Kolom

"Influencer" dan Kebijakan Publik

Donny Syofyan - detikNews
Selasa, 01 Sep 2020 10:14 WIB
poster
Ilustrasi: Edi Wahyono
Jakarta -

Kebijakan pemerintahan memanfaatkan influencer telah memicu kontroversi publik menyangkut aspek transparansi. Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa pemerintah telah menghabiskan setidaknya Rp 90,4 miliar untuk melibatkan para influencer dalam mempromosikan program dan kebijakan publik. Transparansi menjadi polemik lantaran terbuhul erat dengan penggunaan uang masyarakat.

Terlepas dari keributan tersebut, para influencer media sosial saat ini memiliki peranan krusial karena eksistensinya memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Kuncinya terletak pada kekuatan pengikut mereka, lazim disebut follower atau subscriber. Suka atau tidak, influencer ini sepatutnya tak perlu dicurigai. Keunggulan mereka tidak semata-mata dikarenakan jumlah pengikut atau pelanggan yang mereka miliki, tapi juga terletak pada ciri khas yang ada pada mereka.

Memiliki audiens dan pengikut setia, influencer dapat menciptakan keterlibatan autentik dengan para netizen dan konten berkualitas tinggi yang disesuaikan untuk mempromosikan kebijakan dan program pemerintah. Saya mengatakan keterlibatan autentik karena hubungan antara influencer dan para pengikut atau pelanggannya bersifat satu arah; mereka cenderung mengatakan 'ya' terhadap seseorang yang mereka ikuti di media sosial, seperti Instagram.

Relasi tersebut bukan menyangkut alasan logis untuk melakukan sesuatu, tetapi lebih kepada keterlibatan emosional yang terbuhul antaramanusia.

Dengan transformasi perlahan tapi pasti, banyak orang menjadi netizen, yang ditandai dengan bertambahnya jumlah para pengguna media sosial, penyampaian pesan produk komersial atau program dan kebijakan pemerintah akan dengan mudah mencapai target ketika dilakukan lewat platform media sosial. Lewat platform tersebut, influencer menjangkau orang-orang dengan cara yang cepat dan mudah.

ICW mempertanyakan pemerintah tentang transparansi dan logika penggunaan para influencer dalam mempromosikan kebijakan dan program pemerintah. Banyak pihak yang meragukan peran yang dimainkan oleh pemegang otoritas dalam menjangkau khalayak umum. Namun sinisme demikian bisa surut ketika masyarakat mulai menyadari bahwa influencer menjanjikan kecepatan.

Kecenderungan anak-anak muda yang berlangganan media arus utama seperti koran dan majalah menunjukkan penurunan, sementara mereka yang memiliki akun media sosial lewat Instagram, Facebook, Twitter, dan banyak lagi lainnya menunjukkan peningkatan. Media sosial mengantarkan informasi lincah bergerak di ujung-ujung jari tangan.

Berkat karakteristiknya yang cepat dan praktis, para influencer menyediakan cara berkomunikasi yang lebih interaktif, sesuatu yang berbeda dengan pendekatan lama ala pemerintah dalam menyikapi masalah publik. Kecepatan untuk mengakses wawasan dari media sosial menjadikan influencer sebagai "game changer". Banyak kebijakan pemerintah didasarkan pada informasi yang ketinggalan zaman --pertanyaan hari ini, tapi dijawab besok.

Sederhananya, media sosial menawarkan kesempatan untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan wawasan secara real-time. Influencer media sosial memberikan jaminan menangani berbagai macam masalah publik dan berinteraksi dengan orang-orang secara real-time.

Media sosial, yang ditopang dan diperkaya oleh sumber data lain memberikan peluang yang kuat bagi pembuat kebijakan publik dan penyedia layanan untuk mengembangkan sumber data real-time yang akurat tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik.

Dilihat dari perannya sebagai juru bicara digital kebijakan dan program publik, para influencer dapat berperan sebagai perantara. Dalam penelitian akademik, sebagai misal, peran tersebut sangat berfungsi dalam menyalurkan produk penelitian di perguruan tinggi kepada pemerintah. Salah satu manfaat besar media sosial adalah membuat spesialisasi topik sehingga mempercepat diseminasi temuan penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembuat kebijakan.

Peneliti akan merasa jauh lebih mudah dan cepat untuk menjangkau orang-orang tertentu ketimbang lewat jurnal akademis. Untuk tujuan ini, para influencer dapat meningkatkan lingkungan akademik yang lebih cepat. Media sosial meningkatkan transfer hasil-hasil penelitian dari komunitas penelitian ke pembuat kebijakan.

Oleh karena itu, layanan penelitian sosial pemerintah harus bekerja dengan badan pendidikan tinggi dan komunitas penelitian yang lebih luas untuk mengembangkan kerangka hukum dan etika untuk penelitian yang mengacu pada data media sosial.

Keterlibatan influencer untuk mendukung berbagai kebijakan dan program publik merupakan bagian dari tren global yang ditandai dengan melonjaknya kuasa netizen. Terlepas dari keberadaan digital mereka, netizen lebih tertarik pada aksi daripada sekadar kesadaran. Influencer lebih berperan mendorong tindakan, bukan sekadar membangkitkan kesadaran. Tatkala aspek kesadaran terhenti pada sisi kognitif, tindakan membawa transformasi yang nyata.

Alih-alih menyalahkan influencer karena kebutuhan dana yang tidak sedikit, jauh lebih baik apabila pemerintah maupun influencer melakukan hal yang terbaik untuk terus terlibat dengan publik. Mengambinghitamkan influencer sama saja dengan berpura-pura bahwa dunia online tidak eksis dan bukan bagian dari realitas seseorang.

Donny Syofyan dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

(mmu/mmu)