Kolom

Pilkada, Pandemi, dan Siasat Politik Virtual

Damar Tri Afrianto - detikNews
Selasa, 22 Sep 2020 13:00 WIB
Handsome Male and Beautiful Female Mobile Application Designers Test and Discuss New App Features. They Work on a Personal Computer with Two Displays, in a Creative Office Space they Share with Other Talented People.
Foto ilustrasi: iStock
Jakarta -

Lambat laun imajinasi kita tentang kehidupan yang berdasarkan teknologi dan informasi digital telah di depan mata bahkan pandemi Covid-19 memaksanya menjadi sebuah habitus. Eksistensi pribadi maupun kolektif beramai-ramai bermigrasi dari realitas langsung lantas berharap pada ruang teknologi jaringan atau virtual. Pendidikan, dunia kerja, ekonomi, sosial, budaya, dan politik telah menciptakan ruang baru yang bersifat artifisial dan maya. Dan, yang terakhir inilah akan menjadi sebuah tantangan baru, yaitu politik virtual.

Berbagai aktivitas dan tindakan politik (persuasi, interaksi, dan komunikasi) yang sebelumnya berlangsung dalam dunia nyata (natural), karena pandemi, kini tercipta realitas baru, yaitu realitas virtual. Realitas ini diperkirakan akan menghiasi masa kampaye Pilkada 2020 dari September hingga Desember. Kerumunan, orasi publik, deru knalpot, dan bendera parpol di jalanan mungkin tidak akan tampak lagi sebagai sebuah simbol pesta demokrasi. Konsep kampanye politik perlu didefinisikan ulang kaitannya dengan politik virtual.

Dunia virtual sebagai sebuah habitus di Indonesia masih terbilang dalam ambang batas; realitasnya masih paradoks. Tentu ini berkaitan dengan kesenjangan dan tidak meratanya aktivitas virtual. Oleh karena itu, virtualitas politik kadang masih mengaburkan antara dunia nyata dan maya. Kita bisa berkaca pada Pilpres 2014 dan 2019 bahwa politik yang menggunakan teknologi media justru menyebarkan ekses dan patologi masyarakat. Hoaks dan klaim-klaim atas dunia pencitraan menandai bahwa Indonesia masih tertatih dan gagap atas politik virtual.

Lantas, pilkada dalam situasi pandemi yang tak lama lagi akan berlangsung apakah menjadi proliferasi atau pengulangan-pengulangan tanpa ada perubahan?

Konten Kreatif

Korea Selatan dan Singapura sukses menggelar pemilu di masa pandemi. Kedua negara tersebut diapresiasi dalam rentang waktu 14 hari masa inkubasi virus dari hari-H pencoblosan tidak ada kasus baru akibat pemilu. Kita dapat belajar dari sana; keterbukaan mencari informasi mendesak daripada mencari strategi tanpa referensi. Direktur Eksekutif The Politicial Literacy Insititut Gun Gun Heryanto dalam artikel yang berjudul Kampanye di Musim Pandemi menyebut bahwa perlu modifikasi kampanye yang menerapkan basis teknologi dan keamanan partisipan politik.

Salah satu keberhasilan Korea Selatan dan Singapura adalah optimalisasi dan memodifikasi politik dalam ruang virtual, terutama pada aktivitas kampanye hingga proses pencoblosan. Di Indonesia, politik hanya dilihat sebagai kekusaan dan kontestasi antarparpol, sehingga keterbukaan politik pada dunia digital virtual sangat rendah dan hal ini sangat memedihkan. Konsep virtual dalam konteks politik tidak hanya dipahami sebagai sifat artifisial atau dunia maya yang tercipta akibat mekanisme jaringan komputerisasi (cyberspace), tetapi melingkupi konsep virtual yang lebih luas di dalamnya ruang-ruang televisi, film, video dan media komunikasi publik lainnya turut memainkan peran.

Konten berbasis kreativitas dalam hal ini menjadi upaya penting dalam memasuki kancah virtual, bukan hanya pencitraan konvensional yang hanya mengumbar atribut personal dan kelompok seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu mungkin sampai hari ini. Konten kreatif lahir karena adanya upaya untuk tidak mengulang apa yang telah dilakukan sebelumnya dengan sesuatu yang baru dan inovatif. Kampanye politik bukan hanya sekadar mengkampanyekan usaha untuk merebut simpati, tapi kampanye yang berbasis pada identifikasi masalah. Terlebih lagi kini banyak khalayak terdampak pandemi yang membutuhkan dukungan kesehatan, ekonomi dan sosial.

Substansi itu dikemas dengan konten digital yang kreatif yang berasas realitas, bukan khayalan atau imajinasi. Dunia digital audio-visual adalah sarana informasi dan komunikasi yang tak mengenal batas teritori sehingga akses penerimaannya jauh lebih cepat dan efisien terutama di saat pandemi Covid-19. Pada titik ini ini penting dunia politik kita untuk menjalin interelasi dan konektivitas dengan dunia digital dan teknologi. Dengan maksud, mendorong partisipan politik untuk memiliki kesadaran digital literer. Digital literer adalah pemahaman kepada masyarakat melalui perangkat digital audio-visual sebagai komunikasi politik secara bijak, cerdas, dan kritis.

Komunikasi politik melalui media digital yang harus diikuti dengan digital literer yang baik, mengingat komunikasi politik kita kerap ditunggangi kepentingan yang destruktif. Kita dapat belajar dari Jurgen Habermas, filosof sosial-politik dari Jerman yang merumuskan komunikasi politik ideal, yaitu komunikasi yang dibangun dari sarana, institusi, aktor, dan relasi-relasi diantara semua elemen, untuk menciptakan komunikasi terbuka dan tidak dibenarkan adanya tekanan, pemaksaan dan dominasi kelompok politik tertentu atas kelompok-kelompok lainnya. Komunikasi ideal inilah prinsip pokok untuk menuju komunikasi politik virtual yang bijak.

Digital Kritis

Sebagai bangunan metodis, politik virtual tak serta merta sempurna dalam siasat di saat pandemi. Traumatik masa lalu yang penuh dengan hoaks dan politik identitas yang menggebu masih menjadi kekhawatiran tersendiri dalam politik virtual. Dalam politik virtual, Yasraf Amir Piliang dalam buku Transpolitika menyebut bahwa kekuasaan dibangun di dalam ruang imajiner sedangkan teritori fisik tidak lagi menentukan. Ditambah pula karakteristik ruang virtual sebagai ruang image yang mudah direkayasa secara artifisial, maka ia adalah ruang paling terbuka terhadap berbagai bentuk kebohongan dan pemalsuan.

Partisipan politik dan masyarakat dituntut kritis untuk menghadapi penyalahgunaan politik virtual tersebut. Kemampuan literasi dan kekuatan analisis mendalam menjadi syarat mutlak dalam penerimaan dan pembacaan politik virtual yang tak bertempat (non-place) dan ketidakberbatasan itu. Digital kritis menjadi garda depan komunikasi politik yang bijak dalam memainkan peran politik virtual.

Damar Tri Afrianto staf pengajar di Institut Seni dan Budaya Indonesia Sulawesi Selatan

(mmu/mmu)