Kolom

Pilkada Tanpa Kontestasi

Zennis Helen - detikNews
Selasa, 22 Sep 2020 10:38 WIB
Kotak Kosong Pilkada
Ilustrasi: Mindra Purnomo/detikcom
Jakarta -

Pendaftaran Pilkada Serentak 2020 telah usai. Kapasitas bakal calon sudah berubah, dari bakal calon menjadi calon. Segala ketentuan terkait dengan UU Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sudah dapat dikenakan pada pasangan calon ini, terutama untuk tahapan kampanye yang akan digelar dalam waktu dekat ini.

Namun, ada yang harus dicatat tentang arak-arakan pendaftaran ke KPU. Masa pendukung tidak mengindahkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker. Pasangan calon pun tidak mampu menertibkan masa pendukungnya agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Padahal, kita tentu tak ingin pilkada menjadi kluster baru penularan Covid-19.

KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bak "macan ompong", tak mampu memberikan sanksi dan tindakan. Alih-alih menindaknya, yang terjadi justru saling lempar tanggung jawab antara dua penyelenggara pemilu dengan pihak kepolisian. Ini menandakan bahwa kita sebenarnya belum siap menggelar pilkada di tengah kepungan pandemi ini.

Berikutnya adalah tahapan kampanye pasangan calon. Tahapan ini sangat penting sebagai arena bagi calon untuk mensosialisasikan visi, misi, program, kebijakan yang akan dilakukan lima tahun mendatang. Pilkada kali ini sangat fenomenal. Selain dilangsungkan di tengah pandemi, juga diiringi dengan calon tunggal melawan kotak kosong. Fenomena ini dari sisi jumlah mengalami kenaikan setiap pilkada.

Pada Pilkada 2020 ini, setidaknya ada di 28 kabupaten/kota yang hanya diikuti calon tunggal melawan kotak kosong. Salah satu pilkada yang akan berhadapan dengan kotak kosong adalah Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pasaman. Agar pilkada ada kontestasi, KPU Kabupaten Pasaman memperpanjang masa pendaftaran. Tapi, melihat konfigurasi partai politik (parpol) yang ada saat ini lebih banyak mendukung pasangan Benny-Sabar, sehingga sulit untuk menciptakan rivalnya di pilkada ini.

Partai yang tersisa tinggal dua, yakni Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Hati Nurani Rakyat (Hanura). Keduanya jika berkoalisi, maka tidak cukup kursi untuk mendukung satu pasangan calon lagi dalam pilkada di kabupaten yang berhawa sejuk ini. Artinya, Pilkada Kabupaten Pasaman hanya diikuti calon tunggal yang melawan kotak kosong. Sepanjang sejarah pilkada di Kabupaten Pasaman baru kali ini,pilkada tanpa lawan tanding. Atau baru kali yang diikuti oleh kotak kosong.

Padahal, sebelumnya selalu ada lawan bahkan ada yang tiga pasang. Tak hanya itu, pilkada kotak kosong baru kali pertama di Sumatera Barat. Tulisan ini hendak menyigi dua hal penting. Pertama, apa hakikat kotak kosong sesungguhnya sehingga menjadi satu pilihan politik? Kedua, apa yang dapat dibaca dari fenomena politik ini?

Tanpa Kontestasi

Kotak kosong telah menjadi fitur demokrasi dan konstitusional dalam praktik politik lokal di Indonesia. Ia menjadi alternatif pilihan pemilih terutama dalam pilkada di tengah pekatnya awan oligarki partai. Kian familier setelah menang dalam pertarungan pilkada Kota Makassar pada 2018 silam. Inilah kemenangan kotak kosong yang pertama di Indonesia. Akibatnya, pilkada di Kota Makassar harus ditunda hingga pilkada berikutnya. Dalam masa penundaan dipimpin Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota.

Dalam pilkada calon tunggal melawan kotak kosong boleh dikatakan tanpa kontestasi. Padahal, momentum ini disebut dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). Kata "pemilihan", setidaknya minimal ada dua calon yang akan dipilih pemilih. Jika hanya satu saja, maka kurang elok disebut pemilihan, bukan pemilihan namanya. Atau layak disebut dengan pilkada tanpa kontestasi, melawan benda mati berupa kotak kosong.

Kotak kosong dipastikan tidak bisa bicara, tidak memiliki visi, misi, kebijakan, program, strategi dalam membangun daerah lima tahun mendatang. Bahasa anak mudanya, pilkada kurang greget karena tidak ada lawan yang sepadan dan sebanding. Jika menang pun, kurang terasa kemenangan itu karena tidak ada lawan. Jika kalah akan bertambah parah lagi, terutama bagi daerah lima tahun mendatang. Pembangunan daerah bisa jalan di tempat, karena kepala daerah pejabat sementara tidak memiliki landasan konstitusional menerapkan kebijakan strategis bagi kemajuan daerah.

Pada pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong, pemilih hanya dihadapkan pada dua hal, yakni setuju dan tidak setuju. Jika setuju, maka surat suara dimasukkan ke dalam kotak calon; yang tidak setuju, surat suara dimasukkan ke kotak kosong. Pilkada calon tunggal melawan kotak kosong itulah yang dikhawatirkan banyak kalangan saat ini. Terutama terkait dengan partisipasi masyarakat sebagai pemilih di bilik suara. Karena ada yang enggan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) karena pilkada tidak ada lawan. Apalagi, pilkada dilangsungkan di tengah pandemi.

Otokritik terhadap Parpol

Pilkada tanpa kontestasi gagasan, visi dan misi, kebijakan dan program tentang apa yang akan dilakukan bagi daerah lima tahun mendatang sesungguhnya sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi kita. Parpol sebagai peserta dalam pilkada yang memiliki otoritas mengorbitkan calon pemimpin dihadapkan pada dua persoalan pokok yang sulit mengalami perubahan dengan adanya fenomena calon tunggal melawan kotak kosong marak belakangan ini.

Pertama, terlalu mahalnya rekomendasi parpol. Sehelai surat yang ditekan ketua umum dan sekretaris jenderal parpol harganya miliaran rupiah. Belum lagi biaya-biaya kampanye yang juga sangat besar. Banyak bakal calon yang bertumbangan karena mahalnya tarif rekomendasi itu. Baliho yang dipasang di pinggir jalan menjadi saksi bisu betapa sulitnya dan mahalnya mendapatkan rekomendasi pencalonan dari parpol.

Kedua, parpol hanya ingin menang dan tak ingin kalah. Akibatnya, parpol hanya mendukung calon yang potensial menang. Galibnya yang didukung parpol adalah calon petahana karena diyakini kuat memenangkan pertarungan. Dukungan koalisi parpol menjadi gemuk, dan berlomba-lomba mendukung petahana.

Akhirnya, dua hal itulah yang menjadi penyebab tingginya tren calon tunggal pada pilkada langsung belakangan ini. Ini tentu saja tidak produktif bagi praktik demokrasi ke depan. DPR dan pemerintah harus mencari jalan bagaimana fenomena calon tunggal melawan kotak kosong dapat dikurangi di masa mendatang.

Zennis Helen dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang

(mmu/mmu)