Kolom

Surat "Cinta" Ida kepada Buruh

Karyudi Sutajah - detikNews
Selasa, 06 Okt 2020 14:50 WIB
Emak-emak mendominasi jumlah peserta unjukrasa penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di depan Balai Kota Bandung, Selasa (6/10/2020). Sebagian dari mereka bahkan rela berjalan kaki berkilo-kilo meter untuk menolak peraturan yang dianggap menyengsarakan kaum buruh itu.
Demo buruh tolak UU Cipta Kerja di Bandung (Foto: Yudha Maulana)
Jakarta -

"Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang masih menganggur."

Demikian sepenggal kalimat dalam surat terbuka yang ditulis Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan ditujukan kepada kaum buruh, Senin (5/10).

Beberapa saat sebelumnya, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, yang merupakan usul inisiatif pemerintah, menjadi undang-undang. Rencana kaum buruh melakukan mogok kerja nasional pada 6-8 Oktober 2020 pun kian membulat.

Mereka protes. Mereka meradang. Sejak awal, buruh memang menilai beleid tersebut di satu pihak merugikan mereka, di lain pihak menguntungkan pengusaha. Aksi mogok kerja nasional pun dilancarkan, dan rencananya akan diikuti 5 juta buruh dari ribuan perusahaan yang tersebar di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota di Indonesia.

Sebaliknya, pemerintah keukeuh bahwa UU tersebut merupakan win-win solution atau jalan tengah yang menjembatani aspirasi buruh dan kepentingan pengusaha. Dengan disahkannya UU tersebut, maka para investor akan tertarik menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga membuka banyak lapangan kerja. Jutaan orang angkatan kerja yang saat ini masih menganggur akan terserap lowongan kerja.

Dari sisi pengusaha dan pemerintah, yang kemudian diamini DPR, ada lima kendala utama yang menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia. Kendala-kendala tersebut membuat daya saing Indonesia cenderung rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya.

Adapun lima kendala tersebut; pertama, soal regulasi yang sering kali tidak jelas, tumpang tindih, dan berubah-ubah tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, termasuk perizinan yang bertele-tele.

Kedua, rezim perpajakan. Meski pemerintah sudah melakukan banyak pembenahan dan menawarkan sejumlah insentif perpajakan, namun hal itu belum berdampak signifikan kepada kemudahan berusaha di Indonesia.

Ketiga, urusan lahan di lapangan yang sering terjadi sengketa, dan sulitnya untuk membebaskan lahan. Persoalan lahan ini juga mencakup izin bangunan dan layanan fungsi yang membutuhkan waktu lama untuk diproses.

Keempat, soal tenaga kerja. UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Beleid tersebut membutuhkan penyesuaian untuk mengarahkan ekosistem ketenagakerjaan agar lebih fleksibel, modern, dan mencerminkan realitas ketenagakerjaan saat ini.

Kelima, dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor usaha swasta nasional. BUMN sering kali menyerobot peran swasta dalam sebuah proyek sehingga meminggirkan peran swasta dalam dunia usaha nasional.

Dalam kerangka menepis kendala-kendala itulah, RUU Omnibus Law Cipta Kerja diluncurkan pemerintah.

Ada 11 kluster krusial dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan itu, mulai dari penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha; perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah; dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan investasi dan proyek pemerintah, hingga kawasan ekonomi khusus.

Tetapi, kaum buruh punya perspektif lain. UU tersebut dinilai akan merugikan mereka. Setidaknya ada tujuh hal yang ditolak buruh.

Pertama, upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang penuh syarat. UMK dibuat bersyarat dengan memerhatikan laju inflasi atau pertumbuhan ekonomi.

Kedua, pesangon berkurang dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah.

Ketiga, kontrak kerja tanpa batas waktu. Buruh menolak skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dihapus batas waktunya.

Keempat, outsourcing (alih daya) seumur hidup dan tanpa batas jenis pekerjaan.

Kelima, baru dapat kompensasi minimal satu tahun. Kompensasi bagi buruh baru akan diberikan bila masa kerja sudah mencapai minimal satu tahun.

Keenam, waktu kerja berlebihan, sehingga bersifat eksploitatif.

Ketujuh, hak upah cuti hilang. Hak cuti melahirkan dan haid tidak dihilangkan, namun selama buruh cuti melahirkan atau haid, mereka tidak dibayar.

Sebab itulah, kaum buruh menolak aturan baru ketenagakerjaan tersebut. Sebenarnya, penolakan itu juga hendak dilakukan melalui aksi demonstrasi saat DPR menggelar Rapat Paripurna untuk mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Namun aksi tersebut tak sesuai rencana karena polisi mengadang mereka di titik-titik keberangkatan, terutama Bekasi, Jawa Barat, dan Tangerang, Banten.

Kepala Polri Jenderal Idham Azis memang agak sedikit keras dengan menerbitkan Surat Telegram Rahasia (STR) No STR/645/X/PAM.3.2/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 tentang Upaya Antisipasi Demonstrasi dan Mogok Kerja Kelompok Buruh terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Dengan dalih sedang pandemi Covid-19, Polri mencegah para buruh yang akan beraksi di Senayan. Dasarnya, salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi di suatu negara.

Lalu, datanglah bujuk rayu Ida Fauziyah melalui surat terbukanya itu, yang sebagian dikutip di atas, agar kaum buruh mengurungkan niat melakukan aksi mogok kerja nasional.

Sejak awal 2020, tulis Ida, kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal. "Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami pahami. Pada saat yang sama, kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan," jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Ida mengaku berupaya mencari titik keseimbangan. Antara melindungi yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan kebanggaan. "Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya," cetus Ida.

Terkait rencana mogok kerja nasional, Ida meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi Covid-19 masih tinggi; masih belum ada vaksinnya.

Karena sudah banyak yang diakomodasi, maka menurut Ida mogok menjadi tidak relevan. "Lupakanlah rencana itu. Jangan ambil risiko membahayakan nyawa kalian, istri/suami dan anak-anak di rumah. Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat," pintanya.

Ida mengajak buruh kembali duduk bersama, dengan semangat untuk melindungi yang sedang bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang masih menganggur.

"Saya percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling menenangkan. Kita sedang berupaya menyalakan lilin dan bukan mengumpat kegelapan. Salam sayang saya kepada keluarga di rumah. Tetaplah sehat," tutup Ida dalam surat "cinta" itu.

Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Sebagai politisi, Ida Fauziyah memang cerdik. Sebagai seorang ibu, Ida memang lembut. Di balik kelembutan biasanya ada ketulusan. Dengan cerdik dan lembut, Ida mencoba menyentuh hati kaum buruh. Sebab, hatilah yang menggerakkan pikiran dan seluruh organ tubuh manusia. Bila hati sudah tersentuh, pikiran akan luluh, dan tubuh pun akan patuh.

Akankah hati kaum buruh benar-benar tersentuh oleh rayuan maut Ida Fauziyah? Biarlah waktu yang bicara.

Karyudi Sutajah Putra pegiat media, tinggal di Jakarta

(mmu/mmu)