Mimbar Mahasiswa

Menimbang Wacana Pendidikan Bela Negara

Muhammad Nur Faizi - detikNews
Rabu, 09 Sep 2020 11:15 WIB
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan), Laksda TNI Agus Setiadji meninjau secara langsung fasilitas Divisi Munisi PT Pindad (Persero) yang berlokasi di Turen, Malang pada Jumat, (6/3) kemarin.
Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono (Foto: Humas PT Pindad)
Jakarta -

Pendidikan militer yang diwacanakan Wamenhan menyedot perhatian semua kalangan. Kritik dan masukan disuarakan terkait proses pelaksanaan dan kejelasan program. Banyak yang menilai, program pendidikan militer tidak begitu dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat ini. Lebih jauh lagi, ada kekhawatiran dari sebagian kalangan jika program pendidikan militer berbuntut panjang pada peningkatan kasus kekerasan.

Militerisasi bukanlah wacana baru yang dimunculkan. Jauh sebelum itu, dalam masa Orba, Presiden Soeharto menggunakan militerisasi sebagai langkah penertiban warga negara. Setiap warga yang menolak perintah akan dianggap pembangkang dan pantas menerima hukuman. Sedangkan mereka yang berlaku sebaliknya dianggap setia dan berhak menerima perlindungan.

Pada masa itu juga muncul pranata militer yang disebut dwifungsi ABRI. Dalam pelaksanaannya, ABRI mempunyai peran ganda sebagai pelindung negara sekaligus pejabat yang mengurusi pemerintahan. Akibatnya, peran utama ABRI sebagai pelindung dianggap kurang maksimal. Hal ini tercatat jelas dalam TAP MPR Nomor VI tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri.

"Peran sosial politik dalam Dwi-fungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan POLRI yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat."

TAP MPR ini menjadi agenda utama dalam penggulingan militerisme menjadi demokrasi yang kini dikenal dengan era Reformasi. Gerakan ini disuarakan secara luas oleh masyarakat, terutama kalangan akademisi, seperti mahasiswa dan kelompok swadaya.

Daniel S. Lev menyebutkan bahwa dwifungsi ABRI menyebabkan kecacatan dalam pengelolaan negara. ABRI secara leluasa memonopoli kekuasaan dan bisa mengendalikan jalannya pemerintahan. Seluruh lembaga negara akan dikendalikan dengan prinsip militerisme; siapapun yang melawan akan mendapatkan hukuman.

Oleh karenanya, setelah tiba masa Reformasi, Presiden Gus Dur secara mengagumkan menghapus dwifungsi ABRI. Selain itu, Gus Dur melakukan pemisahan antara ABRI dan Polri, serta membersihkan unsur militerisme dari sistem kendali pemerintahan.

Tetapi, tidak lama setelah Gus Dur dilengserkan, sendi-sendi militerisme kembali terbuka. Banyak pejabat pemerintahan dengan latar belakang militer menduduki posisi penting. Pada puncaknya, meletuslah sebuah wacana wajib militer dalam lembaga pendidikan. Kini terjadi proses dialog antara menteri pendidikan dan menteri pertahanan mengenai wacana pendidikan militer.

Jika disetujui, program ini nantinya ditujukan untuk mahasiswa sebagai mata kuliah tambahan selama satu semester. Imbal baliknya, mahasiswa akan mendapatkan nilai sebagai penunjang aktivitas belajarnya di universitas. Selain mempunyai akses pengetahuan luas, mahasiswa juga akan mendapatkan bekal ilmu militer untuk mempertahankan negara.

Mahasiswa yang dinyatakan lolos nantinya akan dimasukkan ke dalam Komcad (Komponen Cadangan). Sehingga jika sewaktu-waktu negara dalam keadaan perang, mahasiswa bisa membantu TNI sebagai pasukan tambahan. Namun dalam pelaksanaannya, pendidikan militer tidak diwajibkan bagi mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa memilih untuk mengambilnya atau tidak.

Tetapi jika dikaitkan dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 23 tahun 2019, gagasan ini akan terlihat berseberangan. "Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b hanya diberlakukan bagi Warga Negara sebagai calon Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan." Itu artinya pendidikan militer tetap harus dilakukan secara wajib bukan atas kemauan sendiri.

Selain permasalahan terkait pasal yang berseberangan, pendidikan militer dikhawatirkan menjadi serangan balik bagi bangsa Indonesia yang sedang gencar memberantas tindak kekerasan. Jika warga sipil dibekali dengan kemampuan militerisasi, bukan tidak mungkin mereka dapat menyalahgunakan kemampuan itu sebagai upaya penganiayaan. Tentu penyelesaian masalah dengan menggunakan kekerasan menjadi pilihan yang utama dengan dukungan kemampuan tersebut.

Kurang Penting

Pendidikan militer dalam berbagai negara digunakan dengan maksud berbeda. Di negara konflik seperti Korea Utara, pendidikan militer digunakan sebagai basis pertahanan negara. Di Singapura, pendidikan militer digunakan untuk melindungi negara dengan jumlah warga yang sedikit. Dengan penerapan wajib militer tersebut, Singapura bisa mengoptimalkan seluruh warganya untuk ikut serta membela negara ketika terjadi peperangan.

Menilik Indonesia, pendidikan militer bagi saya dirasa kurang penting. Hal ini melihat sumber daya TNI yang berlimpah dan keadaan negara yang masih dalam keadaan damai. Daripada melaksanakan pendidikan militer, akan lebih baik mengoptimalkan pelatihan-pelatihan yang ada di TNI dan pembuatan program keamanan dalam menjaga kedaulatan negara.

Mengenai bela negara, ada baiknya jika tidak melihat aspek tersebut dari program militerisasi belaka. Sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan dalam upaya bela negara. Misalnya ilmuwan memanfaatkan sumber penelitiannya untuk menciptakan manfaat besar bagi warga. Guru bisa membagikan ilmu, insinyur bisa merancang gaya bangunan yang menjadi corak negara Indonesia. Semuanya mempunyai titik tersendiri dalam upaya bela negara.

Terlebih lagi pendekatan kreativitas mempunyai bobot yang lebih besar meningkatkan kemajuan suatu negara dibandingkan kekuatan militer. Maka optimalisasi inilah yang seharusnya digenjot sedemikian rupa. Berupaya meningkatkan mental kreatifitas setiap warga agar bisa menciptakan suatu karya. Harapannya perombakan dalam dunia kreativitas dapat cepat terlaksana.

Muhammad Nur Faizi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, reporter di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Metamorfosa

(mmu/mmu)