Kolom

(Bukan) Rem Darurat yang Terlambat

Muktamar Umakaapa - detikNews
Senin, 14 Sep 2020 11:42 WIB
Para penumpang kereta meninggalkan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). Hari ini merupakan hari pertama penerapan PSBB total di Jakarta.
Suasana Stasiun Tanah Abang pada hari pertama diberlakukannya kembali PSSB di Jakarta (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -
Siap atau tidak siap, implementasi kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara total di Jakarta kembali diberlakukan pada hari ini, Senin (14/9). Kebijakan ini sebagai langkah emergency brake (rem darurat) pemerintah Provinsi DKI Jakarta perihal faktor angka kematian akibat Covid-19, jumlah keterpakaian tempat tidur isolasi, dan penggunaan fasilitas Intensive Care Unit (ICU) Covid-19 yang semakin tinggi di Jakarta. Terjadi kedaruratan pada ketiga persoalan tersebut.

Data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada 11 September melaporkan bahwa sebanyak 1.351 orang telah meninggal akibat terinfeksi virus Covid-19 di Jakarta. Begitupun dengan pemakaian tempat tidur isolasi pasien Covid-19 dan ruang ICU yang telah mencapai 77 persen dan 83 persen dari total tempat tidur yang tersedia. Dengan situasi ini, maka 67 rumah sakit rujukan pasien Covid-19 di Jakarta diprediksi akan mengalami over capacity apabila kasus aktif positif covid-19 di Jakarta terus mengalami peningkatan.

Sejak diterapkannya aturan PSBB masa transisi pada 5 Juni lalu, kasus positif di Jakarta telah mengalami peningkatan yang fluktuatif. Situasi berubah lebih buruk daripada biasanya. Data statistik harian kasus positif memperlihatkan kenaikan yang cukup tinggi.

Bila mengacu pada data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada 3 September, tambahan kasus positif harian di Jakarta melonjak tinggi hingga mencapai 1.406 kasus. Tambahan kasus ini menjadi angka kasus harian yang tertinggi sepanjang pandemi penyakit Corona melanda Ibu Kota.

Tidak Cermat

Harus diakui bahwa dengan diterapkan kembali kebijakan PSBB secara ketat di Jakarta, ini menjadi alasan kuat bahwa PSBB masa transisi yang sudah dijalani selama beberapa bulan di Jakarta adalah sebuah kebijakan gagal. Dikatakan demikian, karena kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam penerapan PSBB transisi tidak dengan cermat menghitung segala risiko buruk yang terjadi. Fakta di lapangan tidak sesuai seperti apa yang ditargetkan.

Akibatnya tanpa adanya perhitungan yang tepat, arah kebijakan penanganan masalah Covid-19 pun terkesan seperti tambal sulam. Kebijakan yang diterapkan pada program penanganan Covid-19 seolah bertujuan untuk mengejar penyerapan anggaran daerah dan pemenuhan target ekonomi, tanpa mempertimbangkan secara matang kemampuan fasilitas kesehatan dan juga kesehatan masyarakat di Jakarta.

Di Jakarta sendiri, sesuai dengan data Kementerian Kesehatan (April 2020) hanya terdapat 189 Rumah Sakit (RS) dengan kapasitas jumlah tempat tidur yang terbatas yaitu sebanyak 23.973. Dengan jumlah itu artinya rasio perbandingannya adalah hanya terdapat 2,3 tempat tidur bagi 1.000 populasi orang yang ada di Jakarta. Hitungan ini tentu saja belum mempertimbangkan beberapa hal yaitu pasien Covid-19 yang memerlukan alat bantuan pernafasan (ventilator), jumlah rumah sakit rujukan dan juga terutama fasilitas ruang ICU di Jakarta.

Sebuah hasil studi yang diterbitkan oleh Jurnal Critical Care Medicine pada Januari 2017 memperoleh fakta yang mencengangkan bahwa dari total fasilitas kesehatan di Indonesia tercatat hanya terdapat 2,7 fasilitas ICU per 100.000 penduduk. Menurut studi tersebut, angka ini dikategorikan sebagai angka yang sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia.

Dengan kondisi tersebut, pada akhirnya kekhawatiran kolektif terjadi pada masyarakat. Semua orang akhirnya dipaksa untuk bertahan dalam kondisi ketidakpastian kapan pandemi di Jakarta akan berakhir.

Wajar saja bila kemudian muncul anggapan lain bahwa skenario penanggulangan Covid-19 memang tidak didesain untuk memutus mata rantai penularan virus dan mengatasi agar musibah ini segera berakhir. Sebaliknya, justru untuk membuat masyarakat agar dapat hidup selamanya berdampingan bersama Covid-19.

Evaluasi Kebijakan

Faktor adanya pelonggaran pembatasan sosial di Jakarta telah berimplikasi buruk pada semakin sulitnya Jakarta untuk keluar dari krisis kesehatan yang diakibatkan oleh Covid-19. Maksud hati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melonggarkan pembatasan sosial semua dapat kembali normal, upaya tersebut justru menciptakan kesemrawutan dalam penanganan Covid-19 di Jakarta.

Dengan demikian maka evaluasi atas kebijakan dan program pengendalian Covid-19 di Jakarta adalah prasyarat wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sulit membayangkan, bila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus terus bertaruh dengan kesehatan dan nyawa banyak orang, hanya karena membuat trial and error kebijakan.

Prinsip utama yang mesti dikedepankan adalah tidak ada ruang tawar-menawar untuk urusan nyawa manusia dalam sebuah perumusan program ataupun kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, evaluasi kebijakan Covid-19 di Jakarta harus dilakukan secara sistematis. Memperhatikan secara objektif program-program kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit yang dijalankan, menghitung dampak dalam epidemiologi dan pengaruh kesehatan bagi masyarakat, serta mengamati sejauh mana tujuan dari kebijakan tersebut dapat dicapai. Yang paling terpenting, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus dapat mengukur efek multidimensi yang muncul akibat dari sebuah kebijakan penanganan Covid-19.

Karena bagaimanapun, seberapa besar kemungkinan akan selesai masalah Covid-19 di Jakarta, hal itu bergantung pada seberapa efektif langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi DKI. Jika sebaliknya yang terjadi, maka kebijakan tersebut akan menjadi sesuatu yang kontraproduktif bagi masyarakat dan menambah jumlah daftar masalah kesehatan publik di Jakarta.

Sekarang, pedal rem darurat sudah diinjak. Waktunya bagi kita untuk berharap agar kebijakan ini bukanlah kebijakan yang terlambat untuk membawa Jakarta dapat kembali bangkit dari pandemi Covid-19. Bukanlah pilihan yang terlambat untuk menghindari sebuah musibah kecelakaan besar. Semoga.
Muktamar Umakaapa mahasiswa Magister Ilmu Kebijakan dan Hukum Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Ketua PB HMI Bidang Politik

(mmu/mmu)