Kolom

Menjaga Konsistensi dan Komitmen Penanganan Covid-19

Eko Prasetyo - detikNews
Kamis, 13 Agu 2020 13:30 WIB
PSSI Satgas COVID-19
Jakarta -

Pemerintah kembali mengambil langkah untuk membenahi tata kelola penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). Sebelumnya, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) --selanjutnya disebut Keppres 7/2020. Kemudian, pada 20 Juli, Presiden kembali menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Perpres 82/2020).

Dalam konteks tata kelola penanganan Covid-19, salah satu poin dari Perpres tersebut adalah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keppres 7/2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020. Konsekuensi dari pencabutan Kepres a quo berdampak kepada dibubarkannya Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19, baik pusat maupun daerah.

Amanah melakukan percepatan penanganan Covid-19 dialihkan ke Komite Kebijakan dan/atau Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas), baik di pusat maupun di daerah yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Perpres a quo.

Perbedaan

Model kerja yang diamanahkan Perpres 82/2020 dengan Keppre 7/2020 sedikit berbeda. Pertama, dari sisi jalur koordinasi, Gugus Tugas yang sebelumnya berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 2 Keppres 7/2020). Berbeda dengan Satgas yang secara struktural berada di bawah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Meskipun Satgas masuk dalam rumpun Komite, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Perpres 82/2020, tetapi pola koordinasi yang mengharuskan Ketua Satgas menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Presiden dan Ketua Komite Kebijakan (Pasal 15 Perpres 82/2020), secara struktural, Satgas berada di bawah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Apabila dilihat dari jalur koordinasi, kelihatannya Presiden mengendurkan komitmen penanganan. Sebab, sebelumnya Gugus Tugas berada di bawah perintahnya dan bertanggung jawab langsung kepadanya. Dengan kata lain, Presiden memandatkan tugas peningkatan ketahanan nasional di bidang kesehatan dan mempercepat penanganan, antisipasi eskalasi penyebaran Covid-19 kepada Gugus Tugas (Pasal 3 Keppres 7/2020).

Berbeda dengan Satgas yang menjadi delegasi atas tugas penanganan Covid-19. Sebagaimana tugasnya yang hanya sebatas melaksanakan dan mengendalikan implementasi, serta mengawasi kebijakan strategis yang dibuat oleh Komite Kebijakan. Dalam menjalankan tugasnya pun, Satgas hanya diperintahkan untuk menyampaikan laporan kepada Presiden dan Ketua Komite Kebijakan (Pasal 15 Perpres 82/2020).

Kedua, Gugus Tugas memiliki kewenangan untuk dapat berkoordinasi atau melibatkan kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, dan/atau pihak lain (Pasal 12 Keppres 7/2020). Berbeda dengan Satgas yang berwenang menetapkan keputusan yang mengikat kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya (Pasal 10 keppres 82/2020).

Kewenangan yang dimiliki oleh Satgas ini berpotensi melahirkan pola koordinasi yang tumpang tindih dengan kementerian. Sebab, kementerian yang notabene menjadi pihak yang terikat oleh keputusan Satgas berkedudukan sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan [Pasal 3 ayat (2) Perpres 82/2020]. Bagaimana mungkin Satgas yang bisa disebut sebagai "Unit Pelaksana Teknis" dari kebijakan strategis yang dibuat Komite Kebijakan, melahirkan keputusan mengikat untuk organ Komite Kebijakan?

Harapan

Perbaikan pola koordinasi menjadi aspek penting agar kesalahan yang --mungkin-- menjadi penyebab dibubarkannya Gugus Tugas tidak terulang lagi. Apabila melihat reaksi masyarakat, eskalasi kritik kepada Gugus Tugas seperti tak terbendung. Misalnya saja kritik yang dilontarkan anggota DPRD Dapil 1 Kecamatan Ketapang, Waringin Timur, SP Lumban yang melihat ketidakhadiran Gugus Tugas untuk membantu ekonomi masyarakat miskin yang terdampak Covid.

Selain itu, ada pengalokasian anggaran Rp 31 miliar yang tidak sesuai peruntukan. Seperti temuan Pansus Covid-19 DPRD Kota Cirebon yang melihat alat uji swab atau Polymerace Chain Reaction (PCR) tak kunjung dioperasikan. Gugus Tugas juga dinilai lamban dan tidak transparan dalam memberikan informasi dan data kepada masyarakat. Ketidaktransparanan penyampaian informasi membuat diseminasi informasi menjadi bias dan cenderung disalahgunakan. Dengan sendirinya pola semacam ini akan menjadi back fire bagi pemerintah sendiri.

Maka dari itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini Satgas, adalah menjaga konsistensi dan komitmen penanganan Covid-19. Komitmen ini tertuang dalam konsideran Perpres 82/2020 yang pada intinya ingin menyeimbangkan, penanganan Covid-19 dengan pemulihan perekonomian nasional.

Agar komitmen ini terselenggara dengan baik, Komite Kebijakan harus memiliki grand design penanganan Covid-19 yang jelas. Grand design ini harapannya menjadi kebijakan umum yang nantinya harus diturunkan oleh Satgas menjadi program teknis yang terukur, implementatif, dan berdampak positif.

Paling tidak, momen pembentukan tim baru ini bisa mencontoh New York yang membagi konsep new normal menjadi 4 fase --.pada 22 Juni lalu, New York telah memasuki fase ke dua. Pembagian fase ini didasarkan atas konsep "14 hari" yang menjadi syarat kunci pembukaan. Setiap fase mensyaratkan pasien yang dirawat dan meninggal di rumah sakit harus turun dalam 14 hari sebelum masuk ke fase berikutnya.

Penerapan model tersebut mampu membawa New York keluar dari hotspot penyebaran Covid-19. Berbeda dengan negara bagian lain, seperti Florida, Texas, dan California, yang menjadi hotspot penyebaran Covid-19 karena dinilai tergesa-gesa membuka lockdown. Ini menjadi penting mengingat data Kementerian Kesehatan, Kamis (23/7) ada 1.906 kasus baru terkonfirmasi. Sehingga total kasus corona di Indonesia hingga saat ini mencapai 93.657 kasus.

Data tersebut memperlihatkan adanya kontraproduktif dan sangat jauh bertentangan dengan konsep new normal yang diterapkan di Indonesia dengan di New York. Dengan kata lain, sebagai langkah awal, Satgas perlu meninjau kembali penerapan new normal atau normal baru di Indonesia untuk mencegah penambahan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Kemudian, Satgas perlu menindaklanjuti kekurangan Gugus Tugas, seperti mendistribusikan anggaran yang telah dialokasikan ke pengadaan sarana prasarana yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi, serta memastikan penyerapannya ke titik-titik yang sangat membutuhkan.

Hal lain yang paling penting adalah membangun dan menjaga koordinasi antarlembaga agar tidak terjadi miskonsepsi pencegahan dan penanganan Covid-19 yang dapat berujung kepada tidak efektifnya Satgas. Serta Satgas memiliki beban besar untuk kembali menyadarkan akan pentingnya kedisiplinan dalam menjaga kesehatan. Dengan begitu, kinerja Satgas akan menjadi terarah, terukur, implementatif, dan mampu membawa perubahan ke arah yang positif. Atau paling tidak, Satgas dapat menghindari kesalahan serupa yang pernah dilakukan oleh Gugus Tugas.

Eko Prasetyo peneliti HICON Law & Policy Strategies

(mmu/mmu)