Pandemi Covid-19 menyasar semua golongan, tidak terkecuali kelompok rentan seperti ibu hamil. Bukan hanya persoalan penularan yang menjadi dampak langsung dari Covid-19. Namun, banyak implikasi tidak langsung yang sebenarnya kurang menjadi perhatian saat ini, yaitu menyangkut akses pelayanan kesehatan bagi perempuan pada tahap kehamilan sampai dengan persalinan.
World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa perawatan kesehatan yang ketat selama pandemi akan berdampak pada pemanfaatan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan reproduksi. Nyatanya, beberapa kendala dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan dialami oleh ibu hamil selama pandemi ini. Misalnya, pemeriksaan kehamilan yang seharusnya dilakukan secara rutin.
Penelitian Rosmala Nur di Palu menyatakan bahwa pemeriksaan kehamilan selama pandemi ini mengalami penurunan secara signifikan. Keterbatasan dalam mengakses pelayanan kesehatan membuat ibu hamil tidak mendapatkan beberapa pelayanan di antaranya konseling, deteksi dini risiko tinggi, monitoring hemoglobin, serta pemberian tablet secara teratur.
Memang, pembatasan akses pelayanan kesehatan secara langsung direkomendasikan kepada ibu hamil selama pandemi ini. Mengingat, ibu hamil merupakan kelompok rentan untuk tertular Covid-19. Namun, pembatasan mobilitas ibu hamil selama pandemi ini sebenarnya dapat menjadi sebuah kesalahan persepsi. Bahwa, pemeriksaan kehamilan tidak menjadi sebuah keharusan yang harus dilakukan.
Selain itu, dampak ekonomi dari kebijakan social distancing dan lockdown dapat menjadi sebuah hambatan memanfaatkan pelayanan kesehatan. Apalagi, ibu hamil juga perlu mengeluarkan uang tambahan untuk mendapatkan pelayanan selama pandemi ini. Misalnya saja pemeriksaan rapid yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Hal ini dikeluhkan oleh oleh perempuan hamil di berbagai daerah, salah satunya pada ibu hamil di Surabaya.
Walaupun Surabaya membuat program pemeriksaan rapid gratis, namun pemeriksaan gratis ini tidak menyentuh semua kalangan. Kesulitan dalam memperoleh pemeriksaan rapid masih terjadi.
Standar pelayanan kesehatan yang dibuat sangat ketat ternyata menjadi sebuah kendala bagi perempuan untuk memeriksakan kehamilannya. Kasus di NTB menjadi salah satu cerminan hal ini. Terdapat sebuah kasus keterlambatan pertolongan persalinan akibat standar pelayanan kesehatan yang ketat. Hal ini terjadi karena keterbatasan rumah sakit dalam melakukan pemeriksaan rapid yang menjadi syarat utama dalam proses pelayanan kesehatan.
Jika tidak memiliki bukti negatif Covid-19, maka seorang ibu tidak dapat bersalin di rumah sakit tersebut. Padahal, tidak semua fasilitas kesehatan lain di daerah tersebut dapat melakukan pemeriksaan Covid-19. Padahal, pemanfaatan pelayanan kesehatan menjadi kunci dalam memutus rantai kematian ibu.
Kendala dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan harus tetap menjadi perhatian di masa pandemi ini. Jika tidak dirumuskan suatu solusi, maka masalah ini akan meledak kembali pada masa selanjutnya. Kita harus berkaca pada wabah Ebola pada beberapa tahun silam. Pandemi Ebola memberikan dampak pada kematian ibu dan bayi di masa itu. Analisis Sierra Leone's Health Management Information System menyatakan bahwa sekitar 3.600 kematian ibu dan bayi terjadi di Afrika Barat.
Bukan hanya masalah komplikasi akibat virus Ebola kepada ibu hamil dan bayi, namun juga kendala pemanfaatan pelayanan kesehatan karena merebaknya wabah ini. (Sochas L et.al., 2017). Sebuah studi pada 1,7 milliar perempuan di beberapa negara yang masuk kategori low-and middle-income countries menyatakan bahwa pandemi berdampak pada penurunan pemanfaatan pelayanan kesehatan reproduksi.
Survei dalam studi tersebut menjadi sebuah gambaran bahwa pandemi dapat berdampak pada komplikasi obstetri dan kematian ibu karena kendala pemanfaatan pelayanan kesehatan. Studi ini juga mendapat temuan bahwa ketika kemudahan akses pelayanan kesehatan mengalami penurunan 10%, diperkirakan terjadi kematian ibu sebanyak 28.000. Bahkan, sebanyak 1.745.000 ibu dengan komplikasi obstetric tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang masif (Riley, et.al., 2020).
Menjadi Refleksi
Keterbatasan ini seharusnya menjadi sebuah refleksi bagi pemerintah, bahwa dampak pandemi jangan sampai menyasar kepada variabel kesehatan lainnya. Perlu diingat bahwa derajat kesehatan tetap menjadi perhatian utama agar dampak tidak langsung ini tidak menjadi ledakan masalah kesehatan.
Proses kehamilan sampai dengan kehidupan pertama seorang bayi merupakan proses penting dalam kehidupan generasi nantinya. Kematian ibu dan bayi masih menjadi problematika di Indonesia sampai saat ini. Keterbatasan ini jangan sampai menjadi sebuah beban baru dalam menurunkan kematian ibu. Sebagian besar kematian ibu di Indonesia merupakan kematian preventable yang seharusnya dapat dicegah melalui pemeriksaan kehamilan. (Baharuddin et, al, 2019)
Pandemi tidak seharusnya menjadi sebuah alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan di berbagai sektor kesehatan, salah satunya kesehatan reproduksi. Antisipasi dampak langsung memang diperlukan, namun jangan sampai mengaburkan dampak tidak langsung dari pandemi ini. Setelah pandemi, kehidupan normal harus tetap berlangsung. Derajat kesehatan pun juga harus tetap terpantau dengan baik.
Mencegah penularan Covid-19 kepada ibu hamil memang penting dilakukan agar tidak terdampak pada bayinya juga. Namun, pemeriksaan yang seharusnya didapatkan ibu hamil dalam kehidupan normal harus tetap dilakukan. Teori Thaddeus menyatakan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan menjadi faktor kunci dalam kematian ibu. Jika terjadi keterlambatan, maka tindakan masif tidak dapat segera dilakukan (Thaddeus, 1994).
Apalagi, keterlambatan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan merupakan faktor yang paling berkontribusi dalam kematian ibu di Indonesia (Supratikto, 2002). Beberapa solusi dapat ditawarkan dalam menghadapi masalah ini.
Pertama, memberikan promosi kesehatan secara masif kepada ibu dan keluarga tentang pentingnya pemanfaatan pelayanan kesehatan. Selain itu, ibu dan keluarga harus diberikan pengetahuan mengenai pentingnya protokol kesehatan dalam melakukan mobilitas ke fasilitas kesehatan.
Kedua, pemerintah harus melakukan intervensi untuk mendukung fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan di masa pandemi ini. Pemerataan pemeriksaan rapid sebagai langkah skrining di beberapa fasilitas kesehatan penting dilakukan. Selain itu, menggratiskan pemeriksaan rapid kepada ibu hamil.
Ketiga, menginisiasi pelayanan inovatif dengan membuat program pemeriksaan kehamilan secara online. Program ini sudah sudah diimplementasikan di Guangzhou, China. Dengan adanya inovasi ini, pemberian informasi dan konsultasi dapat dilakukan secara jarak jauh. Selain itu, inovasi ini dapat memberikan pelayanan medis dengan lebih ekonomis.
Sofia Farizi mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
(mmu/mmu)
