Kolom

Penceramah Bersertifikat atau Sertifikasi Penceramah?

Muhamad Mustaqim - detikNews
Jumat, 11 Sep 2020 10:30 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi
Menteri Agama Fachrul Razi (Foto: dok. Kemenag)
Jakarta -

Program yang digulirkan Kementerian Agama tentang dai atau penceramah bersertifikat menuai berbagai tanggapan. Beberapa kalangan mengkritik program tersebut. Majlis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, menolak program tersebut karena bisa menjadi alat pengontrol kehidupan beragama. Sementara itu, Menteri Agama menyatakan bahwa program tersebut tidak wajib. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi individu di bidang dakwah yang berlandaskan komitmen terhadap falsafah kebangsaan.

Sebenarnya, ihwal sertifikasi ulama tidak kali ini saja menjadi polemik. Sebelumnya, pada 2018 Kementerian Agama pernah membuat daftar 200 Ulama yang "kompeten", yang direkomendasikan untuk mengisi kegiatan dakwah keagamaan. Pada 2012, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNKT) pernah mengusulkan tentang sertifikasi pemuka agama dengan alasan untuk memotong mata rantai radikalisme di sektor hulu, mengingat banyak ceramah dan dakwah keagamaan yang bernuansa radikal dan menimbulkan perpecahan.

Jika kita cermati, program-program tersebut lahir dari kegelisahan tentang adanya fenomena radikalisme beragama di beberapa kalangan penganut agama. Dan mata rantai hulu dari fenomena ini adalah para penceramah atau dai yang "sengaja" membawa nilai-nilai ekstremisme beragama dalam majelis dakwah mereka. Bahkan Menag pernah mensinyalir adanya proses "radikalisasi" yang banyak menjangkit masjid-masjid di lingkungan instansi pemerintah dan BUMN. Ada sinyalemen pihak-pihak yang sengaja "menyusupkan" agen yang "good looking" sebagai agenda radikalisasi ini.

Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR, 8 September, ada kritik dari para anggota dewan seakan-akan Menag dan Kemenag terlalu "tegas" terhadap para pemuka agama dan ulama. Adapun penjelasan dari pihak Kemenag, sebenarnya program ini bukanlah sertifikasi penceramah, namun lebih sebagai penceramah yang bersertifikat.

Masalahnya, jika term pertama yang dipakai, maka akan terkesan seperti sertifikasi profesi. Sebagai contah program sertifikasi pendidik (guru/dosen) yang berimplikasi pada tunjangan yang harus diberikan negara. Jika ini yang dimaksud, maka pemerintah akan disibukkan dengan proses sertifikasi penceramah yang jumlahnya sangatlah besar. Inilah yang kiranya menjadi kekhawatiran beberapa kalangan; jika sertifikasi penceramah diberlakukan, maka akan ada intervensi negara terhadap kehidupan agama, sebagaimana kekhawatiran MUI. Meskipun, bukankah Kemenag dibentuk memang untuk mengatur kehidupan beragama?

Jadi sebenarnya yang dimaksud oleh Kemenag adalah penceramah bersertifikat. Hal ini diupayakan untuk meningkatkan kompetensi individual para penceramah. Sampai ranah ini, maka penceramah bersertifikat adalah program peningkatan para penceramah agama yang sifatnya sukarela. Selain itu, melalui penceramah bersertifikat ini, nantinya mampu menjadi rekomendasi, setidaknya bagi kalangan instansi pemerintah ketika mengundang atau menggunakan penceramah untuk kegiatan keagamaan mereka.

Nalar ini setidaknya mampu mematahkan sektor hulu proses radikalisasi yang oleh Kemenag disinyalir muncul dari masjid-masjid dan kegiatan keagamaan di instansi pemerintahan. Jika ini yang mendasari program sertifikasi penceramah atau penceramah bersertifikat, kiranya menjadi strategi yang positif.

Telah semenjak lama, Kemenag menggaungkan program moderasi beragama, yang bermuara pada pola keberagamaan masyarakat yang moderat dan toleran. Sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk mengatur pola kehidupan beragama, kiranya program ini merupakan ikhtiar untuk membangun keberagamaan yang harmonis dan damai.

Menuju Titik Keseimbangan

Terlepas dari ikhtiar tersebut, sesuatu yang tidak bisa dielakkan adalah saat ini kita memasuki era digital dan virtual. Dalam konteks dakwah dan penceramah agama, maka berlaku hukum mekanisme pasar: permintaan dan penawaran akan menuju titik keseimbangan. Artinya, masyarakat melalui netizen akan secara selektif memilih siapa penceramah yang disukai dan dirasa "bermanfaat" bagi mereka.

Melalui berbagai konten di media sosial dan piranti video online, netizen secara bebas dapat menentukan siapa pilihan mereka. Barangkali program penceramah bersertifikat oleh Kemenag nantinya mampu menjangkau kenyataan ini. Para penceramah dibekali dengan teknik dakwah di era digital dengan membangun konten-konten keagamaan yang mampu diterima oleh pasar digital. Sehingga masyarakat atau netizen akan memilih para penceramah bersertifikat; secara tidak langsung akan mendidiknya dengan pola keberagamaan yang toleran, tidak ekstrem dan radikal.

Kerangka besar yang harus kita pahami bersama adalah bahwa era digitalisasi informasi plus pandemik seperti saat ini meniscayakan liberalisasi pilihan. Dan jika sudah seperti ini, maka terkadang negara pun tidak kuasa untuk membendungnya. Mekanisme pasar harus diimbangi dengan penyediakan penawaran yang relevan dengan permintaan. Jika program penceramah bersertifikat ini akan membangun pola dakwah yang toleran dan moderat melalui digitalisasi ceramah agama, maka setidaknya hal ini merupakan satu langkah untuk mewujudkan moderasi beragama di negeri ini.

Muhamad Mustaqim dosen IAIN Kudus

(mmu/mmu)