Kolom

Pintu Menuju Pembelajaran yang Merdeka

Trezadigjaya - detikNews
Kamis, 27 Agu 2020 10:27 WIB
Poster
Ilustrasi: Edi Wahyono
Jakarta -

Di awal menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kita gencar mendengar kampanye Menteri terkait slogan merdeka belajar, dengan harapan banyak perubahan paradigma yang terjadi di dunia pendidikan. Perubahan tersebut ternyata datang lebih cepat ketika Covid-19 melanda Indonesia awal Maret 2020. Dirumahkannya para siswa dan pembelajaran di sekolah di seluruh Indonesia secara cepat bertransformasi menjadi pembelajaran jarak jauh yang dikenal dengan PJJ.

Tentu kita masih ingat, banyak sekali permasalahan yang dirasakan oleh para siswa serta orangtua yang harus bekerja keras mendampingi anak -anaknya untuk belajar. Namun, beban besar juga banyak sekali dirasakan oleh para guru maupun sekolah yang harus berubah secara cepat demi melaksanakan pendidikan yang berkualitas, meski terbatas oleh banyak hal.

Permasalahan begitu kompleks dan sekaligus membuka celah dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ketahanan sistem pendidikan di Indonesia ternyata tidak kuat menghadapi pandemi yang terjadi. Masalah klasik seperti disparitas infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah, belum lagi kualitas SDM guru yang konvensional dipaksa oleh keadaan untuk bertransformasi dengan cepat, dan masalah utama saat ini yaitu bagaimana guru menghadirkan kualitas pembelajaran yang efektif dan juga menyenangkan di ruang daring.

Masalah Infrastruktur

Masalah infrastruktur pendidikan di berbagai daerah menjadi perhatian banyak pihak. Terlebih agenda tersebut juga tidak menjadi sasaran utama dalam lima agenda prioritas Menteri Nadiem Makarim ketika menyampaikan paparannya di hadapan Komisi X DPR di awal menjabat. Dan ternyata, gelombang masalah tersebut datang seiring datangnya pandemi yang melanda Indonesia.

Dalam konteks PJJ, kondisi kelas di sekolah memang tidak lagi menjadi utama, tetapi infrastruktur utama yang kemudian menjadi kendala yaitu aksesibilitas terhadap internet maupun gawai yang banyak tidak dimiliki oleh siswa maupun guru. Lantas bagaimana pembelajaran bisa berlangsung?

Di awal terjadinya pandemi atau di akhir tahun ajaran lalu, kendala infrastruktur ini menjadi banyak alasan di lapangan. Bagaimana tidak? Banyak wilayah di daerah terpencil yang tidak memiliki akses internet, sehingga guru harus memutar otak untuk menyampaikan materi pembelajaran. Ada guru yang harus memanjat pohon, hingga menaiki bukit dan menerobos sungai untuk mencari sinyal.

Masalah lain yang muncul yaitu tidak adanya pulsa internet oleh guru maupun siswa. Kendala tersebut tidak serta merta terjadi di wilayah daerah saja, namun juga di kota-kota besar pun merasakan hal yang sama, seperti keterbatasan gawai maupun pulsa internet.

Berbagai permasalahan tersebut sebenarnya direspons dengan baik oleh pemerintah dengan memanfaatkan saluran televisi yaitu TVRI sebagai sarana sumber belajar dari rumah oleh para siswa maupun guru. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melonggarkan kebijakan mengenai pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk penyediaan pulsa internet dan juga melakukan kerja sama dengan BUMN Telkomsel dalam hal pengadaan kuota internet murah untuk belajar.

Namun, pemerintah saat ini harus segera berpikir ulang untuk hanya memanfaatkan TVRI sebagai sarana belajar dari rumah para siswa. Pemerintah tidak bisa berdiam dan puas terhadap penyediaan akses belajar dari TVRI maupun Telkomsel. Pemerintah harus segera bergerak untuk melakukan banyak kerja sama dengan berbagai kanal media informasi lain yang dapat dijangkau oleh siswa di mana pun wilayahnya, seperti radio, media cetak, maupun televisi swasta sebagai bentuk kontribusi terhadap bangsa.

Pemerintah juga harus berfokus pada pemerataan dan peningkatan pendidikan di tengah pandemi, tidak hanya fokus kepada penyelesaian Covid-19 di bidang kesehatan maupun ekonomi.

Kurikulum Terguncang

Kurikulum pendidikan di Indonesia terguncang keras disebabkan adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh siswa maupun guru karena keterbatasan akses. Dalam hal ini pemerintah juga bertindak lambat dengan baru mengeluarkan kebijakan kurikulum darurat setelah tahun ajaran baru berjalan.

Namun hal tersebut patut diapresiasi, sebab tidak sedikit guru yang terbentur oleh kebingungan dengan materi pembelajaran dalam kurikulum yang bebannya berat jika dilaksanakan di tengah banyaknya keterbatasan PJJ. Dengan munculnya tiga alternatif yang disampaikan oleh Mendikbud beberapa waktu lalu, sebenarnya memberikan pilihan kepada sekolah serta guru khususnya untuk leluasa dalam melakukan pembelajaran.

Tetapi, seharusnya pemerintah memberikan arahan jelas dan sebisa mungkin sebaran materi pembelajaran dalam kurikulum tidak terjadi disparitas yang jauh antara sekolah dengan sekolah lain, baik dalam wilayah yang sama maupun di berbagai wilayah lainnya. Jangan sampai kebijakan ini memunculkan permasalahan baru, yaitu menyerahkan capaian kurikulum kepada sekolah yang sangat beragam.

Mengapa tidak diseragamkan saja seperti halnya struktur kurikulum yang ada sebelumnya? Terlebih, PJJ diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia.

Jika dengan pendekatan yang ada saat ini memunculkan potensi menjadikan "generasi corona" ini dipertaruhkan kualitas pembelajarannya yang berbeda-beda di tiap sekolah, kurikulum yang bersifat darurat dan adaptif sudah semestinya dibentuk oleh pemerintah, bukan sekadar mengklasifikasi materi substansial atau tidak.

Lebih dari itu, sebaiknya pemerintah memanfaatkan kondisi transformasi besar di bidang pendidikan untuk mereformasi struktur kurikulum yang ada, semisal membentuk kurikulum baku yang dapat digunakan dalam berbagai kondisi, sehingga ketahanan kurikulum pendidikan dapat kuat.

Bergantung pada Guru

Berbagai upaya pemerintah dari penyediaan akses internet murah, penyediaan sumber belajar dari TVRI, dan juga kurikulum darurat sebenarnya tidak akan memiliki dampak besar bagi kualitas pendidikan di masa pandemi. Mengapa demikian?

Semua bergantung kepada paradigma guru sebagai pioner transfer of knowledge dan transfer of value kepada siswa. Jika saat ini guru masih nyaman dengan keadaan seperti sebelum terjadi pandemi, maka penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi akan terasa sangat berat, terlepas dari kendala infrastruktur yang ada.

Guru di masa pandemi saat ini haruslah melakukan reorientasi terhadap paradigma pola dalam pembelajaran. Guru tidak bisa lagi hanya bergantung dan selalu berkiblat pada tuntutan capaian kurikulum, tidak bisa lagi memberikan pembelajaran dengan model teacher center yang tidak bermakna, dan tidak bisa lagi hanya sebatas menjelaskan materi pembelajaran yang sudah terdapat dalam buku paket yang dimiliki oleh siswa.

Masa pandemi merupakan kesempatan besar bagi elemen pendidikan, dalam hal ini sekolah dan guru untuk mendobrak paradigma lampau. Ujung tombak perubahan paradigma terletak pada guru yang kemudian saat ini dituntut untuk menciptakan kreasi serta inovasi dalam pembelajaran.

Sebelum maupun sesudah pandemi terjadi, tidak bisa dipungkiri bahwa guru terbelenggu pada hal yang bersifat administratif. Hal tersebut yaitu dikarenakan adanya tuntutan dari capaian kurikulum yang ada. Sementara saat ini Mendikbud sudah menyatakan kurikulum dapat disesuaikan. Jadi harus menunggu momen apa lagi untuk menjadi guru yang out of the box? Pintu dalam melakukan pembelajaran yang merdeka sudah terbuka luas bagi para pendidik.

Sudah saatnya guru mendobrak paradigma lampau dengan paradigma yang lebih adaptif mengikuti perkembangan zaman, khususnya dalam masa pandemi ini. Hal ini semata-mata untuk tetap mempertahankan serta meningkatkan kualitas pendidikan generasi mendatang, sekaligus menghadirkan gelora kebahagiaan bagi anak bangsa Indonesia.

Trezadigjaya, M.Si guru dan Pengurus Pusat Riset Kajian Ketahanan Nasional UI

(mmu/mmu)