Catatan Agus Pambagio

Dualisme Regulator Menghambat Industri Maritim

Agus Pambagio - detikNews
Sabtu, 26 Sep 2020 12:00 WIB
agus pambagio
Agus Pambagio (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Dalam sistem administrasi pemerintahan, masing-masing sektor harus ada Kementerian/Lembaga yang berfungsi sebagai regulator untuk dapat menetapkan berbagai peraturan yang menjadi tupoksi K/L bersangkutan. Dengan dasar peraturan tersebut pihak K/L membuat kebijakan yang digunakan untuk mengatur sektor dan publik.
Dalam hal transportasi, kementerian yang bertindak sebagai regulator adalah Kementerian Perhubungan. Sayangnya untuk transportasi laut, ada dua regulator.

Pertama, untuk sektor Perhubungan Laut, misalnya Short Sea Shipping (SSS) ada di tangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut. Kedua, untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) ada di tangan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab utama kebijakan maritim dan logistik Indonesia sulit berkembang. Kekusutan ini mengakibatkan industri maritim, termasuk tol laut jalan di tempat.

ASDP yang sarat aturan dipaksa harus bersaing melawan SSS yang secara aturan berbeda dan lebih longgar. Padahal keduanya sama-sama menggunakan kapal jenis ro-ro dengan rute perjalanan yang berimpitan nyaris sama.

Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) mengeluarkan lebih banyak regulasi yang ketat, misalnya dalam mengatur tarif dan jadwal dibanding dengan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) yang pengaturannya lebih longgar. Pengaturan yang berbeda dari dua Ditjen di Kementerian Perhubungan ini dapat menyebabkan persaingan tidak sehat antarpelaku usaha kapal ro-ro, ASDP, dan SSS yang melayani rute penyeberangan antarpulau di Indonesia.

Sebagai contoh rute Merak (Banten) - Bakauheni (Lampung) merupakan rute gemuk kapal penumpang ro-ro yang diatur oleh Ditjen Hubdat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 104 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan di Indonesia. Sedangkan di lintas yang sejajar akan ada kapal penumpang ro-ro jurusan Ciwandan (Banten) - Panjang (Lampung) yang diatur oleh Ditjen Hubla melalui PM Perhubungan No. 93 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. Rute ini rencananya akan segera beroperasi. Jika rute ini dioperasikan, maka usaha kapal ASDP akan mati karena tarifnya tidak dapat bersaing.

Banyak Kerancuan

Ambil contoh, tarif penyeberangan Merak - Bakauheni cukup tinggi volumenya, tetapi tidak menguntungkan operator kapal penyeberangan karena selain jumlah kapal ro-ro yang sudah berlebih (sekitar 80 kapal), kapasitas pelabuhan juga terbatas (hanya untuk sekitar 30 kapal). Di dua pelabuhan ini PT ASDP sebagai operator penyeberangan merangkap menjadi pengelola terminal.

Kondisi seperti ini memunculkan banyak kerancuan di bisnis penyeberangan dengan kapal penumpang ro-ro. Sebaiknya pengelola terminal dibedakan dengan operator kapal, seperti di industri penerbangan. Pengelola bandara terpisah dari operator penerbangan atau maskapai.

Jika tidak dipisahkan, maka akan muncul diskriminasi pelayanan antara operator kapal milik swasta dengan PT ASDP sebagai operator kapal dan terminal. Seperti di industri penerbangan, investasi pembangunan terminal penyeberangan harus dikembalikan melalui pendapatan dari sewa ruangan dan parkir di terminal, passenger service tax atau pelayanan jasa penumpang kapal (PJPK) atau pajak pelabuhan, dan jasa pelayanan kapal ditambah pengaturan ship traffic control (STC).

Semakin modern terminal akan semakin mahal biaya operasionalnya. Dampak ke publik, pembebanan biaya penyeberangan akan naik secara reguler untuk dapat menutup biaya investasi. Dari sisi operator kapal swasta juga berdampak, karena pasti akan ada kenaikan sewa pelabuhan dan berbagai tambahan pelayanan lainnya. Sehingga kenaikan tarif penyeberangan belum tentu dirasakan oleh operator kapal penumpang ro-ro swasta.

Dengan peran ganda sebagai operator terminal pelabuhan juga sebagai operator kapal penyeberangan akan membuat usaha kapal penyeberangan yang dimiliki swasta tertekan dan mati dalam waktu dekat. Belum lagi sebagai operator kapal penyeberangan PT ASDP juga mendapat subsidi dari pemerintah. Dari sisi bisnis kondisi ini tidak apple to apple dan harus dicarikan jalan keluarnya. Padanannya jika PT Angkasa Pura juga merangkap sebagai maskapai, maka maskapai swasta akan bernasib sama, bangkrut karena adanya diskriminasi pelayanan.

Persoalan dualisme regulator di usaha ASDP dan SSS serta fairness di usaha angkutan laut perlu segera di tindak lanjuti supaya tidak ada kehancuran di sektor angkutan laut, baik ASDP maupun SSS. Jika ini terjadi maka kerumitan sosial di tengah pandemi covid-19 ini akan menambah beban Pemerintah karena angka pengangguran akan meningkat.

Langkah Pemerintah

Pertama, sebaiknya bisnis kapal penyeberangan harus ditata ulang. Kesalahan kebijakan dapat menghambat perkembangan tol laut dan kemaritiman. Lalu fairness di operasional usaha kemaritiman sangat diperlukan supaya para pemain dapat bersaing secara baik dan publik terlayani dengan aman, nyaman, dan baik. Jika usaha kemaritiman terus kusut tak menentu, jangan harap usaha kapal penumpang ro-ro akan tumbuh.

Paling sering diabaikan oleh pemilik kapal ketika bisnis tidak baik adalah keselamatan. Untuk itu harus segera diputuskan siapa regulator di laut (termasuk penyeberangan). Jika regulator jelas, bisnis penyeberangan akan maju. Tidak ada lagi terminal dan alur pelayaran yang berimpit antara operasional kapal penumpang ro-ro ASDP dengan kapal penumpang ro-ro SSS.

Kedua, segera terbitkan Peraturan Menteri Perhubungan baru yang menggabungkan isi Peraturan No. 104 Tahun 2017 dan Peraturan No. 93 Tahun 2013 supaya usaha angkutan kapal penumpang ro-ro, baik ASDP maupun SSS, jelas dan mempunyai kepastian hukum bagi operator kapal penumpang ro-ro.

Ketiga, pengelolaan terminal harus dipisahkan sehingga tidak ada lagi dualisme yang menjurus monopoli. Pengelola/operator terminal harus dibedakan dengan pengelola/operator angkutan kapal penumpang ro-ro supaya semua operator kapal penumpang ro-ro, baik swasta maupun BUMN/pemerintah, mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama.

Keempat, semua operator kapal ASDP maupun SSS harus bersedia diatur untuk pengaturan rute di seluruh Indonesia secara baik dan adil oleh regulator. Setiap operator harus mempunyai kesempatan yang sama, jangan semua ingin berdesakan di jalur gemuk.

Kelima, jika kebutuhan kapal penumpang ro-ro di seluruh Indonesia dirasa sudah mencukupi segera lakukan moratorium pengadaan kapal penumpang ro-ro supaya bisnis berkembang secara optimal. Regulator akan berhasil mengatur operator kapal jika dilakukan dengan GCG yang baik tanpa like and dislike serta "pungli". Dengan demikian, industri maritim (kapal penumpang ro-ro-) dipastikan dapat menunjang program strategis tol laut secara utuh dan baik.

Agus Pambagio pengamat kebijakan publik dan perlindungan konsumen

(mmu/mmu)