Mimbar Mahasiswa

Wajib Militer, Kepentingan Elite Politik?

Rama Fatahillah Yulianto - detikNews
Rabu, 09 Sep 2020 12:00 WIB
Son Heung-Min Wajib Militer
Wajib militer di Korea Selatan (Foto: South Korean Marine Corps via Ge/Handout)
Jakarta -

Dilansir dari pernyataan Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, ada wacana wajib militer yang ditujukan untuk mahasiswa, di mana akan dimasukkan ke salah satu mata kuliah wajib dalam Satuan Kredit Semester (SKS).

Wajib militer atau biasa disingkat wamil adalah kewajiban bagi seorang warga negara khususnya kalangan remaja untuk mengikuti suatu pelatihan dan pembinaan guna mengasah kepribadian dan karakternya agar memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Hal itu tentunya sangat penting dilakukan mengingat rasa nasionalisme di Indonesia sudah mulai memudar.

Wamil erat kaitannya dengan menyandang senjata dan melakukan pelatihan berbulan-bulan. Berdasarkan pernyataan Trenggono, wamil ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar tidak hanya memiliki rasa cinta Tanah Air, melainkan diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.

Mari menilik beberapa negara maju di dunia yang menerapkan wajib militer bagi pemudanya. Salah satunya Korea Utara, penerapan wajib militer di negara tersebut dimaksudkan untuk melindungi negara ancaman dari luar, termasuk modernisasi serta menghasilkan individu yang tangguh. Selain itu di Korea Utara hanya menayangkan khazanah dalam negeri, sehingga sangat baik untuk mendidik generasi muda agar memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan taat pada negara.

Namun, pelaksanaan wajib militer juga mengakibatkan beberapa kerugian bagi tiap warga negaranya, di antaranya stres dan malnutrisi karena lamanya periode wajib militer yang harus dilakukan. Berbeda dengan Korea Utara, Korea Selatan mewajibkan penduduk dengan rentang usia 19 - 35 tahun. Ada keringanan dari negara yang diperuntukkan kepada warganya yang yang berstatus K-Pop dan memiliki keistimewaan bisa menunda wajib militernya. Namun, Korea Selatan juga menetapkan aturan jika warga negaranya menolak wajib militer akan mendapatkan hukuman penjara.

Apabila kita melihat di sisi lain, beberapa negara di Eropa mulai meninggalkan pemberlakuan wajib militer. Negara pertama yaitu Prancis pada 2001, lalu disusul Jerman pada 2011, namun wajib militer bisa diberlakukan kembali jika ada situasi yang darurat. Keputusan dihapusnya wajib militer tidak semata-mata dilakukan begitu saja; ada alasan besar, yaitu menghargai hak setiap individu untuk tidak terjun dalam peperangan tanpa paksaan.

Selain itu kondisi, saat ini tidak memerlukan banyak personel untuk terjun dalam peperangan, melainkan adu teknologi, cyber war, dan lain-lain. Salah satu professor ekonomi di George Mason University, Amerika Serikat menyebutkan bahwa wajib militer adalah perbudakan; warga negara dipaksa untuk melakukan hal yang belum tentu mereka sukai. Bagaimana jika wajib militer diterapkan di Indonesia dengan masyarakat yang multikultural?

Indonesia memiliki kurang lebih 319 juta penduduk dengan 1340 suku dalam 300 kelompok etnik yang berbeda. Apakah pemerataan sarana dan prasarana pendidikan sudah terjamin merata? Mari kita kaitkan dengan pernyataan menteri mengenai wacana wajib militer yang ditujukan kepada mahasiswa di seluruh Nusantara. Apabila masih terdapat kesenjangan dan ketimpangan di seluruh pelosok negeri, itu berarti belum semua institusi siap memenuhi tuntutan wajib militer seperti yang telah diungkapkan sebelumnya.

Hal yang ambigu adalah pelaksanaan bela negara yang identik dengan militer, padahal kondisi militer di negara kita cenderung baik-baik saja apabila dibandingkan dengan bidang lain, salah satunya ekonomi. Menurut definisi bela negara sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

Berkaca dari hal tersebut, bela negara tidak hanya direpresentasikan dengan wajib militer. Sebagai contoh membenahi perekonomian yang sedang berada di Kuartal II lebih buruk dari Kuartal I sebesar 2,97 persen, dengan melibatkan masyarakat sipil. Artinya, hal ini tidak berlawanan dengan wajib militer berdalih bela negara seperti yang diungkapkan oleh Trenggono selaku Wakil Menteri Pertahanan. Jika urgensi dan akurasi yang diharapkan linear, masihkah wajib militer perlu dilakukan di Indonesia?

Selanjutnya, kita ulas bagaimana metode yang efektif untuk menengahi wajib militer di Indonesia dengan kondisi masyarakat saat ini. Sebaiknya jangan menggunakan kata 'wajib' militer dengan dalih bela negara; persepsi masyarakat akan berubah apabila kata 'wajib' diubah dengan kata 'latihan', karena esensi wajib cenderung mengarah kepada paksaan, sedangkan jika diubah dengan kata 'latihan' diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar menginginkan terjun dalam peperangan atau apapun yang berkaitan dengan militer.

Terlepas dari salah satu pendidikan militer di Akademi Militer atau sekolah militer lainnya, hal ini bisa diimplementasikan ke dalam perguruan tinggi. Jadi, mahasiswa juga dapat ikut andil dalam mempertahankan NKRI melalui komponen cadangan militer. Jika pemerintah ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat, seharusnya menghilangkan unsur paksaan dan kekerasan, karena masyarakat terlanjur trauma dengan hegemoni-hegemoni yang telah ada sebelumnya.

Sekilas untuk pengetahuan, jumlah personel TNI AD kurang lebih sejumlah 480.000, TNI AL kurang lebih 74.000, dan TNI AU sejumlah 40.000 personel. Dari jumlah tersebut apakah secara keseluruhan personel militer di Indonesia belum mencukupi untuk mengatasi permasalahan masing-masing di ranahnya? Apakah dirasa masih perlu ada campur tangan masyarakat sipil? Mari kita berharap semoga pemerintah memperjuangkan hal yang seharusnya diperjuangkan, bukan hanya mementingkan keperluan elite politik saja.

Rama Fatahillah Yulianto taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Sekolah Ikatan Dinas Kementerian Hukum dan HAM)

(mmu/mmu)