanya 4 orang, maka yang berpotensi terpapar adalah 6 orang. Bagaimana jika tahap kampanye yang diselenggarakan di 1.042.280 titik, kita menggunakan asumsi satu titik 100 orang. Maka potensi orang tanpa gejala (OTG) akan sekitar 19 juta lebih.

Jumlah masyarakat yang banyak ini kemudian upaya praktik social distancing maupun disiplin protokol kesehatan dapat dipastikan susah untuk dikendalikan. Jika diperhatikan, ketidakpatuhan atas disiplin protokol kesehatan dalam pilkada ini sudah mulai tampak. Sebagai contoh, Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu telah menegur 51 kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan ketika pelaksanaan tahapan pilkada.

Memberikan harapan kepada kepala daerah untuk menekan angka kasus Covid-19 di daerah yang terjangkit zona hitam dan zona merah tidak akan maksimal. Para kepala daerah akan lebih fokus mensukseskan kontestasi ketimbang penanganan Covid-19. Apalagi kandidat yang maju sebagai incumbent akan kewalahan. Akibatnya penyebaran wabah Covid-19 bisa semakin buruk lagi nantinya.

(mmu/mmu)