Kolom

Menjadi Pejabat Sekaligus Influencer, Mengapa Tidak?

Devie Rahmawati - detikNews
Jumat, 28 Agu 2020 11:38 WIB
Devie Rahmawati,
Foto: Istimewa
Jakarta -

Pola komunikasi pemerintahan Indonesia di sosmed banyak disoroti. Baik pejabat daerah sampai tingkat individu ASN belum optimal memanfaatkan potensi sosial media. Terutama mempromosikan kinerja dan kiprah pemerintah. Di satu sisi influencers-lah yang memiliki kecakapan sosmed.

Influencers yang cekatan berinteraksi di sosmed dilirik banyak pihak, termasuk pemerintah. Bukan saja pihak swasta untuk mempromosikan produk atau jasanya. Tetapi juga institusi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Influencer tahu cara menarik eksposur dari netizen. Mereka pun memiliki kecakapan yang khas dan audiens yang spesifik.

Semua orang bisa menjadi influencer. Bahkan bukan tidak mungkin para pejabat pemerintah. Sayangnya, akun medsos mereka masih menjadi media penyampai brand awareness semata. Oleh sebab itu, kita patut mencontoh beberapa pejabat yang juga seorang influencer.

Laporan New Jersey League of Municipalities (njlm.org) menemukan hal menarik dari sosmed dan pemerintah bahwa ada manfaat dan resiko pemerintahan beraktivitas di sosmed. Sosmed bisa menjadi media yang powerful dan cost-effective untuk berinteraksi dengan publik. Sedang resikonya adalah bisa terjadi penyampaian informasi yang salah dan subjektif. Sehingga seorang pejabat dan influencer patut kita telaah lebih lanjut.

Pejabat pemerintah yang terkenal juga sebagai influencer cukup banyak. Contohnya seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, Irwan Prayitno, Ganjar Pranowo, dll. Selain menjadi pejabat negara, akun sosmed mereka juga menjadi media promosi program pemerintah. Yang lebih penting lagi, mereka juga bisa berinteraksi dengan warganya dengan baik.

Sebagai contoh adalah Ganjar Pranowo. Selain seorang pejabat ia juga menjadi influencer yang cukup dibanggakan warga Jateng. Selain tugas utama beliau sebagai pelayan publik di dunia nyata. Kiprah beliau sebagai influencer di sosmed patut kita apresiasi. Pola komunikasi dan interaksinya dengan followers-nya patut diadaptasi. Bukan saja tokoh pemerintah lain, tapi juga institusi.

"Banyak kasus yang terjadi (di medsos). Saya pernah copot orang karena di Samsat dia minta-minta duit ke masyarakat," ujar Ganjar di salah satu talkshow TV swasta tahun lalu. Ia mengerti bahwa sosmed bisa efektif, efisien, dan real-time dalam menjawab keluh kesah warga. Sehingga pemanfaatan sosmed pun harus baik.

Akun sosmed miliknya yang masih aktif menjadi tempat aduan adalah Twitter. Menurutnya, sosmed bisa menjadi media efektif aduan warga. Sedang di masa pandemi, ia gencar mempromosikan UMKM warga Jateng via Instagram beliau dengan tagar #LapakGanjar.

Gaya komunikasinya saat bertemu muka pun tak jauh berbeda dengan di dunia maya. Ganjar tetap ramah dan bersahaja. Bukan tanpa alasan jika ia diapresiasi pola komunikasinya. Di Twitter ia juga menyapa warganya dengan sebutan Den (raden). Dimana sapaan ini berarti beliau siap melayani warganya.

Hal inilah yang kurang bisa ditemui di sosmed pejabat lain Indonesia. Sikap menghormati warga bukan sekadar warga biasa saja. Tetapi ia memahami bahwa beliau adalah pelayan masyarakat. Karena inilah sejatinya esensi fungsi dan kerja dari pejabat. Tidak dengan angkuh merespon segala aduan dan keluh kesah. Tetapi melayani dengan bersahabat dan bersahaja.

Sayangnya, kini citra influencer ternoda dan dianggap menyesatkan. Influencer memang berfokus meng-endorse barang atau jasa. Terkadang melakukan segala hal untuk mendapat view dan eksposur. Sedang apa yang dilakukan Ganjar berbeda. Apa yang ia lakukan adalah mengajak publik untuk bisa lebih dekat dengan pemerintah. Dengan tidak lupa melayani warga masyarakat.

Risiko yang patut diperhitungkan adalah efek negatif influencer. Selain ada stigma di atas, sekalinya influencer terkena kasus, maka kepercayaan bisa menyusut. Hal inilah yang sulit dan harus benar-benar bijak melangkah. Diperlukan kecakapan dan konsistensi pola komunikasi yang baik. Agar setiap posting tidak membingungkan apalagi menimbulkan kontroversi.

Dari sudut pengguna, aduan, kritik, dan saran warga pun baiknya dimoderasi. Karena netizen kadang kebablasan dalam beropini. Sehingga memoderasi dengan tim admin mungkin dibutuhkan. Seorang pejabat yang juga influencer harus memiliki ketangguhan melayani warganya via sosmed.

Masalah keamanan privasi pun harus diperhatikan. Jangan sampai akun sosmed seorang pejabat diretas. Peretasan dilakukan umumnya oleh pihak yang tidak senang kinerja pejabat. Atau netizen yang kadang iseng. Maka akun pejabat pun harus memiliki keamanan yang baik. Bisa dengan mengubah password secara berkala. Atau dengan aplikasi password manager.

Ada baiknya pejabat daerah atau institusi pemerintah belajar kepada para pejabat yang juga influencer sosmed. Tentang bagaimana mengelola pola interaksi dan komunikasi publik via sosmed. Dibarengi dengan pelayanan dan kesigapan kepada warga di dunia nyata tentunya.

Karena realitasnya, sosmed menjadi media yang cepat dan tepat berkomunikasi dengan warga. Jika seorang pejabat lengah dan memilih menggunakan pola birokrasi lama. Maka seorang pejabat akan dianggap kaku dan rigid. Tidak ada salahnya menjadi pejabat sekaligus influencer.

Devie Rahmawati, Pengajar dan Peneliti Tetap Program Vokasi Humas UI sekaligus praktisi komunikasi

(akn/ega)