Kolom

Perluasan Pangkalan Militer China

Fahmi Alfansi P Pane - detikNews
Kamis, 10 Sep 2020 11:25 WIB
Kabar Pembangunan Pangkalan Militer China Di Vanuatu Picu Kekhawatiran
Foto: Australia Plus ABC
Jakarta -

Biasanya laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) tentang Kekuatan Militer China tidak menarik perhatian pejabat dan publik Indonesia. Tapi, laporan Pentagon kepada Kongres AS tahun 2020 yang dirilis awal September berbeda dampaknya. Detikcom menaikkan berita berjudul Pentagon Sebut China Pertimbangkan Indonesia Jadi Lokasi Fasilitas Militer pada 2 September.

Kehebohan muncul karena Dephan AS menulis "melampaui pangkalannya di Djibouti, Republik Rakyat China besar kemungkinan segera mempertimbangkan dan merencanakan penambahan fasilitas logistik militer di luar negeri untuk mendukung kekuatan laut, udara dan darat. RRC kelihatannya telah mempertimbangkan lokasi untuk fasilitas logistik militer Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) di Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola dan Tajikistan." (Ringkasan Eksekutif hal. x).

Sekilas isi Ringkasan Eksekutif tidak berbeda dengan laporan bagian Pangkalan Luar Negeri PLA dan Akses pada halaman 128-130. Namun, penempatan alinea atau pointers yang berbeda dapat menimbulkan perbedaan interpretasi, baik dari Anggota Kongres (parlemen) AS maupun pemerintah dan rakyat negara-negara yang disebut dalam laporan.

Pada halaman 128 kalimat pertama dalam Ringkasan Eksekutif tadi dibuat terpisah atau tidak dalam satu paragraph dengan kalimat berikut yang terkait Indonesia. Maka, bagian kalimat "besar kemungkinan segera mempertimbangkan dan merencanakan" adalah hasil analisis Dephan AS untuk pangkalan militer China di Djibouti saja. Saat ini Angkatan Laut China sudah mengoperasikan pangkalan militernya di Djibouti, seperti juga AS dan Prancis.

Dalam pandangan Dephan AS, China sangat mungkin akan berencana memperluas jenis operasi, jumlah personel, persenjataan serta wilayah operasi dan pengaruh militer China di wilayah Tanduk Afrika tersebut. Bila saat ini AL China terfokus pada pencegahan perompakan di Laut Merah dan Teluk Aden, serta dukungan logistik untuk beragam misi, maka China berpeluang memproyeksikan kekuatan militernya, baik ke wilayah perairan yang lebih luas di kawasan Afrika dan Timur Tengah maupun ke wilayah daratan Afrika barat dan tengah.

Adapun hasil analisis Dephan AS untuk perluasan pangkalan militer China yang terkait Singapura, Indonesia, dan sebagainya terletak pada kalimat kedua. Menurut Dephan AS, peluangnya lebih kecil karena memakai frase "likely".

Namun, terlepas dari perbedaan derajat probabilitas tersebut, penempatan dua kalimat yang berbeda konteks dalam satu alinea atau pointers pada Ringkasan Eksekutif dapat menunjukkan kurangnya ketelitian birokrasi. Dampaknya, negara-negara sekutu dan sahabat AS dapat memandang berbeda terhadap akurasi dan kredibilitas laporan tersebut. Sekurang-kurangnya negara mitra Indo-Pasifik AS dapat mempertanyakan derajat kesahihan sumber dan substansi data primer dari laporan tersebut.

Reaksi Singapura misalnya, diperkirakan lebih tidak nyaman daripada kita. Bagi kita, respons terhadap laporan Dephan AS mudah diperkirakan. Indonesia dapat tegas menyatakan mustahil diterima proposal pembangunan pangkalan atau fasilitas logistik militer di sini karena Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif. Secara legal itu ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 3.

Namun, Singapura adalah salah satu anggota Five Power Defence Arrangement (FPDA) bersama Inggris, Malaysia, Australia, dan New Zealand. Organisasi yang berdiri pada 1971 ini adalah aliansi militer yang lebih longgar dan low profle daripada NATO (Organisasi Pakta Atlantik Utara). Sekalipun lebih banyak menggelar latihan dan konsultasi antarpetinggi militer kelima negara, namun mereka adalah anggota Persemakmuran (Commonwealth).

Sebagian personel dan alutsista (alat utama sistem senjata) anggotanya ditempatkan pada wilayah anggota lain. Misalnya, sejumlah helikopter angkut berat CH-47 Chinook Singapura ditempatkan di pangkalan Oakey, Australia (Australian Defence Magazine, 20 Agustus 2020).

Bahkan, Singapura juga menyediakan fasilitas dukungan, termasuk logistik, bagi militer AS, baik di Pangkalan AL Changi maupun Pangkalan AU Paya Lebar. Karena itu, pencantuman Singapura sebagai lokasi yang turut dipertimbangkan China untuk fasilitas logistiknya cukup mengherankan. Singapura mustahil akan menerima proposal China karena luas teritorialnya sangat terbatas, dan hubungan khusus Singapura dengan Inggris dan AS. Dengan demikian, terlalu sulit membayangkan China akan mengajukan proposal tersebut karena sudah pasti ditolak.

Sekalipun demikian, Dephan AS mengambil risiko akan adanya protes atau minimal ketidaknyamanan diplomatis di antara negara sahabat AS terhadap laporan yang sebenarnya tertuju kepada Kongres AS, tapi dirilis terbuka ke seluruh dunia. AS sangat berkepentingan Indonesia, Singapura, dan banyak negara lain tidak berada di bawah pengaruh China. AS merasa perlu mengingatkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik akan kebangkitan militer China dan risiko ketidakstabilan kawasan.

Namun, pencantuman negara-negara sekutu dan sahabat dalam daftar negara yang akan dilobi untuk fasilitas logistik militer China bukan strategi terbaik. Tanpa AS membuat satu laporan pun tentang kebangkitan militer China, Indonesia bereaksi jika militer dan milisi China memasuki wilayah kedaulatan Indonesia tanpa izin. Indonesia juga merespons saat kapal-kapal pencuri ikan dari China, Vietnam dan lain-lain mencuri ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), bahkan meski kapal-kapal pencuri ikan itu dibayangi oleh kapal penjaga pantai China.

Sepanjang 2016 sekurangnya terdapat tiga insiden besar, yang kemudian mendorong Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan kehadirannya di kapal perang KRI Imam Bonjol-383. Bahkan, pada akhir Desember 2019 hingga Januari 2020 saat Covid-19 masih dianggap wabah pneumonia misterius di daratan China, kapal-kapal TNI AL, Bakamla dan KKP beberapa kali menghalau kapal pencuri ikan yang dikawal kapal penjaga pantai China di perairan Laut Natuna Utara. Ini berarti Indonesia tegas menolak klaim ahistoris dan ilegal China atas perairan Laut Natuna Utara berdasarkan sembilan garis imajiner yang putus-putus.

Meskipun tegas, Indonesia tetap bersahabat dengan semua negara, baik AS, China, maupun negara tetangga yang dekat dan jauh. Pandemi Covid-19 mestinya menjadi peluang terbaik untuk menjaga persahabatan dan kerja sama antarbangsa. Namun, persahabatan harus didasari sikap saling percaya dan prasangka baik. Prasangka baik tidak dapat dihasilkan dari data intelijen yang sumir dan analisis yang terlalu politis.

Fahmi Alfansi P Pane alumnus Magister Manajemen Pertahanan, program kolaborasi Universitas Pertahanan Indonesia dan Cranfield University Inggris

(mmu/mmu)