Kolom

"Food Estate", Pembebasan Napi, dan Transmigrasi

Erman Suparno - detikNews
Jumat, 02 Okt 2020 09:14 WIB
Direktur Akademi Komunitas Presiden Erman Suparno
Erman Suparno (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

"Duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji, dan kecurangan. Duniaku bumi manusia dengan persoalannya."

Itulah kutipan salah satu kalimat di buku Bumi Manusia karya sastrawan ternama Pramoedya Ananta Toer. Sengaja saya mengutip salah satu karya masyhur Pak Pram untuk mengaitkannya dengan rencana pemerintah membangun food estate untuk ketahanan pangan nasional.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencanangkan program itu di Kalimantan Tengah beberapa waktu sebelum ada pandemi. Dalam rapat terbatas 23 September lalu, Pak Jokowi mengingatkan para menteri terkait untuk mengelola proyek lumbung pangan diperjelas.

Rencana induk atau master plan pelaksanaan program tersebut seluas 148 ribu hektar di antaranya akan dipakai untuk padi, dan 622 ribu hektar untuk tanaman singkong, jagung, dan lainnya, serta peternakan. Saya percaya para menteri terkait, seperti Menteri Pertanian dan Menteri Pertahanan tentu telah memperhitungkan itu semua dengan matang.

Sebagai orang yang pernah mengurusi ketenagakerjaan dan transmigrasi, concern saya tentu saja di dua bidang tersebut. Untuk menggarap lahan seluas itu tentu butuh tenaga kerja di bidang pertanian cukup banyak. Bisa ribuan orang, meski tentu saja harus dibantu juga dengan sejumlah peralatan moderen.

Terkait sumber daya atau tenaga kerja, sempat tersiar kabar Kementerian Pertahanan akan merekrut komponen cadangan untuk dilatih dan dilibatkan dalam proyek tersebut. Saya tentu tidak dalam kapasitas menolak rencana itu. Hanya saja saya ingin mengaitkannya dengan program lain yang dilakukan oleh kawan saya, saudara Yasonna Laoly.

Di awal pandemi COVID-19, sebagai Menteri Hukum dan HAM dia mempercepat pembebasan puluhan ribu narapidana dari sejumlah lapas di Tanah Air. Kita maklumi bersama, kapasitas lapas kita sudah sangat penuh dan menjadi tidak manusiawi.

Tapi kebijakan tersebut sempat mengundang kontroversi karena seolah memindahkan tanggung jawab dan bebas ke masyarakat, khususnya para keluarga napi.

Di sinilah saya ingin mengaitkan program food estate oleh pemerintahan Presiden Jokowi dengan upaya mengatasi problem klasik, kapasitas penjara atau lapas yang berlebih. Penambahan lapas baru tentu tidak murah. Biaya untuk menjaga dan merawat para napi selama menjalani masa hukuman pun tidak kecil.

Berangkat dari situlah saya teringat dengan Pulau Buru. Di masa awal Orde Baru tempat itu menjadi penjara terbuka bagi ribuan tahanan politik. Selama di sana, para tapol membuka lahan pertanian dengan peralatan ala kadarnya.

Tentu sebagian dari kita masih ingat, pada 7 Mei 2015, Pak Jokowi pernah berkunjung ke Pulau Buru. Di sana Presiden mencanangkan penanaman padi dan peresmian bendung Way Leman. Juga menyerahkan berbagai kartu penunjang kesejahteraan bagi masyarakat di sana. Presiden juga bertekad untuk menjadikan Buru sebagai penghasil beras terbesar di Maluku.

Soal penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di awal pembukaan lahan Pulau Buru, kita dapat mengetahuinya antara lain lewat novel Bumi Manusia karya Pak Pramoedya yang saya kutipkan di awal tulisan ini. Tapi konsep serupa bisa diterapkan dalam program food estate sekarang ini.

Tentu dengan menyingkirkan berbagai perlakuan tak manusiawi terhadap para napi seperti dipaparkan di Bumi Manusia. Sebaliknya, mereka tetap harus dipenuhi hak-hak hidup, sandang-papan, kesehatan, serta jam kerjanya. Dibekali peralatan pertanian yang memadai agar dapat bekerja optimal.

Untuk mewujudkan lumbung pangan sekaligus mengatasi kapasitas lapas yang penuh, juga dapat ditempuh lewat program transmigrasi. Di daerah-daerah transmigrasi para napi dapat diberdayakan untuk membangun lahan pertanian baru. Saya tahu ada banyak lahan kosong untuk transmigrasi sekaligus lahan pertanian baru. Sejumlah kementerian terkait bisa bersinergi mewujudkan hal ini.

Soal kategori napi yang diikutsertakan, itu masalah teknis yang dapat didiskusikan para menteri terkait. Tapi saya percaya, lewat program ini pepatah "sekali merengkuh dayung, dua-tiga pulai terlampaui" akan menunjukkan hasil nyata. Menyerap tenaga kerja, bela negara, memanusiakan para napi dan membuat mereka produktif, penyebaran penduduk, sekaligus memenuhi ketahanan pangan nasional.

Erman Suparno Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2005-2009

(mmu/mmu)