Kolom

Melawan Pandemi dengan Komunikasi

Afridho Aldana - detikNews
Senin, 05 Okt 2020 15:10 WIB
Poster
Ilustrasi: Edi Wahyono
Jakarta -

The most importing thing in communication is to hear what isn't being said. (Hal yang paling penting dalam komunikasi adalah mendengar apa yang sedang tidak dikatakan) ~ Peter Drucker.

Semua publikasi resmi dari pemerintah mengenai Covid-19 bernada positif. Kolom berita pada situs covid19.go.id dipenuhi artikel mengenai kesembuhan. Di hadapan media, pemerintah konsisten melakukan klaim dapat mengendalikan krisis. Kebijakan pelonggaran mobilitas masyarakat turut menyertai klaim tersebut. Walau terdengar baik, kondisi ini mengundang dua kekhawatiran.

Pertama, berita tidak berimbang yang disebarkan secara terus-menerus dapat membangun realitas baru. Dalam konteks pandemi, realitas ini berupa kepercayaan bahwa Covid-19 tidak begitu berbahaya. Hal ini mendorong perilaku abai dalam melaksanakan protokol kesehatan. Kesadaran ini muncul secara kolektif, dalam arti dipercaya banyak kelompok masyarakat sekaligus. Padahal penambahan angka positif Covid-19 di Indonesia masih tinggi dan protokol kesehatan masih harus dilakukan dengan ketat.

Kedua, bila klaim tidak sesuai dengan realitas di lapangan, publikasi positif dapat menjadi pisau bermata dua yang justru mengancam reputasi pemerintah. Keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat di media mendorong munculnya gerakan-gerakan independen yang berfungsi sebagai watchdog kebijakan penguasa. Gerakan ini menjadi sumber informasi alternatif publik untuk mengkonfirmasi klaim-klaim pemerintah dengan mudah.

Bagi pemerintah, reputasi penting karena ia menjadi pengakuan tidak tertulis dari masyarakat untuk mendukung agenda-agenda pembangunan. Ia berfungsi sebagai legitimasi publik akan kebijakan yang diambil. Tingginya kepercayaan masyarakat meminimalisir protes, sanggahan serta gangguan-gangguan eksternal yang dapat menghambat pembangunan.

Apalagi di negara demokrasi yang pemimpinnya dipilih berdasarkan popularitas. Kontestasi menggaet reputasi sudah lumrah dilakukan semenjak zaman pemilihan umum. Komunikasi yang dilakukan didesain untuk menggait kepercayaan publik agar memilih calon tertentu. Kebaikan-kebaikan calon ditonjolkan habis-habisan untuk membangun reputasi. Praktik komunikasi ini tetap dilanjutkan ketika memerintah. Hal ini wajar.

Namun, fungsi ini selayaknya berubah selama pandemi melanda. Komunikasi tidak selayaknya digunakan untuk mengambil hati publik. Apalagi untuk memuluskan agenda-agenda yang justru dapat menghambat penguraian isu utama yang sedang dihadapi seluruh elemen bangsa. Fokus komunikasi pemerintah di saat krisis seharusnya hanyalah untuk melindungi masyarakat dari Covid-19.

Melindungi Masyarakat

Reputasi bukanlah tujuan utama komunikasi di saat krisis. Bila pada hari biasa komunikasi pemerintah dilakukan untuk memenuhi fungsi sosialisasi dan pecitraan, maka di saat krisis fungsi utama komunikasi pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat. Ada dua strategi komunikasi yang harus dijadikan fokus pemerintah.

Pertama, komunikasi dilakukan untuk menjaga keselamatan publik secara fisik. Dalam praktiknya komunikasi ini berupa imbauan yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat agar terhindar dari wabah. Contohnya kampanye 3M; memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Komunikasi ini dapat langsung disampaikan secara verbal oleh pejabat pemerintah atau melalui media/orang yang dianggap berpengaruh di masyarakat.

Kedua, komunikasi dilakukan untuk memberi rasa aman. Rasa aman di sini maksudnya menjaga mental masyarakat dari rasa gelisah, cemas, marah atau emosi lain yang berpotensi menimbulkan perilaku negatif.

Kunci dari rasa aman adalah kepastian. Komunikasi yang konsisten, tidak ambigu, dan terbuka adalah cara untuk memberikan kepastian tersebut. Kebijakan satu data, pernyataan antarpejabat pemerintah yang tidak tumpang tindih, serta sinkronisasi pernyataan dengan kebijakan adalah beberapa contoh kegiatan komunikasi yang memberi kepastian dan rasa aman.

Komunikasi yang tidak konsisten dapat mengundang perdebatan di tengah masyarakat karena setiap kelompok memiliki sumber informasi masing-masing. Masyarakat rentan bingung akan kebenaran informasi yang beredar. Kebingungan ini berbahaya. Contohnya, kepercayaan akan praktik-praktik tertentu yang dianggap bisa mencegah Covid-19, namun ternyata berbahaya secara medis. Atau, salah paham dalam aplikasi protokol kesehatan itu sendiri.

Sumber informasi yang beragam juga menjadi celah munculnya banyak berita palsu. Berita-berita ini tersebar secara pribadi melalui kanal-kanal aplikasi pengirim pesan dan media sosial. Lebih bahaya lagi, kanal-kanal media ini memiliki kemampuan penyebaran informasi yang cepat dan mudah tanpa filter.

Informasi yang terus berubah dari pemerintah juga membuat publik ragu akan kapabilitas pemerintah dalam menghadapi konflik. Dasar pengambilan kebijakan pemerintah diragukan, begitu pula keseriusan dalam menghadapi krisis. Warga negara profesional yang memiliki kepakaran dalam bidang-bidang tertentu dapat terbuka membantah klaim-klaim pemerintah yang tidak konsisten. Hal ini dapat mencederai kapabilitas pengambil kebijakan dan menurunkan tingkat kepercayaan publik.

Afridho Aldana MA in International Cultural Policy and Management, Centre for Cultural and Media Policy Studies University of Warwick UK

(mmu/mmu)