.webp)
Kebakaran besar terjadi di gedung Kejaksaan Agung akhir pekan lalu. Pikiran banyak orang langsung mengarah pada kemungkinan sabotase. Benarkah ini hanya sebuah kecelakaan yang tak dikehendaki, atau kejadian yang disengaja untuk mencapai tujuan tertentu? Tujuan apa? Menghapus jejak kriminal yang sedang diselidiki atau disidik oleh Kejaksaan Agung.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD segera membantah spekulasi itu. Yang terbakar, kata Mahfud, adalah gedung yang tidak berhubungan langsung dengan kasus hukum. Kejaksaan Agung sendiri memastikan bahwa dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus-kasus hukum aman, tidak terkena dampak kebakaran ini.
Terlepas dari sabotase atau bukan, kebakaran besar di aset vital nasional adalah hal yang mencengangkan, sekaligus mengkhawatirkan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ilmu pengetahuan di bidang manajemen risiko beserta teknologi pendukungnya sudah sangat maju. Dengan kemajuan itu risiko kebakaran bisa dikelola. Jangankan gedung perkantoran, di pabrik-pabrik yang penuh dengan bahan dan instalasi yang mudah terbakar sekali pun, kebakaran bisa dicegah. Kalai terjadi kebakaran besar, maka telah terjadi pengabaian berbagai aspek pencegahan kebakaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada banyak langkah untuk mencegah kebakaran. Langkah pertama adalah menekan risiko terpicunya kebakaran. Salah satu yang penting dalam hal ini adalah penataan instalasi listrik. Hubungan pendek adalah penyebab utama dalam berbagai kasus kebakaran. Karena itu ada persyaratan ketat dalam pemasangan instalasi listrik. Hal penting lain, mengelola bahan-bahan yang mudah terbakar, baik bahan yang dipakai dalam aktivitas di dalam bangunan maupun bahan bangunan itu sendiri. Tirai-tirai penutup jendela, misalnya, adalah salah satu komponen bahan bakar dalam peristiwa kebakaran. Karena itu banyak gedung yang memakai bahan anti-api sebagai tirai jendela.
Langkah berikutnya adalah mencegah kebakaran menjalar dan membesar saat sudah terjadi. Untuk keperluan inilah dibuat sistem peringatan sekaligus penanganan dini. Ada detektor asap yang segera memberi tahu adanya kebakaran, sehingga api bisa ditangani segera, sebelum membesar tak terkendali. Ada pula sprinkler yang bereaksi menyiramkan air saat kebakaran terdeteksi. Lalu ada daun-daun pintu tahan api yang bisa segera ditutup untuk mencegah kebakaran menjalar dan meluas.
Langkah yang tak kalah penting adalah mendidik manusia untuk sadar dan bersikap waspada kebakaran. Hubungan pendek listrik, misalnya dapat terjadi di bangunan yang instalasi listriknya sudah bagus, namun penghuninya tidak disiplin. Hubungan pendek dapat terjadi bila ada penambahan kabel yang mengabaikan aspek keselamatan. Misalnya, memakai kabel dan isolasi yang tidak standar, beban arus yang diberikan terlalu besar.
Bagian mana yang diabaikan di gedung Kejaksaan Agung yang terbakar itu? Mungkin semua. Gedung yang terbakar adalah gedung tua, saat dibangun tidak diterapkan standar pencegahan kebakaran yang tinggi. Perlengkapan pencegah kebakaran seperti detektor asap dan sprinkler mungkin tidak ada, atau tidak terkelola dengan baik. Disiplin pegawai juga rendah sehingga bisa dengan enteng memasang kabel listrik tambahan.
Kata Mahfud, tak usah khawatir, tidak ada dokumen kasus hukum yang kena dampak. Benarkah? Tidakkah terlalu dini untuk menyimpulkan. Kalau pun benar, apakah kita boleh menghela napas lega? Tidak. Ini adalah gedung yang merupakan aset vital nasional. Banyak aset nasional tersimpan di situ, baik berupa harta, data, dan manusia. Ringkasnya, tidak ada kata "untungnya", yang seakan boleh membuat kita sedikit lega karena peristiwa ini.
Ada hal penting yang harus diperhatikan dari kasus ini, yaitu pemerintah mengabaikan aturan mengenai prosedur pencegahan kebakaran. Ada standar yang sebenarnya sudah cukup tinggi yang dituangkan dalam berbagai regulasi, dari Kementerian PUPR, Kementerian Tenaga Kerja, dan Pemda DKI. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mengkaji perangkat aturan itu, isinya cukup detil dan berstandar tinggi. Persoalannya, apakah aturan itu dipatuhi? Justru di berbagai kantor pemerintah banyak terjadi pelanggaran.
Kejaksaan Agung bukanlah satu-satunya yang melanggar dan mengabaikan. Banyak gedung kantor pemerintah yang dikelola dengan mengabaikan perangkat peraturan tadi. Pemerintah tidak tegas kepada dirinya sendiri. Ironisnya, dalam hal ini, peraturan dilanggar oleh lembaga penegak hukum.
Kebakaran ini adalah alarm bagi pemerintah. Ini bukan soal gedung Kejaksaan Agung saja. Harus ada audit menyeluruh soal kepatuhan pada berbagai peraturan keselamatan di gedung-gedung milik pemerintah, baik dalam soal pencegahan kebakaran maupun dalam hal bencana lain, seperti gempa, dan keselamatan kerja. Kita tidak boleh melihat lagi ada kebakaran maupun kecelakaan di objek-objek vital nasional.
(mmu/mmu)
