Analisis Zuhairi Misrawi

Mengapa Arab Saudi Menangkap Ulama Wahabi?

Zuhairi Misrawi - detikNews
Jumat, 11 Sep 2020 09:53 WIB
zuhairi misrawi
Zuhairi Misrawi
Jakarta -

Penangkapan terhadap para ulama di Arab Saudi terus berlangsung. Yang teranyar, Sheikh Abdullah Basfar, salah satu qari' ternama dan guru besar pada jurusan Syariah dan Studi Islam di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah. Sebelumnya, Sheikh Saud al-Funaisan yang juga menjabat sebagai guru besar Fakultas Syariah di Universitas Riyadh.

Penangkapan kedua ulama tersebut menambah deretan ulama yang ditangkap setelah pengangkatan Muhammad bin Salman (MBS) sebagai Putra Mahkota pada 2017 lalu. Tidak lama setelah MBS mendeklarasikan jalan moderasi Islam, setelah itu pula ia tidak memberikan ampun bagi siapapun yang ditengarai dapat mengganggu jalannya dalam mereformasi paham keagamaan di Arab Saudi.

MBS tidak memberikan ruang sama sekali bagi siapapun yang ingin menggelitik dan mengkritik langkah-langkah pembaruannya di Arab Saudi.

Yang memilukan, Sheikh Suleiman Dweesh, seorang ulama terkemuka wafat di dalam penjara setelah mendapatkan siksaan di dalam penjara. Ia ditangkap pada 2016 setelah mengkritik Raja Salman. Selain itu, ada Sheikh Saleh al-Talib, salah seorang imam dan khatib ditangkap karena berceramah tentang siapapun yang melakukan kejahatan harus diabaikan oleh publik.

Ceramahnya ditengarai memantik kemarahan MBS, karena ditafsirkan dapat mengganggu stabilitas kerajaan. Perlu diketahui, bahwa Wahabisme telah menjadi ideologi Arab Saudi sejak awal berdiri pada 1932. Sepanjang sejarah, kaum elite Arab Saudi mendapat sokongan ideologis dari para ulama yang siap memproduksi fatwa keagamaan sesuai selera kekuasaan.

Namun persoalannya, zaman berubah begitu cepat, sehingga mau tidak mau harus ada penyesuaian dengan perkembangan zaman. Konon, Ibnu Saud yang semula berpijak pada pandangan Muhammad bin Abdul Wahhab harus melakukan reformasi secara pelan-pelan karena kaum muda Arab Saudi menghendaki adanya pandangan yang sejalan dengan selera mereka.

Ibnu Saud pun tidak segan-segan melakukan reformasi secara berkala agar Wahabisme juga sejalan dengan perkembangan zaman.

MBS sedang menghadapi pilihan yang tidak mudah. Masa depan Arab Saudi ditentukan sejauh mana reformasi Wahabisme juga dilakukan bersamaan dengan langkah-langkah reformis dalam bidang ekonomi. Sebab itu, MBS meluncurkan "jalan moderasi beragama", yang ditandai dengan membuka ruang yang lebih leluasa bagi kalangan perempuan untuk berperan dalam ranah publik.

Selama ini, Wahabisme dikenal sebagai paham yang tidak ramah bagi kalangan perempuan. Wahabisme memposisikan perempuan sebagai "makhluk domestik" yang tidak boleh berperan di ruang publik secara leluasa. Tidak hanya itu saja, suara perempuan dianggap sebagai aurat. Perempuan harus mempunyai ketaatan penuh terhadap laki-laki yang digambarkan sebagai "raja".

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Arab Saudi, MBS meluncurkan sebagai genderang pembaruan. Perempuan diperbolehkan mengemudi kendaraan, berpartipasi dalam militer, dan berperan di ruang publik. Arab Saudi sedang ingin mengakhiri era domestifikasi perempuan. Sontak, sikap tersebut disambut luar biasa oleh kaum perempuan Arab Saudi dan kaum milenial. Mereka melihat MBS sebagai sosok yang sangat menjanjikan bagi masa depan Arab Saudi yang lebih terbuka, toleran, dan moderat.

Namun euforia tersebut tidak berlangsung lama, karena MBS melakukan reformasi dalam skala terbatas. Reformasi dan moderasi tidak menyentuh akarnya, yaitu kebebasan berpendapat dan kebebasan berpikir. Maklum, kaum milenial dan kaum perempuan menghendaki sesuatu yang lebih dari sekadar moderasi parsial tersebut. Mereka menghendaki lebih dari sekadar kebebasan untuk mengemudi dan berperan di ruang publik.

Dalam konteks tersebut, MBS mendapatkan tantangan yang sangat serius. Pasalnya, MBS melakukan penangkapan besar-besaran terhadap mereka yang mempunyai "suara berbeda" dan "suara kritis". Mereka yang secara terang-terangan mengkritik dan ditengarai sedang mengkritik MBS langsung dijebloskan ke penjara tanpa melalui pengadilan yang terbuka dan adil.

Di antara mereka yang ditangkap adalah para aktivis perempuan yang menghendaki agar hak asasi manusia betul-betul mendapatkan perhatian serius, mengingat Arab Saudi menjadi satu-satunya negara di dunia Islam yang hingga saat ini belum meratifikasi hak asasi manusia.

MBS sepertinya belum ingin membuka kran hak asasi manusia di Arab Saudi. Sebab jika itu dibuka, maka ia harus menerima keragaman pandangan dari berbagai aliran pemikiran. Dan jika itu dilakukan, ia tidak akan mudah memegang dan mengendalikan tampuk kekuasaan pasca-Raja Salman.

Kebebasan berpendapat dan kebebasan berpikir hanya relevan bagi negara yang menerapkan demokrasi. Sementara, Arab Saudi yang masih menerapkan sistem monarki absolute tidak akan pernah memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dan kebebasan berpikir.

Dilema serupa dihadapi oleh MBS saat berhadapan dengan ulama yang selama ini sudah mapan meyakini Wahabisme. Mereka tidak mudah direformasi karena sejak turun-temurun sudah belajar dan memahami Wahabisme. Wahabisme sudah mendarah-daging dalam diri mereka. Mereka masih ingin agar Wahabisme tetap diberlakukan di Arab Saudi.

Problem reformasi yang dilakukan oleh MBS bersifat top down. Ia hanya menggunakan kekuasaannya untuk melakukan reformasi keagamaan dalam rangka mencitrakan dirinya sebagai wajah baru Islam di Arab Saudi. Sementara para tataran bottom up masih berpegang teguh pada doktrin lama. Mestinya MBS melakukan reformasi secara serius melalui pendekatan bottom up. Dan itu tidak mudah dilakukan karena tidak hanya sekadar reformasi, melainkan bisa menjadi revolusi pemikiran.

Dalam konteks tersebut, para ulama secara terbuka menyampaikan ketidaksukaannya terhadap MBS. Bahkan mereka menuduh MBS telah melakukan kejahatan, dan karenanya tidak bisa diikuti kebijakannya. Di antaranya ada yang menyatakan bahwa dakwah keagamaan di Arab Saudi sedang menghadapi "neraka".

Mereka tidak bisa sebebas seperti sebelumnya dalam menyampaikan dakwah keagamaan. Mereka yang selama ini mendapatkan hak istimewa untuk menyampaikan dakwah, tetapi sekarang harus berhadapan dengan MBS yang sedang getol mengusung moderasi Islam.

Tidak hanya itu, mereka yang berada di luar Arab Saudi, termasuk "tim hore" Wahabisme di negeri ini tidak mudah memahami manuver MBS dalam moderasi Islam. Buktinya, mereka masih kokoh mempertahankan wahabisme, bahkan semakin militan. Itulah dilema reformasi top down yang dilakukan MBS dalam beberapa tahun terakhir.

Zuhairi Misrawi cendekiawan Nahdlatul Ulama, analis pemikiran dan politik Timur-Tengah di The Middle East, Jakarta

(mmu/mmu)