Kolom

Kesehatan untuk Kemerdekaan

Muktamar Umakaapa - detikNews
Selasa, 18 Agu 2020 14:34 WIB
Ilustrasi: Fauzan Kamil
Jakarta -

Kondisi krisis kesehatan masyarakat Indonesia karena pandemi Coronavirus diseases (Covid-19) tampaknya tak kunjung usai. Data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat bahwa sampai dengan 16 Agustus 2020 sebanyak 6.150 orang yang telah meninggal dunia akibat Covid-19 dan total sebesar 135.549 orang yang telah terinfeksi oleh virus tersebut. Kian kemari tren peningkatan kasus positif terus terjadi.

Kenyataan pahitnya tentu saja, angka kematian (fatality rate) Indonesia akibat Covid-19 masih tergolong sangat tinggi. Hasil estimasi data yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menunjukkan bahwa per 3 Agustus 2020 angka kematian telah mencapai 4,68 persen --melewati jumlah dari angka kematian global yakni sebesar 3,79. Dan, dalam waktu yang bersamaan Indonesia menjadi negara dengan korban jiwa terbanyak di wilayah Asia Tenggara.

Patut disadari bahwa angka kematian yang tinggi akibat Covid-19 ini bukanlah merupakan permasalahan yang sesungguhnya yang sedang kita alami. Mengambil perumpamaan fenomena gunung es, statistik kematian akibat Covid-19 hanyalah cerminan di atas permukaan dari kondisi ketidaksiapan infrastruktur kesehatan dalam menghadapi bencana penyakit menular yang saat ini melanda.

Masalah Lama

Bukan lagi menjadi informasi yang baru mengenai disparitas pembangunan infrastruktur kesehatan di Indonesia. Ketidakmerataan pembangunan kesehatan yang meliputi proporsi tenaga medis , instalasi farmasi, fasilitas kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan, serta sarana dan prasarana kesehatan adalah faktor dari lambannya akselerasi pembangunan kesehatan nasional kita.

Laporan dari Jurnal Global Health Action 2018 tentang Ketimpangan Regional Provinsi dalam Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Indonesia mengungkapkan bahwa Public Health Development Index (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat/PHDI) di provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia sangat rendah, dan juga kesenjangan kesehatan yang sangat tinggi. Daerah-daerah ini di antaranya Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku.

Suka atau tidak, adanya gap yang jauh dalam hal pembangunan kesehatan antara wilayah-wilayah di Indonesia ini mengakibatkan proses penanganan pandemi Covid-19 yang saat ini dilakukan oleh pemerintah sangat bergantung pada kekuatan kapasitas dan kemampuan fasilitas kesehatan yang ada di setiap daerah. Mulai dari masalah rasio perbandingan tempat tidur perawatan di rumah sakit, ketersediaan obat, kemampuan sumber daya tenaga medis, dan juga sarana kesehatan pendukung lainnya --persoalan yang setiap saat mash menjadi masalah utama di daerah.

Dengan demikian, dalam situasi tertentu, ketimpangan fasilitas kesehatan tersebut pada gilirannya akan berubah menjadi sebuah bencana baru. Tidak mengherankan ketika akhirnya overload rumah sakit terjadi di sejumlah daerah. Hal ini terjadi karena jumlah kasus penderita Covid-19 yang begitu tinggi, namun tidak diimbangi dengan kapasitas rumah sakit yang ada. Semisal yang kini terjadi di Papua.

Laporan Kementerian Kesehatan, 7 Agustus menyatakan bahwa kapasitas rumah sakit di Papua hampir memenuhi ambang batas yang terisi yakni 94,3 persen dengan kapasitas jumlah tempat tidur sebanyak 473 buah. Hal ini cukup mengkhawatirkan. Ini berarti hanya terdapat 27 tempat tidur di rumah sakit Papua yang tersedia dan dapat diisi oleh pasien Covid-19. Sedih bukan kepalang, para pasien dengan penyakit kronis lainnya akhirnya terabaikan oleh rumah sakit.

Penelitian yang dilakukan oleh BBC memperoleh temuan bahwa terdapat 130.000 orang pasien non-Covid 19 di dunia yang meninggal karena tak mendapat layanan kesehatan yang semestinya.

Sekilas dari penjelasan tadi, maka seharusnya kita dapat memahami bahwa problem ketimpangan infrastruktur kesehatan di Indonesia merupakan persoalan fundamental yang harus segera dibenahi. Bagaimanapun, melakukan pemerataan infrastruktur kesehatan di seluruh wilayah adalah sebuah keharusan. Tujuannya agar penanganan masalah krisis kesehatan masyarakat bisa dikontrol dan dikendalikan dengan baik oleh pemerintah.

Tantangan Baru

Satu hal yang pasti, dengan munculnya wabah baru seperti Covid-19 ini, pada akhirnya mendesak pemerintah agar lebih cepat dalam merancang regulasi dan program untuk menunjang pembangunan sistem kesehatan. Adanya kondisi ini mendorong pemerintah melakukan reformasi sistem kesehatan yang tentunya menjadi lebih responsif dalam menyikapi semua permasalahan kesehatan nasional.

Tantangan strategis berikutnya bagaimana peran pemerintah dalam melakukan upaya penguatan kembali pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Yakni, memperkuat kembali pelayanan preventif dan promotif di seluruh fasilitas kesehatan primer, membantu mengoptimalkan kegiatan surveilans epidemiologi, serta modernisasi program pencegahan dan pengendalian penyakit baik penyakit menular maupun tidak menular.

Inilah merupakan tantangan baru dan juga menjadi bagian dari agenda prioritas yang mesti dijawab oleh pemerintah dengan kerja-kerja yang nyata dan terukur. Epidemi Coronavirus adalah ujian berat bagi kemampuan pemerintahan Indonesia dalam mengelola sistem kesehatan masyarakat kita.

Bila saja pemerintah dapat berhasil membawa perubahan pembangunan kesehatan nasional menjadi lebih baik dari sebelumnya, maka tentu saja momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia hari-hari ini dan juga di tahun-tahun yang akan datang akan selalu layak dirayakan secara hikmat dan bermakna.

Muktamar Umakaapa mahasiswa Magister Ilmu Kebijakan dan Hukum Kesehatan FKM UI

(mmu/mmu)