.webp)
Perbedaan pendapat Gubernur DKI Jakarta dan pemerintah pusat tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada 14 September sebenarnya bukan realitas baru dalam komunikasi simpang-siur penanganan Covid-19. Sudah ada deretan peristiwa komunikasi, antara daerah-pusat, blunder pernyataan otoritas, dan upaya saling meluruskan antarpejabat yang membuat informasi kian acak, tidak utuh, dan parsial yang kerap berulang terjadi.
Jika dilirik kembali ke belakang, bahkan sejak bulan kecemasan dunia itu muncul, yakni kasus pertama kali meledak di Wuhan, China pada Desember 2019, kemudian ditemukan di banyak negara termasuk Indonesia pada Maret 2020, komunikasi pemerintah tentang informasi ini jauh panggang dari api. Harapan agar pesan-pesan persuasif seperti mitigasi terlontar, karena dagelan dan kesan meremehkan yang diterima masyarakat.
Padahal sebagaimana Gun Gun Heryanto tekankan dalam pengantar buku ini, pentingnya komunikasi persuasif dalam situasi pandemi. Yakni, menjelaskan dengan argumentasi yang rinci, runut, dan terukur agar masyarakat tergerak memahami dan mengikuti setiap tahapan dalam penanggulangan pandemi.
Tampaknya, realitas di atas yang mendorong Andi Andrianto, perlu bergegas merespons krisis komunikasi yang terjadi di tengah pandemi. Melalui buku ini, ia mencoba menjelaskan bahwa komunikasi dalam konteks kebencanaan tidak bisa dianggap sepele dan menjadi aspek pinggiran. Komunikasi musti secara utuh sampai ke publik dengan manajemen pengelolaan yang baik.
Stigmatisasi Korban
Blunder otoritas, seperti telah disinggung di atas, begitu Andi menyebutnya. Satu padanan bahasa yang dijadikan Andi untuk menggambarkan bagaimana pemilik otoritas gagap menarasikan dengan baik informasi apa dan bagaimana sikap yang harus dilakukan masyarakat.
Realitas di masa pandemi lainnya adalah banjirnya hoaks. Deras informasi di laman internet justru dipenuhi dengan informasi nirfakta dan destruktif. Hal ini terkonfirmasi melalui data yang dipaparkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menunjukkan dari 23 Januari sampai 1 Maret 2020 hoaks Covid-19 tersebar di media sosial berjumlah 144 hoaks.
Dan, jumlah hoaks terus meningkat, hingga 5 Mei tercatat 653 hoaks Corona. Hoaks Covid-19 dan trennya dari Januari hingga 5 Mei 2020 tersebar di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube. Sedangkan pada 17 Agustus 2020 jumlah hoaks isu Corona mencapai angka fantastis yakni 1048 kasus.
Sebaran hoaks seperti data di atas kian memperburuk situasi di tengah pandemi. Publik digiring ke dalam framing pembuat hoaks dengan motif yang bermacam-macam. Suatu keadaan di era internet yang oleh O'hara disebut sebagai bercampur-baurnya antara informasi benar, informasi salah, dan keyakinan.
Tidak sampainya informasi yang utuh ke masyarakat, baik karena blunder otoritas maupun maraknya berita hoaks tentang Civid-19 menyebabkan munculnya stigmatisasi terhadap korban. Sudah jatuh tertimpa tangga, tampaknya menjadi peribahasa yang tepat untuk menggambarkan realitas korban. Kita tentu mendengar ada penolakan terhadap korban yang meninggal akibat Covid-19. Ini tak ayal, karena misinformasi yang bertebaran dan ditelan bulat-bulat masyarakat.
Andi menulis, realitas stigmatisasi ini sebagai sesuatu yang mengerikan. Menurutnya, situasi yang mengerikan itu terjadi akibat lingkungan sosial yang membentuk prasangka terhadap korban Covid-19 dengan berbagai labelisasi atau stigma negatif diperoleh dari informasi atau media komunikasi yang disebarkan ke publik secara tidak holistik, tidak tepat bahkan berbau hoaks.
Jurang Krisis
Di akhir bukunya, Andi menyimpulkan secara bulat bahwa dalam konteks komunikasi, penanganan bencana non alam ini jatuh pada jurang krisis. Blunder komunikasi otoritas, sebaran hoaks, sampai akhirnya muncul stigmatisasi menjadi realitas yang mahfum dan sangat mudah dikenali. Untuk itu Andi menawarkan alternatif, yakni mengevaluasi diseminasi informasi penanganan Covid-19.
Penanganan pandemi, menurut Andi, sangat berkaitan dengan kemampuan aspek kepemimpinan komunikasi yang memiliki empati, memahami masalah dengan baik, tahu bagaimana mengeksekusi dan mengkomunikasikan pesan, memiliki visi dan tegas, serta mampu melakukan kolaborasi dan transformasi dalam menghadapi pandemi.
Kepemimpinan komunikasi, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ditelurkan pemerintah serta pelembagaan komunikasi, dikelola dengan baik. Pemerintah perlu mengoreksi sikap blunder, inkonsistensi informasi, dan penyesuaian narasi agar mudah dikontrol. Yakni memastikan informasi yang disampaikan ke masyarakat mendarat dengan benar dan dipatuhi. Sehingga menjadi kesadaran bersama dalam upaya menghindari bahaya Covid-19.
Terakhir, alih-alih mengeksplorasi komunikasi pemerintah, arus informasi melalui media sosial (kecenderungannya memperlihatkan hoaks) dan beberapa kebijakan seperti yang dilakukan Kominfo terkait hoaks dan Komunikasi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang informasi di lembaga penyiaran, pembahasan tentang peran serta masyarakat baik dalam kehidupan nyata, opini di media konvensional atau elektronik serta sosial media yang banyak memberikan kritik dan saran dalam penanganan Covid-19 sangat minim porsinya. Satu aspek yang menurut saya sangat disayangkan tidak didokumentasikan secara keseluruhan.
Ahmad Riyadi alumni Sosiologi Fishum UIN Sunan Kalijaga, pegiat Literasi Tirai Indonesia
(mmu/mmu)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
