Analisis Zuhairi Misrawi

Arab Saudi Pasca-Kesepakatan Damai UAE-Israel

Zuhairi Misrawi - detikNews
Kamis, 03 Sep 2020 15:00 WIB
zuhairi misrawi
Zuhairi Misrawi
Jakarta -

Uni Emirate Arab (UAE) menyebut kesepakatan damai dengan Israel sebagai kesepakatan Ibrahim (The Abraham Accord). Kedua negara itu merujuk pada relasi antar-agama antara umat Islam dengan umat Yahudi. Mereka mempunyai titik-temu pada nenek moyang agama-agama samawi, yaitu Nabi Ibrahim. Al-Quran menyebut umat Kristiani dan Yahudi sebagai Ahlul Kitab.

Kesepakatan damai yang semula bersifat politis demi kepentingan pragmatis di antara dua negara, lalu dibungkus dengan berbagai macam jubah, termasuk jubah teologis-religius. UAE tidak ingin agar kesepakatan tersebut menuai polemik berkepanjangan di seantero Timur-Tengah dan dunia Islam. Sebagai tindak lanjut, UAE melakukan penerbangan langsung dari Abu Dhabi ke Tel Aviv yang diikuti oleh pejabat tinggi dari Amerika Serikat, UAE, dan Israel.

Seremoni penerbangan tersebut menjadi tonggak awal bagi hubungan diplomasi dan kerja sama ekonomi di antara kedua belah pihak. Bahkan Perdana Menteri Israel Netanyahu dalam keterangannya di televisi menegaskan bahwa penerbangan dari Abu Dhabi ke Tel Aviv dapat ditempuh dalam jangka waktu yang relatif lebih singkat karena sudah mengantongi izin dari otoritas ruang angkasa Arab Saudi untuk melintasi negeri kaya minyak itu.

Spekulasi yang bermunculan pasca-kesepakatan kedua negara akhirnya terjawab. Maknanya, Arab Saudi tidak mau melakukan normalisasi hubungan diplomatis dengan Israel secara terbuka. Mereka memilih "nikah siri". Toh, kerja sama antara Arab Saudi dan Israel sudah dan masih berlangsung, khususnya dalam bidang militer dan teknologi keamanan nasional.

Arab Saudi menggunakan teknologi terbaru dan tercanggih dari Israel untuk membungkam suara-suara kritis di dalam negeri dan membentengi diri dari ancaman negara-negara lain. Konon, dalam mempertahankan diri dari ancaman rudal Houthi, Yaman yang kerap meluncur ke Istana Raja di Riyadh, Arab Saudi juga menggunakan persenjataan modern dari Israel.

Di permukaan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan menyatakan bahwa pihaknya sengaja tidak melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, sebagaimana yang dilakukan UAE pada 13 Agustus lalu, karena Arab Saudi ingin menghormati kesepakatan damai antara negara-negara Arab dengan Israel pada 2002.

Kesepakatan tersebut mempunyai makna historis di dunia Arab, bahkan dunia Islam sebagai referensi penting dalam memecahkan problem penjajahan Israel terhadap Palestina. Israel harus mematuhi hasil kesepakatan bersama untuk tidak melakukan invasi dan aneksasi terhadap wilayah Palestina, khususnya Jalur Gaza dan Tepi Barat. Palestina mempunyai hak istimewa untuk menjadikan Jerusalem sebagai ibu kota Palestina dan Masjid al-Aqsha sepenuhnya di bawah otoritas Palestina.

Nah, di sini letak problemnya. Sejak kesepakatan bersejarah 2002 itu, justru sejak itu pula Israel melakukan invasi dan aneksasi terhadap dua wilayah utama Palestina, Jalur Gaza dan Tepi Barat. Ironisnya, sejak itu pula tidak ada perlindungan dan pembelaan yang sungguh-sungguh dari negara-negara Arab. Bahkan, yang terjadi justru sebaliknya, negara-negara Arab justru membiarkan Palestina berjuang sendirian di forum-forum internasional. Palestina hanya mendapatkan dukungan penuh dari Iran, Qatar, Turki, Malaysia, dan Indonesia.

Alih-alih memberikan perhatian penuh dan keberpihakan utuh terhadap Palestina, negara-negara Arab justru terjebak pada kepentingan dalam negeri masing-masing. Yang teranyar, UAE secara terang-terangan melakukan normalisasi hubungan diplomatis dengan Israel. Sesuatu yang semestinya tidak dilakukan dalam rangka terus menekan Israel agar tidak melakukan penjajahan terhadap Palestina.

Tidak hanya itu saja, UAE dan Arab Saudi dikabarkan melakukan lobi-lobi kepada negara-negara lainnya agar Palestina menyetujui "kesepakatan abad ini" yang di dalamnya ada klausul ibu kota Palestina di luar kawasan suci Masjid al-Aqsha di Jerusalem.

Semua maklum, jika Jared Kushner, Muhammad bin Salman, dan Muhammad bin Zayed merupakan tiga sekawan yang sedang mendesain normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel. Ada beberapa negara Arab lain yang akan menyusul normalisasi dengan Israel, di antaranya Bahrain, Oman, dan Sudan. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka masa depan Palestina akan semakin suram.

Arab Saudi, khususnya Muhammad bin Salman, sedang berhitung serius jika normalisasi dengan Israel benar-benar diberlakukan. Ia akan mendapatkan dukungan penuh dari AS dan Israel untuk mengukuhkan kekuasaannya di Arab Saudi. Namun, ia juga melakukan kalkulasi politik di dalam negeri Arab Saudi.

Di tengah badai resesi dan peta geopolitik yang makin cair, maka Raja Salman dan Muhammad bin Abdul Aziz membutuhkan dukungan yang kuat dari warganya. Jika keduanya ugal-ugalan dalam mengambil langkah normalisasi dengan Israel, maka akan ada dampak yang sangat fatal bagi konsolidasi kekuasaannya. Apalagi kekuasaan Raja Salman saat ini sedang berada dalam jurang kehancuran akibat blunder yang dilakukan sang Putera Mahkota, Muhammad bin Salman.

Atas dasar itulah, Arab Saudi tidak memiliki pilihan seberani UAE dalam mengambil langkah normalisasi hubungan diplomatis dengan Israel. Arab Saudi ingin kerjasama dengan Israel tetap berlangsung meski di bawah meja. Secara eksplisit Arab Saudi tidak akan melakukan penandatanganan hubungan diplomatis dengan Israel, karena alasan-alasan yang menyentuh langsung jantung kekuasaan Raja dan Putera Mahkota.

Arab Saudi akan menghadapi dilema yang tidak mudah. Mereka bisa berpura-pura menolak normalisasi kerja sama dengan Israel, tetapi semua tahu bahwa mereka telah melakukan kerja sama di bawah meja, secara diam-diam. Arab Saudi yang selama ini dikenang sebagai negara terdepan dalam melindungi dan membela Palestina sejak kesepakatan damai pada tahun 2002 lalu, akhirnya tercium juga aroma yang sangat mencolok, bahwa sebenarnya Arab Saudi berselingkuh dengan Israel, bahkan sudah terjadi pernikahan siri di antara keduanya.

Setelah peristiwa normalisasi eksplisit antara UAE dan Israel, serta normalisasi implisit antara Arab Saudi dan Israel, maka sejarah akan tertulis dengan tinta emas, bahwa mereka yang konsisten membela Palestina adalah mereka yang mempunyai ideologi perlawanan terhadap penjajah. Mereka yang menolak bertekuk lutut pada penjajahan demi membela mereka yang tertindas dan terjajah. Dan sekarang hanya ada tiga negara yang konsisten membela Palestina, yaitu Indonesia, Qatar, dan Iran.

Zuhairi Misrawi cendekiawan Nahdlatul Ulama, analis pemikiran dan politik Timur-Tengah di The Middle East Institute Jakarta

(mmu/mmu)