Lambatnya Pemulihan Ekonomi

Bagi perekonomian nasional saat ini, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap jalannya roda ekonomi. Salah satu dampaknya dengan terciptanya ketidakseimbangan jual-beli yang mengakibatkan adanya kegagalan pasar. Ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa adanya penurunan daya beli masyarakat dalam konsumsi rumah tangga selama Kuartal I dan II - 2020.

Dengan adanya penurunan daya beli masyarakat dapat menimbulkan perekonomian nasional yang semakin terpuruk karena tidak berjalannya perputaran roda ekonomi nasional secara efektif. Akibatnya, perekonomian nasional terancam memasuki jurang resesi seperti negara-negara lain yang telah lebih dulu mengalaminya.

Penentuan Indonesia memasuki jurang resesi tergantung pada hasil pertumbuhan ekonomi nasional di Kuartal III. Jika pada Kuartal II masih mengalami kontraksi ke arah pertumbuhan negatif, maka sudah dipastikan Indonesia akan memasuki jurang resesi.

Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menggerakkan kembali roda perekonomian nasional dengan adanya pemberian insentif fiskal dan non-fiskal. Upaya lain pun dengan membentuk kelompok untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membangkitkan perekonomian nasional. Nyatanya sampai saat ini berbagai upaya telah dilakukan, namun masih belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang cenderung bergerak lambat dapat disebabkan karena adanya kegagalan pasar dengan salah satu penyebabnya bisa terjadi karena adanya informasi asimetris. Pada awal pandemi Covid-19 memasuki Indonesia, masyarakat dihebohkan dengan adanya respons yang berlebihan dari kalangan tertentu sehingga menimbulkan panic buying dan terdapat oknum yang sengaja menimbun persediaan seperti masker. Hal ini membuat keseimbangan pasar menjadi terganggu, yang mengakibatkan terjadinya undersupplied dan kelangkaan barang pada pasar penjualan.

Informasi asimetris ini juga memberikan dampak yang buruk pada waktu itu, seperti adanya adverse selection yang terbukti ada sejumlah oknum yang menjual masker dengan bahan masker bekas yang didaur ulang sehingga dapat membahayakan para penggunanya.

Situasi Terkini

Dilihat pada situasi saat ini, berjalannya program bantuan sosial dari pemerintah berupa barang sembako pun dapat menimbulkan terjadinya kegagalan pasar. Sembako yang diberikan secara gratis pun dikategorikan sebagai negative externality atau monopoly power yang mana perusahaan menjual langsung barang produksinya terhadap pemerintah sehingga mengakibatkan dampak negatif terhadap para pengusaha UMKM karena usaha tidak laku terjual.

Pemberian bantuan sosial berupa sembako pun mengakibatkan perekonomian nasional semakin memburuk karena tidak berjalannya perputaran mata uang di lingkungan masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah berupaya untuk mengkaji ulang kebijakan yang dibuat dan mengurangi pemberian bantuan sosial berupa sembako.

Kini, pemerintah berhasil menemukan solusi untuk mengatasi negative externality dengan memberikan bantuan berupa bantuan langsung tunai (BLT). BLT diberikan berupa uang tunai yang ditransfer kepada sejumlah masyarakat yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Bantuan berupa uang ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengatasi dampak akibat pandemi ini pada masyarakat dan bisa menjadi pendorong untuk menggerakkan kembali perekonomian nasional.

Selain itu, pemerintah juga mencairkan gaji ke-13 untuk para pegawai negeri sipil (PNS) yang diharapkan bisa menjadi penolong untuk menghidupkan kembali pengusaha UMKM dan mendorong laju roda perekonomian. Pemerintah pun memberikan keringanan untuk meminjamkan modal usaha pada pengusaha-pengusaha lokal maupun para investor untuk tetap menjaga perusahaannya agar tidak pailit serta memberikan insentif fiskal berupa potongan pajak pada beberapa sektor dan mempermudah transaksi impor-ekspor.