Mimbar Mahasiswa

Debat Prematur Wacana Militerisasi Kampus

Christian Hutahaean - detikNews
Rabu, 09 Sep 2020 14:43 WIB
wajib militer
Foto: Istimewa
Jakarta -

Perdebatan mengenai "militer masuk kampus" kembali mencuat ke permukaan. Kali ini bermula dari pernyataan Sakti Wahyu Trenggono. Wakil Menteri Pertahanan RI itu menyampaikan rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam rangka menyelenggarakan pendidikan militer bagi mahasiswa/i di kampus-kampus di Indonesia. Kritik dan penolakan muncul seketika sebagai reaksi.

Hal ini sudah menjadi rahasia umum. Setiap kali ada rencana kebijakan yang mengindikasikan militer hendak menyelusup ke ruang-ruang sipil, masyarakat dengan sigap akan mengritik ataupun langsung menyatakan penolakan.

Banyak media yang telah menaikkan berita maupun artikel yang menyoroti wacana ini. Sejauh penelusuran saya, hampir semua bernada ragu, waspada, bahkan menolak. Argumennya beragam. Mulai dari kewaspadaan terhadap militerisasi sipil, pembungkaman sikap kritis, hingga kontradiktif dengan kebijakan "Kampus Merdeka" yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.

Debat di ruang publik sebagai respons atas rencana kebijakan pemerintah memang baik, dan perlu. Namun, ada kalanya debat itu malah terkesan mendangkalkan substansi persoalan. Inilah yang saya perhatikan dalam perdebatan ihwal wacana militerisasi kampus belakangan ini.

Dalam banyak kesempatan, Wakil Menteri Pertahanan secara jelas dan tegas menyatakan bahwa wacana penerapan pendidikan militer di universitas merupakan realisasi dari apa yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Undang-undang yang kini akrab di telinga sebagai UU PSDN ini memuat ketentuan tentang upaya bela negara sebagai hak dan kewajiban tiap warga negara. Hal ini sebagaimana diamanatkan pula dalam UUD NRI 1945.

Pasca pernyataan Wamenhan terkait pendidikan militer bagi mahasiswa, perhatian banyak orang seolah tersedot habis hanya kepada wacana tersebut. Tidak banyak orang yang coba mempertanyakan lebih dalam, apa dasar Kemenhan mengeluarkan wacana itu. Barangkali ada, tapi hanya sepintas lalu saja.

Debat Prematur

Perlu diketahui bersama bahwa hingga hari ini, Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan UU PSDN belum rampung dikerjakan. Bahkan, boleh dikatakan belum ada yang tahu, bagaimana dan sudah sejauh mana PP itu dikerjakan. Demikian halnya dengan PP yang akan mengatur teknis penyelenggaraan Komponen Cadangan serta Komponen Pendukung sebagaimana disebutkan dalam UU PSDN.

Di lain sisi, Wamenhan secara jelas juga mengatakan bahwa pendidikan militer di kampus ditujukan untuk mempersiapkan mahasiswa/i yang mengikuti pendidikan militer menjadi anggota Komponen Cadangan. Adapun Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI sebagai Komponen Utama. (Pasal 1 angka 9 UU PSDN).

Kedua fakta di atas sudah cukup menunjukkan bahwa perdebatan soal "wajib militer di kampus" masih sangat prematur. Jika belum ada PP yang mengatur tentang penyelenggaraan Komponen Cadangan, maka belum ada kejelasan perihal teknis pengadaan Komponen Cadangan. Siapa yang akan menjadi anggota, proses rekrutmen, gaji, dan sebagainya.

Bagi pihak-pihak yang menganggap wacana pendidikan militer ini sebagai upaya militerisasi sipil, lantas ingin membendungnya, di sinilah mereka seharusnya berjuang, alih-alih mendiskusikan apa yang mungkin terjadi jika kebijakan ini diterapkan. Dengan kata lain, debat yang ramai belakangan terasa kurang seimbang. Pendidikan militer di kampus masih sekadar wacana, tapi orang sudah meributkan konsekuensinya.

Tidak Relevan

Jika ditelisik argumen-argumen penolakan wacana pendidikan militer ini, sesungguhnya banyak argumen yang tidak relevan. Agaknya, hal ini disebabkan kegagalan memahami konteks UU PSDN itu sendiri. Cecep Darmawan, misalnya. Dalam tulisannya di Media Indonesia, Guru Besar Ilmu Politik UPI itu menuliskan bahwa pendidikan militer di kampus dapat mengakibatkan mahasiswa terjebak pada pola disiplin komando yang terkesan militeristik.

Lebih jauh, Cecep juga berpendapat bahwa bela negara sebagaimana dimaksud dalam UU PSDN tidak selalu berkonotasi dengan persoalan kombatan, militerisme, dan angkat senjata. Adalah benar apa yang dituliskan oleh Cecep. Namun menjadi tidak relevan lagi, karena yang dibicarakan adalah UU PSDN.

UU No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) jelas berbicara tentang kombatan, perang, militer, dan angkat senjata. Bukan sekadar berbicara mengenai bela negara pada tataran konsep. Bukan pula sekadar memuat ketentuan bahwa bela negara bisa dilakukan dengan mengikuti pelajaran PPKN di kampus dan sekolah-sekolah.

UU PSDN memang mengatur secara spesifik mengenai pengadaan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang sewaktu-waktu bisa dimobilisasi untuk menyokong kekuatan Komponen Utama (TNI) manakala terjadi perang. Hal ini juga bisa dilihat pada fakta bahwa UU PSDN mencabut UU No. 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, serta UU No. 56 Tahun 1999 Tentang Rakyat Terlatih.

Tidak masuk akal rasanya jika dua undang-undang yang berkaitan dengan kondisi perang ini dicabut oleh undang-undang yang hanya mengatur tentang pelajaran PPKN sebagai upaya bela negara. Memperdebatkan konsep dan bentuk-bentuk bela negara dalam konteks UU PSDN sudah tidak relevan. Hal ini sama saja artinya menarik sebuah diskursus yang sudah spesifik ke diskursus yang jauh lebih umum.

Kendati demikian, kritik terhadap wacana pendidikan militer di kampus dalam kaitannya dengan sistem pendidikan Indonesia, memang sudah seharusnya dipertimbangkan. Saya berpendapat, wacana pendidikan militer Kemenhan yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan Komponen Cadangan maupun Komponen Pendukung, pada intinya tidak boleh mengintervensi kurikulum.

Artinya, pendidikan militer yang diwacanakan Kemenhan guna menyiapkan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung harus dilaksanakan di luar kegiatan akademis di kampus. Tidak boleh dicampur-adukkan dengan kurikulum pendidikan kampus, sekalipun Kemenhan berdalih bahwa pendidikan militer tersebut bukan merupakan kewajiban.

Keraguan, kewaspadaan, serta penolakan terhadap segala sesuatu yang berbau militer sesungguhnya tidak terlepas dari masa lalu Indonesia yang traumatis dengan militer. Sejarah republik ini mencatat banyak kisah kelam yang melibatkan militer. Barangkali itulah yang menyebabkan masyarakat cenderung konfrontatif terhadap militer. Maka, tidak aneh, dan sudah sewajarnya jika masyarakat senantiasa mengawal kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hubungan militer dan sipil.

Sebaliknya, sudah sepantasnya pula kalau militer Indonesia memulihkan kepercayaan rakyat dengan cara bekerja secara profesional, mengayomi, dan tidak mengusik ruang hidup masyarakat sipil. Semoga militer Indonesia bisa lebih progresif!

Christian Hutahaean mahasiswa di Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum USU

(mmu/mmu)