Kolom

Papua (Seharusnya) Bisa Lebih Baik

Mayjend (TNI) Irwansyah - detikNews
Selasa, 06 Okt 2020 11:04 WIB
Polresta Jayapura membubarkan demo penolakan Otsus Papua II di Jayapura (Wilpret S/detikcom)
Polisi membubarkan demo penolakan Otsus Papua II di Jayapura (Foto: Wilpret S/detikcom)
Jakarta -

Melihat keadaan Papua sekarang tentunya jauh berbeda dengan situasi 20 tahun lalu, ketika sebagian masyarakat merasa termarjinalkan, terdiskriminasi bahkan merasa bukan "tuan" di tanahnya sendiri. Kebijakan pemerintah pada masa itu juga dianggap tidak berpihak kepada wilayah di ujung Timur Indonesia tersebut, sehingga berkembang stigma bahwa Papua adalah "anak tiri" di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasca Reformasi 1998, wajah Indonesia mulai berubah, civil society yang tadinya berada di bawah pengaruh kekuatan militer menjadi civil authority di mana otoritas sipil menjadi hal yang paling dominan di Republik ini. Perubahan ini juga mulai terjadi di Papua. Pemerintahan pasca Reformasi mulai mengevaluasi berbagai kebijakan yang kurang efektif serta melakukan perubahan-perubahan mendasar di berbagai sektor termasuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Papua termasuk di antara wilayah-wilayah yang menjadi sasaran prioritas pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pemerintah mengagendakan peningkatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat Papua serta pembangunan infrastruktur.

Perkembangan

Setelah berjalan hampir 20 tahun pendanaan otsus Papua dengan biaya sebesar Rp 126,99 triliun, berbagai kemajuan telah dicapai masyarakat Papua di berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur sesuai dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam UU Otsus Nomor 21 tahun 2001.

Berdasarkan catatan Kantor Staf Kepresidenan 2014-2017, sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo, berbagai peningkatan telah berhasil dicapai oleh Provinsi Papua dan Papua Barat di berbagai sektor di antaranya infrastruktur jalan trans Papua sepanjang 3.259,45 km untuk 10 segmen, infrastruktur listrik 30,8 MVA, peningkatan partisipasi sekolah usia 7-15 tahun di atas 80%, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat di atas 58% untuk Papua dan 62% untuk Papua Barat.

Pertanyaannya sekarang, dengan berbagai pencapaian selama hampir 20 tahun terakhir ini, apakah masyarakat Papua masih merasa termarjinalisasi, terdiskriminasi, dan belum menjadi "tuan" di tanahnya sendiri? Rasanya terlalu naif apabila dikatakan bahwa perasaan-perasaan inferior seperti marjinalisasi dan diskriminasi betul-betul tidak lagi dirasakan oleh masyarakat Papua.

Implementasi otsus selama hampir 20 tahun bukanlah tanpa tantangan dan hambatan. Dikatakan tantangan karena realitas yang terjadi di Papua saat ini masih terjadi berbagai penolakan atas keberlanjutan pendanaan otsus di Papua. Aksi-aksi unjuk rasa yang dimotori kelompok-kelompok pro kemerdekaan Papua terus terjadi baik secara langsung maupun melalui penyebaran pesan negatif di media-media sosial dan online dengan mengangkat isu-isu klasik seperti rasisme, diskriminasi, dan marjinalisasi.

Sementara itu, tantangan lainnya juga muncul di bidang keamanan di mana selama sebulan terakhir telah terjadi 15 kali insiden penembakan (14 kali di Kabupaten Intan Jaya dan 1 kali terjadi di Kabupaten Puncak Jaya) dengan korban 3 orang Prajurit TNI gugur serta seorang warga sipil atas nama Pendeta Yeremia Zanamba nimeninggal dunia. Bahkan pada 4 Oktober, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dari TNI/Polri masih mengalami gangguan penembakan dari kelompok TPNPB-OPM.

Tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri aktivitas para simpatisan pro kemerdekaan Papua juga cukup intens. Nama-nama seperti Benny Wenda, Victor Yeimo, hingga Veronica Koman tak henti-hentinya menyebarkan pesan negatif di media-media online dan sosial. Sementara itu, dalam sidang PBB September lalu, Vanuatu juga kembali menuntut Indonesia memberikan hak kepada rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.

Tantangan-tantangan yang begitu kompleks di atas perlu dijawab secara arif oleh pemerintah dengan pendekatan persuasif, namun tetap mengedepankan ketegasan dalam menegakkan hukum dan aturan yang berlaku, serta memprioritaskan kepentingan nasional. Kecuali aksi-aksi bersenjata yang tidak hanya mengancam jiwa masyarakat maupun aparat keamanan yang sedang bertugas, maka tindakan-tindakan tegas yang terukur perlu tetap dilakukan baik untuk menangkap maupun melumpuhkan kelompok separatis bersenjata/TPNPB-OPM.

Selanjutnya, hambatan dalam implementasi otsus juga tidak terlepas dari sifat-sifat inferior sebagian masyarakat Papua yang merasa terpinggirkan dan terdiskriminasi oleh berbagai macam sebab yang menurut saya pribadi berangkat dari kurangnya rasa percaya diri dan kekhawatiran akan masa depan. Kondisi tersebut tentunya sangat rentan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda, termasuk di antaranya menolak keberlanjutan otsus yang berujung kepada referendum.

Menjawab hal ini, tentunya bidang pendidikan perlu mengambil peran utama di mana negara dalam hal ini pemerintah provinsi maupun daerah berperan sebagai operator utama sesuai dengan amanah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya ingat mimpi seorang sahabat asli Papua yang bertanya-tanya kapan orang asli Papua dapat menjadi pejabat bahkan memimpin di tanahnya sendiri.

Hal itu terjawab sudah sekarang, di mana melalui UU Otsus, Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang asli Papua. Para pejabat baik di pemprov hingga di daerah mayoritas diduduki oleh putera/puteri asli Papua demikian juga di badan legislatif DPRP maupun DPRPB hingga Majelis Rakyat Papua (MRP). Pertanyaannya sekarang, dengan kondisi seperti itu, di mana yang terdiskriminasi dan termarjinalisasi jika yang mayoritas menduduki jabatan-jabatan strategis adalah saudara-saudara kita orang asli Papua sendiri?

Sebelum mengakhiri ulasan saya tentang situasi Papua, saya merasa perlu membahas tentang isu pelanggaran HAM yang sering menjadikan prajurit-prajurit TNI/Polri dalam situasi dilematis yang berimplikasi pada keragu-raguan dalam menjalankan tugas yang diembannya. Perlu diketahui bersama bahwa setiap bangsa di dunia memiliki tradisi dan budaya yang berbeda-beda yang mungkin tidak selalu tepat diterapkan secara universal. Sebagai contoh, menurut keyakinan saya sebagai seorang muslim, qishash atau dikenal dengan hukuman mati dalam hukum pidana Islam didasarkan pada Syariat Islam.

Qishash adalah hal yang lazim dilakukan karena tradisi dan kultur budaya negara maupun si terpidana meyakini bahwa qishash adalah jalan terbaik untuk membersihkan/mensucikan diri dari dosa, sehingga banyak persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan qishash. Bagi Orang -orang Amerika dan dunia di Belahan Barat menganggap bahwa hukuman itu melanggar hak asasi manusia (HAM) atau dianggap tidak berperikemanusiaan. Bahkan bagi saya sendiri yang seorang muslim, menganggap bahwa hal itu berlebihan.

Namun senang atau tidak senang, hal tersebut adalah tradisi dan kultur budaya masyarakat setempat yang telah berlangsung sejak lama dan itulah cara mereka berbangsa dan bernegara. Bukan berarti mereka tidak berperikemanusiaan atau tidak menghormati human rights (HAM), tetapi mereka memiliki cara dan aturan main sendiri dalam memegang teguh nation rights yang tidak menuntut bangsa lain untuk memahaminya.

Demikian juga dengan Indonesia, sebagai negara dan bangsa tentunya memiliki aturan main dan cara tersendiri dalam menghormati HAM. Sebagai sebuah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak serta merta menerapkan qishash dalam sistem hukumnya. Sejarah menyebutkan bahwa qishash diturunkan Tuhan dan Rasulnya ketika Jazirah Arab berada pada masa jahiliyah di mana tidak ada aturan dan hukum sehingga orang bebas membunuh, merampok dan menganiaya orang lain.

Di Indonesia, Islam dianut masyarakat Nusantara yang telah memiliki aturan dan hukum. Negara Kertagama sebagaimana ditulis Mpu Prapanca. Para pendiri Bangsa Indonesia menciptakan Pancasila sebagai landasan bernegara yang di antara sila-silanya mengandung makna penghormatan terhadap HAM yaitu "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab."

Ketika terjadi aksi unjuk rasa anarkis di Papua 2019 silam, puluhan warga pendatang menjadi korban sia-sia, tidak hanya dibunuh dengan cara yang keji dan biadab namun juga dibakar hidup-hidup. Sementara ribuan lainnya mengungsi untuk menyelamatkan diri. Ketika itu semua terjadi, di manakah para aktivis dan pembela HAM di Tanah Papua? Di manakah keberadaan para tokoh agama yang seharusnya memberi pesan damai dan menenangkan?

Saya pribadi tak melihat satu pun di antara mereka yang keluar dari lubang dan gorong-gorong persembunyian untuk bicara dan membela HAM sebagaimana mestinya. Namun ketika isu rasisme global #BlackLivesMat tertimbul ke permukaan, beramai-ramai mereka muncul berteriak dan berkeluh kesah seraya menitikkan air mata yang seolah-olah tulus menggambarkan derita yang mendalam sebagai bentuk solidaritas. Inikah yang disebut HAM?

Mohon maaf saya menyebutnya sebagai sebuah kemunafikan universal. Oleh karenanya saya secara pribadi berharap para prajurit TNI/Polri yang bertugas di mana pun berada termasuk di Papua untuk tetap berpegang teguh pada keyakinan akan tugas yang diembannya, dengan berpedoman kepada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI. Akhirnya saya berharap bahwa dengan menjawab berbagai tantangan dan hambatan yang begitu kompleks dalam memajukan tanah Papua, melalui langkah-langkah nyata yang didukung dengan kebijakan dan penegakan hukum dan aturan, saya yakin Papua bisa lebih baik, lebih maju, dan mandiri.

Mayor Jenderal TNI Irwansyah Pangdam I/Bukit Barisan

(mmu/mmu)