Kolom

UU Cipta Kerja, Kedaulatan SDM, dan Ketersediaan Pangan

Bukhori Yusuf - detikNews
Jumat, 09 Okt 2020 15:24 WIB
Anggota Baleg DPR Fraksi PKS Bukhori Yusuf, Lc, M.A
Jakarta -

Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan menyimpan potensi ancaman terhadap kedaulatan bangsa. Terdapat dua isu utama yang menjadi sorotan Fraksi PKS, yakni kedaulatan sumber daya manusia (SDM) dan kedaulatan sumber daya alam (SDA).

Pertama, isu terkait kedaulatan SDM, dalam hal ini kedudukan kaum pekerja yang terancam dieksploitasi oleh kaum pemilik modal. Harga diri bangsa kita, khususnya para kaum pekerja, terancam diinjak-injak oleh kepentingan kaum kapitalis yang tengah bersorak sorai. Mereka tengah bersuka cita karena pada akhirnya bisa mengisap habis tenaga kaum buruh di segala jenis pekerjaan tanpa terkecuali melalui status kontrak seumur hidup. Alhasil, sangat mungkin bangsa kita berpotensi menjadi budak di negeri sendiri.

Sebagai contoh, melalui UU Cipta Kerja ketentuan outsourcing (pemborongan pekerjaan) bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan. Padahal dalam UU eksisting, hanya dibatasi di 5 jenis pekerjaan. Dalam Pasal 65 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan terkait outsourcing) dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat berikut: (1) dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; (2) dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; (3) merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; (4) tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Celakanya, Omnibus Law UU Cipta Kerja justru menghapus pasal tersebut yang memberikan batasan terhadap outsourcing ini. Konsekuensinya, outsourcing bisa bebas diterapkan di semua jenis pekerjaan tanpa terkecuali. Sebenarnya, dalam UU 13 Tahun 2003, outsourcing hanya dibatasi di 5 (lima) jenis pekerjaan (cleaning service, keamanan, transportasi, catering, dan jasa migas pertambangan) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) berbunyi:

Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Sedangkan dalam Omnibus Law, Pasal 66 ayat (1) tersebut dihapus. Artinya, semua jenis pekerjaan bisa di-outsource sehingga membuka ruang yang besar bagi perbudakan modern (modern slavery). Lebih lanjut, apabila outsourcing dibebaskan, maka hilang job security dan kepastian bagi buruh untuk memperoleh jaminan kerja yang memadai. Hidup mereka tidak tenang karena selalu diliputi kecemasan dan ancaman pemutusan kerja sepihak sewaktu-waktu.

Maka sudah semestinya negara hadir melindungi rakyatnya dari perdagangan tenaga manusia oleh agen outsourcing ini dan secara serius memperjuangkan masa depan yang layak bagi kaum pekerja. Karena itu, pemerintah semestinya kembali pada UU No 13/2003.

Menurut KSPI, pada 2020 jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar antara 70% sampai 80% dari total buruh yang bekerja di sektor formal. Disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja akan berdampak pada persentase karyawan tetap yang hanya tersisa 5%.

Kedua, UU Cipta Kerja ini juga berpotensi memberikan karpet merah bagi TKA di Indonesia. Korporasi tidak perlu dipusingkan oleh syarat RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang diatur dalam Pasal Pasal 43 UU Ketenagakerjaan. Pasalnya, dalam RPTKA, pemberi kerja/perusahaan harus memenuhi sejumlah syarat: (1) alasan penggunaan tenaga kerja asing; (2) jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan; (3) jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; (4) penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan.

Sebenarnya persyaratan RPTKA memang dibuat agak rumit, karena secara filosofis pasal ini dibentuk untuk memastikan bahwa tenaga kerja lokal bisa terserap dan terlindungi secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan. Namun sangat disesalkan, dalam Omnibus Law pasal ini dihapus. Tidak hanya itu, dalam Pasal 44 juga diatur bahwa perusahaan/pemberi kerja bagi TKA wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. Tetapi, pasal ini turut dihapus dalam Omnibus Law.

Alhasil, penghapusan Pasal 43 dan 44 telah membuka peluang bagi potensi penggunaan TKA unskilled secara masif dan hilangnya peran negara dalam melindungi warga negaranya. Lapangan kerja yang semestinya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja kita akan direbut oleh tenaga asing sehingga seolah kita terjajah di negeri sendiri. Keuntungan yang semestinya bisa diperoleh oleh tenaga kerja kita, terpaksa diambil alih oleh orang asing.

Lalu, di mana keberpihakan negara? UU Cipta Kerja ini untuk siapa sebenarnya?

Terakhir, dalam hal kedaulatan SDA, pengesahan Omnibus Law juga memaksa kehidupan petani kita yang semakin terancam oleh pembukaan keran impor untuk kebutuhan pangan dalam negeri. Pasalnya, Omnibus Law turut berdampak pada UU No. 18/2012 tentang Pangan.

Sebelumnya, ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 18/2012 tentang Pangan menyebutkan: Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional yang bersumber dari hasil produksi dalam negeri dan atau impor apabila sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Namun dalam Omnibus Law ketentuan tersebut berubah sehingga menjadi: Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan.

Jika dicermati lebih dalam, ketentuan baru versi UU Cipta Kerja seolah melegitimasi impor pangan sebagai sumber utama penyediaan pangan dalam negeri. Padahal di UU eksisting, pilihan impor pangan hanya diambil apabila sumber utama belum memenuhi kebutuhan dalam negeri. Konsekuensinya, industri pertanian dalam negeri terancam, khususnya kesejahteraan petani yang kelak terabaikan.

Di sini, semakin jelas terlihat bahwa Omnibus Law telah menghilangkan keberpihakan negara terhadap kepentingan anak bangsa untuk berdaulat di atas negeri sendiri. Ini hanya sedikit alasan yang bisa saya beberkan sehingga mendorong Fraksi PKS untuk tegas menolak produk hukum ini.

Bukhori Yusuf, Lc, M.A anggota Baleg DPR Fraksi PKS

(mmu/mmu)