Menimbang Bank Pertanian

Pandemi Covid-19 memukul ekonomi dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pada Kuartal I-2020, perekonomian Indonesia tumbuh di level 2,97% dan di Kuartal II-2020 terkontraksi menjadi minus 5,32%. Sementara untuk Kuartal III-2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan outlook pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 0% hingga minus 2%.

Walaupun semua sektor usaha terdampak serius, namun beberapa sektor usaha masih mampu membukukan pertumbuhan positif pada Triwulan II-2020 (y-o-y), yakni sektor pertanian, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa pendidikan, real estat, jasa Kesehatan, serta sektor pengadaan air.

Dengan demikian, sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor dari lima penyangga utama PDB yang tetap tumbuh positif dalam struktur PDB Triwulan II-2020. Bahkan, sektor pertanian membukukan peningkatan kontribusi terhadap PDB pada Triwulan II-2020, yakni 15,46%, lebih tinggi dibandingkan kontribusi pada Triwulan II-2019 yang sebesar 13,57%.

Kinerja positif sektor pertanian ini terasa ironis jika mengingat minimnya perhatian terhadap sektor yang terkait dengan pangan rakyat selama ini. Rendahnya komitmen terhadap pertanian terlihat dari semakin menyusutnya luas lahan pertanian. Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa pada 2013 luas baku sawah di Indonesia masih 7,75 juta hektar (ha), namun lima tahun kemudian turun hingga tersisa hanya 7,1 juta ha.

Sementara itu, upaya pemerintah untuk mencetak sawah baru hanya mampu menghasilkan sekitar 60 ribu ha setiap tahunnya. Dengan demikian, terjadi defisit sawah sekitar 350 ribu ha selama 5 tahun terakhir. Menyusutnya lahan pertanian ini seirama dengan terus berkurangnya pekerja di sektor pertanian. Data BPS mengungkapkan, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus berkurang.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dari Agustus 2015-Agustus 2019, jumlah pekerja di sektor pertanian turun dari 32,88% menjadi 27,33%. BPS mencatat, pekerja di sektor pertanian berjumlah 35,7 juta orang atau 28,79% dari jumlah penduduk bekerja 124,01 juta jiwa. Penurunan juga terlihat dari jumlah rumah tangga usaha pertanian, dari 31.193.236 menurut Sensus Pertanian 2003, menjadi hanya 27.682.117 berdasarkan catatan Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018.

Berkurangnya minat penduduk untuk menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian tidak terlepas dari rendahnya pendapatan di sektor pertanian, yang bahkan lebih rendah daripada PDB per kapita. Pada 2008, PDB per kapita Rp 26,9 juta, PDB industri per pekerja Rp 113,6 juta, sementara PDB pertanian per pekerja Rp 21,2 juta.

Sepuluh tahun kemudian, perbandingan tersebut tak banyak berubah; PDB per kapita Rp 39,5 juta, PDB industri per pekerja Rp 122,4 juta, dan PDB pertanian per pekerja hanya Rp 33,8 juta. Data terkini berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2019 pun menunjukkan gambaran serupa; rata-rata upah per bulan buruh sektor pertanian sekitar Rp 2.031.206, masih jauh lebih kecil dibandingkan upah buruh di sektor lainnya.

Rendahnya insentif untuk bekerja di sektor pertanian ini membuat generasi muda perdesaan lebih suka mengejar pekerjaan di perkotaan. Akibatnya, urbanisasi pun tak terelakkan. Jika pada 2007 penduduk Indonesia tinggal di perkotaan sebanyak 47,54%, sepuluh tahun kemudian jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan sudah mencapai 54,66%.

Mereka yang bertahan mengurusi pertanian pun kualitasnya memprihatinkan. Sebagian besar SDM pertanian saat ini adalah golongan tua, berusia di atas 45 tahun, yang sebagian besar berpendidikan rendah, yakni tidak lulus SD sebanyak 32,7%, lulus SD 42,3%, dan lulus SMP 14,6%. Banyak lulusan SMA juga tidak berminat melanjutkan studi di bidang pertanian. Jika kecenderungan ini terus berlangsung bisa menyebabkan kelangkaan jumlah dan kualitas petani, yang pada akhirnya dapat membahayakan ketahanan pangan bangsa di masa depan.

Upaya menarik minat generasi muda untuk berkarya di bidang pertanian merupakan hal strategis yang harus dilakukan. Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan gagasan tentang perlunya pengusahaan pertanian dengan cara korporasi. Petani diharapkan tidak hanya berusaha di lahan pertanian (on farm), namun juga mengembangkan usaha di luar lahan pertanian (off farm). Jika usaha on farm terkait dengan budidaya, maka usaha off farm merujuk kepada produk non-budidaya atau hasil panennya.

Sayangnya, usaha tersebut selama ini tidak mudah direalisasikan, salah satunya terkendala oleh seretnya pembiayaan. Perbankan cenderung menghindari sektor pertanian, dan lebih memilih menggelontorkan dana untuk sektor lainnya yang risikonya lebih mudah untuk dikendalikan. BPS mencatat, dari total kredit perbankan kepada sektor ekonomi pada 2017, hanya 9,7% yang dikucurkan untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dua tahun kemudian, persentase ini bahkan melorot menjadi hanya 9,5%.

Di sinilah gagasan mengenai pentingnya kehadiran sebuah bank yang berfokus pada sektor pertanian menemukan relevansinya. Dengan dukungan pembiayaan dari sebuah bank yang tidak saja memiliki komitmen, namun juga pengetahuan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang pertanian, diharapkan dapat mendorong sektor pertanian menjadi lokomotif baru dalam ikhtiar ekonomi guna menyejahterakan rakyat.

Ali Mutasowifin dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University