.webp)
Tiga minggu sudah berlalu sejak Gubernur DKI Jakarta mencanangkan pengetatan PSBB. Tujuan pengetatan adalah untuk menahan laju penularan Covid-19. Adakah hasilnya? Boleh dibilang tak ada. Angka pertumbuhan pasien secara nasional masih berkisar di 4000 pasien baru per hari, sedangkan penambahan pasien harian di DKI adalah 1000 - 1400 pasien per hari. Ini adalah keadaan yang sama dengan sebelum pengetatan PSBB diumumkan.
Secara keseluruhan kita tidak merasakan adanya efek PSBB, bila ekspektasinya adalah untuk menurunkan jumlah pasien harian. Secara nasional jumlahnya terus bertambah, tidak pernah terjadi penurunan. Demikian pula dengan jumlah pasien aktif. Beberapa daerah seperti Jawa Timur berhasil menurunkan jumlah pasien aktif, tapi sekali lagi secara keseluruhan tidak banyak daerah yang secara konsisten berhasil menurunkan jumlah penambahan pasien harian.
Apa masalah kita? Ada banyak. Mulai dari jumlah tes yang tidak memadai, pelacakan potensi penularan yang tidak optimal, pusat komando penanganan yang tidak jelas, koordinasi pusat-daerah yang amburadul, dan masih banyak lagi masalah lain. Intinya, pemerintah tidak sanggup melakukan sejumlah langkah terstruktur untuk menangani pandemi ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal yang bagi saya paling konyol, lembaga pemerintah termasuk Kementerian Kesehatan menjadi kluster penularan. Pejabat negara di pusat dan daerah tertular, bahkan ada yang meninggal. Apa artinya semua itu? Artinya, langkah-langkah pencegahan penularan tidak benar-benar dilakukan secara serius oleh para pejabat negara maupun jajarannya. Lalu apa sebenarnya yang mereka lakukan? Mereka melakukan berbagai formalitas, agar tampak seperti sedang bekerja.
Kalau pemerintah tidak serius, bagaimana mungkin rakyat bisa serius menghadapi pandemi ini? Hingga saat ini masih ada puluhan juta orang yang menganggap pandemi ini hanya mengada-ada. Ada begitu banyak orang yang tidak ingin dibatasi, dengan berbagai alasan. Kalau diibaratkan mencegah penularan Covid-19 itu seperti membendung aliran air di sungai, kita membendungnya dengan batu-batu yang tidak direkatkan dengan semen: bocor tak terkendali.
Pemerintah sepertinya sangat berharap pada vaksin. Saat ini uji klinis sedang dilakukan. Kapan vaksin akan siap? Tidak ada yang bisa memastikan. Uji klinis adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa vaksin ini akan bekerja dengan baik, tanpa menimbulkan efek sampingan yang membahayakan. Kapan uji klinis ini selesai, ada jadwalnya. Tapi bagaimana hasil pengujian, tak seorang pun tahu, sampai pengujian selesai. Uji klinis sendiri diperkirakan baru akan selesai Januari atau Februari tahun depan.
Kalau berhasil, akan dilakukan persiapan produksi massal. Jadwal pastinya belum diketahui. Dengan estimasi kasar bolehlah kita katakan bahwa vaksin akan tersedia pada pertengahan tahun depan. Lalu, apakah masalah serta merta akan selesai? Tidak. Dua tahun yang lalu terjadi wabah Measle-Rubela (MR). Salah satu penyebabnya adalah karena program vaksinasi tidak berjalan. Sebabnya, vaksin dianggap tidak halal oleh MUI. Akibatnya banyak orang yang menolak vaksin itu.
Selain soal halal-haram, ada banyak orang Indonesia yang menolak vaksin. Alasannya macam-macam dan tidak masuk akal. Banyak orang yang percaya bahwa vaksinasi adalah upaya umat atau bangsa lain untuk mencelakakan atau menguasai mereka. Vaksinasi nanti tidak akan mudah.
Ringkasnya, dengan adanya vaksin pun belum tentu pandemi ini akan berakhir. Ada kerja besar yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan vaksinasi itu berjalan. Kerja besar yang sebenarnya setara dengan kerja besar yang harus dilakukan sekarang. Kalau sekarang kerja besar itu tidak sanggup dilakukan, siapa yang menjamin tahun depan pemerintah akan sanggup melakukannya?
Bergantung pada vaksin saja bukanlah solusi. Pemerintah tetap wajib melakukan berbagai pembenahan dalam penanganan pandemi. Dari mana memulainya? Mulailah dari diri sendiri. Para pejabat negara, kompaklah dalam bekerja. Satu suaralah ketika berbicara pada masyarakat. Jadilah contoh dalam penegakan disiplin menjaga protokol Covid-19. Pastikan para pejabat negara tidak tertular. Pastikan kantor-kantor pemerintah tidak jadi pusat-pusat penularan.
Itu dulu. Tunjukkan hasil itu dalam satu bulan ke depan. Setelah itu baru lakukan pembenahan lain.
(mmu/mmu)
