Kolom

Belajar dari Rumah Bukan (Sekadar) Bagi-Bagi Pulsa

Irwan Aldrin, Rahmi Yunita - detikNews
Senin, 07 Sep 2020 13:10 WIB
Warung Pecel di Blitar Bantu Belajar Online
Foto: Erliana Riady
Jakarta -

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) masa pandemi di Indonesia sudah memasuki bulan keenam. Belakangan, istilah PJJ diganti dengan belajar dari rumah (BDR). Kendati istilah ini merujuk pada "jarak jauh", atau "dari rumah", keduanya sudah telanjur jamak disalahpahami sebagai belajar daring (online), sehingga keberhasilannya diukur dengan ketersediaan dan kualitas jaringan serta kemampuan mengonsumsi akses internet dan menyediakan perangkat yang memadai.

Ukuran keberhasilan seperti itu diperkuat oleh pernyataan-pernyataan para pejabat publik dan tokoh yang mengangkat subsidi pulsa, pulsa gratis, bantuan perangkat selular, atau internet gratis selama waktu belajar. Terakhir, Mendikbud mengucurkan dana Rp 9 triliun untuk mengadakan pulsa demi terselenggaranya pembelajaran di masa pandemi. Apakah betul ini jalan keluarnya?

Kita terjebak pada dua kutub yang menyederhanakan pilihan: membuka sekolah atau meneruskan BDR. Membuka sekolah berarti mengambil risiko terpapar Covid-19. Sementara meneruskan BDR dianggap lebih aman dan risikonya lebih bisa dikompromikan. Padahal, aktivitas daring selama belajar di rumah membuka tabir perlindungan anak terhadap paparan yang tak kalah berbahayanya.

Sudah Terlambat

Istilah "barbarians at the gate" adalah permisalan yang saat ini sudah terlambat, karena internet tidak lagi di gerbang, tapi sudah masuk dan menguasai relung jiwa anak-anak kita, terlebih di masa pandemi.

Sebelum pandemi, sekolah yang sehat ditandai dengan keberadaan orang dewasa yang melindungi anak-anak dari paparan internet. Sebagian sekolah melarang anak-anak membawa gawai ke sekolah. Sebagian lain membolehkan gawai secara sangat terbatas dan melarang penggunaannya selama masa belajar.

Pada Agustus 2018, empat kementerian sepakat membatasi penggunaan gawai di satuan pendidikan untuk melindungi anak-anak dari dampak buruknya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menegaskan, "Ini untuk mencegah anak-anak kita mendapatkan informasi yang tidak layak, seperti pornografi, radikalisme, kekerasan, hoaks, SARA, dan lainnya. Serta agar anak-anak kita terhindar dari kecanduan dan efek negatif dari penggunaan gawai."

Menteri menambahkan, penggunaan gawai ataupun perangkat digital lainnya oleh anak saat ini minim pengawasan. Akibatnya, penggunaan gawai cenderung ke arah negatif dan membahayakan anak.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merekomendasikan batasan yang sangat ketat untuk waktu layar (screen time), yakni waktu yang dihabiskan di depan layar tivi, layar komputer maupun gawai bagi anak-anak. Waktu layar paling banyak 1 jam sehari untuk anak usia 3-6 tahun, 90 menit untuk anak usia sekolah dasar, dan tak lebih dari 120 menit untuk anak usia 12-18 tahun.

Waktu layar yang terlalu lama membuat anak malas bergerak, terancam obesitas dan berbagai penyakit tidak menular, serta risiko tinggi berkaitan dengan kesehatan mata. Paparan radiasi (WHO 2011) dan frekuensi radio (Miller) yang dipancarkan perangkat gawai itu sendiri cukup tinggi. Paparan gawai juga berdampak negatif pada fungsi otak anak, berakibat gangguan belajar dan penurunan kognitif.

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal JAMA Psychiatry menyoroti bahwa remaja yang menghabiskan waktu lebih dari tiga jam sehari di media sosial lebih rentan mengalami masalah kesehatan mental, termasuk depresi, kecemasan, dan perilaku antisosial. Hasil pemindaian menunjukkan perbedaan susunan otak pada anak yang terpapar gawai dan televisi, yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa dan literasi.

Gangguan psikologis lainnya termasuk kecenderungan pada kekerasan, perilaku asosial, kecanduan, menurunnya kemampuan pengendalian diri, berkurangnya kualitas tidur, menurunnya keterampilan sosial, dan hambatan perkembangan sosial emosional.

Tanpa Keterampilan

Hampir 40 tahun silam, Neil Postman (1982) mengritik televisi. Tidak seperti "membaca" yang memerlukan pengajaran dan pelatihan, "menonton televisi" bukan hanya tidak memerlukan keterampilan (dan persiapan), tapi juga "mengembangkan kondisi tanpa keterampilan".

Gawai, yang juga disebut telepon cerdas (smartphone), mewarisi sifat televisi, nenek buyutnya, memang dirancang untuk memanjakan pengguna. Keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankannya adalah keterampilan dasar, sehingga anak berusia 2 tahun sudah bisa mengoperasikannya.

Ketika anak-anak belajar melalui internet, kita menganggap ini sebagai kemajuan. Padahal internet adalah rimba yang liar dan amat buas. Kebanyakan guru dan orangtua tak menyadari betapa bahayanya membiarkan anak-anak masuk ke rimba ini tanpa persiapan yang memadai, karena kita tak bisa menduga apa yang akan mereka temui di dalamnya.

Sudah dua tahun berlalu sejak dicanangkannya kesepakatan empat menteri untuk membatasi penggunaan gawai. Tapi sampai saat ini, kita tak pernah secara serius mempersiapkan anak-anak menjadi warga digital (digital citizen) dan membekalinya dengan kecerdasan digital (DQ), satu istilah yang dipakai sebagai padanan dari IQ dan EQ.

Hal ini terlihat dari laporan DQ Institute 2020 yang mengeluarkan penilaian "Keamanan daring bagi anak-anak". Penilaian dilakukan pada 30 negara dengan 6 pokok penilaian, yakni risiko di dunia maya, disiplin dalam penggunaan digital, kompetensi digital, panduan dan pendidikan, infrastruktur, dan konektivitas.

Indonesia berada di peringkat 26 dari 30 negara dengan nilai 17,5. Untuk komponen "panduan dan pendidikan", kita berada di posisi paling buncit. Ini menunjukkan betapa lemahnya institusi sekolah dan keluarga mempersiapkan anak-anak memasuki dunia digital. Indonesia juga mencatat posisi rendah (nomor 29) untuk "pengelolaan waktu layar (screen time) dan empati digital."

Penilaian ini menunjukkan suatu keadaan yang sangat berbahaya bagi anak-anak Indonesia. Dalam ungkapan yang biasa digunakan di masa pandemi ini, anak-anak kita berada pada "zona merah" untuk pembelajaran daring.

Bukan Kurikulum Darurat

Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono memperkirakan bahwa pandemi Covid-19 tidak akan selesai dalam waktu dekat. Pandu mengingatkan, jangan bermimpi bahwa pandemi akan selesai tahun ini. Pandemi ini masih panjang, bisa dua, tiga, empat tahun, atau bahkan lima tahun.

Perkiraan ilmiah ini mendesak kita untuk tidak berpikir bahwa pilihan antara BDR dengan membuka sekolah sebagai suatu keadaan darurat yang akan selesai dalam hitungan bulan. Kurikulum yang kita butuhkan bukan "kurikulum darurat", tapi suatu "kurikulum adaptif" yang memang dirancang untuk masa pandemi. Satu masa yang dalam terminologi perencanaan adalah perencanaan berjangka menengah dengan kisaran 3-5 tahun.

Sekolah harus mulai dibuka secara bertahap, sementara pembelajaran jarak jauh (luring dan daring) adalah tumpuannya. Keduanya bukan pilihan tapi kenyataan, dan saat ini kewajiban "mencerdaskan kehidupan bangsa" harus kita selenggarakan di antara dua keadaan keterpaparan yang sama bahayanya. Kita harus bersiasat; ada kala kita buka sekolah dengan cara terbatas, ada kala kita harus tutup sepenuhnya.

Belajar jarak jauh tanpa ketergantungan pada internet bukan tidak punya model. Ada model sekolah rumah (homeschooling) yang sudah terbukti mumpuni sudah dijalankan sekian lama, tapi belum pernah dilakukan dengan masif. Metode ini sudah berhasil dilakukan jauh sebelum ada teknologi daring dengan dua perangkat utamanya, yakni sistem modul dan cara pendampingan (guru dan orangtua). Model ini pun sebenarnya didukung oleh kerangka perundang-undangan kita, yang di dalam Undang-Undang Sisdiknas disebut sebagai jalur pendidikan informal.

Ketertinggalan kita untuk jadi warga internet yang cerdas sulit dikejar dalam waktu singkat. Bahwa kita berada dalam "zona merah" keamanan daring untuk anak-anak harus berani kita akui, dan kita agendakan langkah-langkah bersama dengan cepat, tepat, dan jitu. Pemerintah perlu membuat alternatif-alternatif operasional untuk memandu sekolah dan masyarakat dalam menjalankan pendidikan sembari meminimalkan dampak negatif internet ketimbang memberikan arahan-arahan prinsip yang juga sulit digunakan untuk mengatasi dilema-dilema di lapangan. Pemerintah dapat menjenguk praktik-praktik sekolah rumah dan sekolah-sekolah non-konvensional lainnya.

Kemampuan literasi tidak sama dengan sekadar menghadiahi anak-anak dengan akses ke toko buku. BDR juga tidak sama dengan menghadiahi guru dan murid dengan gawai dan pulsa. Keterampilan literasi adalah prasyarat bagi itu semua, baru BDR bisa menjadi masa di mana anak-anak bisa menjalani pembelajaran dengan bermakna. Kita harus menyadari bahwa literasi dan daya kritis, yang harusnya dipupuk di persekolahan dan rumah-rumah kita adalah pekerjaan rumah yang lama terbengkalai.

Jika pekerjaan rumah ini tidak kita kerjakan, maka pulsa yang dengan murah hati kita bagikan justru akan berbalik jadi musibah. Akhirnya, manfaat dari BDR tidak akan sepadan dengan dahsyatnya bahaya yang terpapar pada generasi masa depan kita.

Irwan Aldrin orangtua dan Rahmi Yunita orangtua, konsultan pendidikan

(mmu/mmu)