Mimbar Mahasiswa

Era Baru Keuangan Inklusif

Boy Angga - detikNews
Rabu, 09 Sep 2020 10:27 WIB
ilustrasi menabung
Foto ilustrasi: Getty Images/iStockphoto/RomoloTavani
Jakarta -

Situasi krisis adalah awal mula bagi terbentuknya suatu tatanan baru. Hal ini telah menjadi semacam legacy atas sebuah situasi krisis. Krisis dengan denominasi apapun selalu berhasil menciptakan suatu sistem atau tatanan baru yang dipercaya lebih baik dari sistem pra-krisis. Sistem yang dibangun pasca-krisis harus lebih tangguh, minimal atas faktor-faktor penyebab krisis sebelumnya.

Salah satu yang identik dalam proses pemulihan dari situasi krisis adalah terlembagakannya pola dan metode-metode yang baru. Sejak awal WHO menetapkan Covid 19 sebagai pandemi, bayang-bayang krisis sudah mengintai. Paling tidak, dunia akan dirongrong oleh dua segmen krisis, kesehatan dan ekonomi. Proyeksi awal ini tak pelak mendapat momentum ketika proses penyebaran virus berlangsung secara eksponensial yang selanjutnya memaksa setiap negara melakukan pembatasan aktivitas di ruang publik, termasuk pula lalu lintas global.

Proyeksi kemudian bertransformasi menjadi sebuah kepastian. Dunia pasti mengalami krisis kesehatan dan ekonomi sekaligus. Dunia telah menghabiskan separuh waktu pada 2020 dengan situasi pandemi dan krisis ekonomi. Pada rentang waktu tersebut, berbagai upaya dilakukan baik pada kancah domestik maupun secara mondial.

Memutus mata rantai penyebaran, menemukan antivirus, dan menyelamatkan kehidupan ekonomi masyarakat adalah beberapa agenda penting yang dilakukan menghadapi pandemi Covid. Semua upaya ini dieksekusi dalam bingkai extraordinary action. Tindakan-tindakan luar biasa selama ini menemukan banyak format baru dalam implementasinya.

Peningkatan


Selama periode pandemi, sedikitnya terdapat ruang bagi peningkatan keuangan inklusif. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah di sektor fiskal. Selama pandemi, pemerintah meningkatkan pengeluarannya, salah satunya diwujudkan dalam bentuk program jaring pengaman sosial (social saftey net). Masyarakat terdampak, terutama masyarakat miskin menjadi sasaran utama program ini.

Pada tataran mikro, program ini bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat miskin. Efek yang diharapkan tercipta dari program ini adalah kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, sehingga meminimalisasi konflik baik horizontal maupun vertikal. Sementara itu, pada tataran makro, terjaganya daya beli sisi permintaan akan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi.

Sejauh ini, program jaringan pengaman sosial mengalami ekspansi pada sisi penerima manfaat. Kelompok masyarakat penerima bantuan tunai pemerintah ini bertambah. Pemerintah saat ini juga mulai responsif terhadap kelompok masyarakat kelas pekerja serta pelaku usaha kecil dan menengah. Pemerintah mengagendakan penyaluran bantuan bagi kelompok pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan. Begitu pula dengan pelaku UMKM, pemerintah memberikan bantuan uang tunai.

Melalui skema ini pemerintah hendak memperbaiki stabilitas ekonomi baik pada level makro maupun mikro. Pekerja yang mendapat tambahan likuiditas ini diharapkan mampu meningkatkan konsumsinya sehingga mendorong perekonomian ke arah pertumbuhan yang positif. Pelaku usaha kecil dan menengah yang menerima manfaat diharapkan tetap berproduksi. Upaya-upaya ini diarahkan untuk menjauhi zona resesi.

Kembali ke keuangan inklusif, metode penyaluran bantuan melalui rekening pribadi penerima menjadi satu jalan bagi terciptanya keuangan inklusif. Setidak-tidaknya melalui mekanisme ini, salah satu parameter keuangan inklusif, yaitu kepemilikan rekening bisa terpenuhi. Mendekatnya masyarakat kelas bawah serta pelaku usaha kecil dan menengah pada pelayanan keuangan formal menjadi sebuah keniscayaan mengingat sulitnya kelompok masyarakat ini menjangkau sistem keuangan formal.

Kondisi yang digambarkan ini menjadi satu kondisi yang diperlukan, namun belum cukup. Masyarakat hanya terlibat pada proses penarikan uang pada saat bantuan telah menjadi likuid. Aktivitas ini hanyalah secuil dari keseluruhan aktivitas perbankan, sehingga belum cukup untuk menciptakan keuangan inklusif. Untuk itu diperlukan perluasan pemanfaatan kepemilikan rekening perbankan.

Melalui rekening yang sama, kelompok masyarakat kecil diberi kelonggaran untuk melakukan kredit. Untuk mencegah terjadinya kredit macet, maka pemerintah menjadi penjamin atas kredit tersebut. Salah satu skemanya dapat dilakukan dengan memotong sejumlah tertentu bantuan pemerintah terhadap peminjam yang juga adalah penerima bantuan.

Di samping itu perbankan juga mesti bersikap prudent. Perbankan mesti menggunakan kekuatan determinasinya terhadap karakter dan kemampuan nasabah. Memprioritaskan debitur produktif adalah salah satu langkah yang tepat.

Skema ini mendapatkan momentumnya ketika suku bunga acuan telah mengalami beberapa kali penurunan hingga saat ini. Meningkatnya penawaran uang akibat penurunan suku bunga akan direspons oleh sisi permintaan apabila akses terhadap layanan keuangan terbuka. Jika tidak, maka dampak penurunan suku bunga nilainya menjadi kecil. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa ekonomi riil juga tidak terdampak. Proses pemulihan ekonomi pun menjadi lebih lama.

Berkelanjutan


Keuangan inklusif harus menjadi proyek yang berkelanjutan. Di Indonesia, inklusi keuangan kita masih rendah. Hingga 2017 populasi masyarakat di atas 15 tahun yang memiliki akses layanan keuangan baru mencapai 48,9 persen. Angka ini cukup menjanjikan di tengah cita-cita kita menuju negara yang besar.

Masa krisis akibat pandemi Covid harus menjadi satu pemicu bagi meningkatnya keuangan inklusif di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang menyalurkan bantuan melalui rekening pribadi menjadi salah satu langkah untuk mempercepat proses inklusi keuangan. Dengan inklusi keuangan yang lebih baik, maka proses pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih cepat. Hal ini karena banyak kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan finansial yang baik.

Edukasi keuangan yang baik di kelompok masyarakat akan menyingkap berbagai praktik keuangan yang merugikan di masyarakat. Di samping itu, tujuan yang lebih penting adalah terentaskannya persoalan kemiskinan. Inklusi keuangan yang baik akan memberikan peluang bagi kelompok masyarakat untuk bergerak di sektor riil. Keuangan inklusif selanjutnya akan menciptakan ekonomi inklusif. Hal ini akan mendekatkan kita pada gerbang kesejahteraan kolektif.

Boy Angga mahasiswa Ekonomi Pembangunan Undana

(mmu/mmu)