Kolom

Antisipasi Resesi dengan Menggenjot Konsumsi

Marthin Fernandes Sinaga - detikNews
Rabu, 12 Agu 2020 14:45 WIB
Poster
Ilustrasi: Edi Wahyono
Jakarta -

Dampak dari pandemi Covid-19 sangat masif terhadap keberlangsungan penduduk di seluruh dunia. Bukan hanya di bidang kesehatan, pandemi juga mengakibatkan keadaan ekonomi di berbagai belahan dunia tertekan. Beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Singapura, Korea Selatan, maupun negara-negara di Uni Eropa mengalami resesi ekonomi pada Kuartal II/2020. Isu resesi ekonomi memang menjadi sebuah perbincangan hangat akhir-akhir ini.

Resesi ekonomi merupakan sebuah keadaan ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kemunduran yang ditandai dengan Produk Domestik Bruto (PDB) negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Pandemi Covid-19 sebenarnya mengakibatkan hampir seluruh negara di dunia akan mengalami resesi. Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan mengalami penurunan mencapai 4,9 persen pada 2020.

Kontraksi Pertama

Berdasarkan rilis data terbaru oleh Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal II/2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen dibandingkan periode serupa pada 2019. Kondisi ini merupakan kontraksi pertama sejak 1999 ketika Indonesia mengalami masa krisis moneter. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang sudah mengalami tekanan sejak awal kemunculan pandemi --pada Kuartal I/2020, PDB hanya tumbuh sebesar 2,97 persen (yoy).

Kontraksi tersebut tidak lepas dari diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk membatasi penyebaran Covid-19 di beberapa wilayah. Akibatnya, kegiatan perekonomian terkena dampaknya; kegiatan produksi, distribusi, hingga konsumsi menjadi terbatas.

Konsumsi rumah tangga menjadi sumber kontraksi tertinggi, yaitu sebesar 2,96 persen. Jika dibandingkan dengan Kuartal II/2019, komponen ini mengalami penurunan sebesar -5,51 persen. Kemudian, dengan kontribusi sebesar 57,85 persen, konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang berkontribusi paling besar dalam struktur ekonomi sekaligus menjadi kunci utama dalam menopang PDB. Ketika konsumsi masyarakat tertekan, maka dampaknya akan sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penurunan Daya Beli

Sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir konsumsi rumah tangga akan terdorong secara signifikan pada kuartal kedua. Hal ini tak lepas dari momen bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang terjadi pada periode tersebut. Namun, keuntungan tersebut tidak dapat dirasakan pada tahun ini karena penurunan pada daya beli masyarakat yang signifikan. Larangan mudik hingga pendapatan yang berkurang menjadi faktor pemicu sebagai dampak dari pandemi dan pemberlakuan PSBB.

Indikator yang dapat menggambarkan penurunan daya beli masyarakat adalah rendahnya tingkat inflasi komponen inti pada periode Januari hingga Juli 2020 yang hanya sebesar 1,03 persen. Angka ini cukup jauh menurun jika dibandingkan periode serupa pada 2019 yang nilainya mencapai 1,89 persen. Tingkat inflasi komponen inti diakibatkan oleh permintaan dan penawaran pasar sehingga akan lebih dapat menggambarkan kondisi daya beli masyarakat. Sementara itu, tingkat inflasi secara keseluruhan pada Januari-Juli 2020 baru mencapai 0,98 persen, masih jauh di bawah asumsi tingkat inflasi dalam APBN 2020 sebesar 3,5 persen.

Indikator lain yang digunakan dalam menjelaskan penurunan daya beli masyarakat adalah Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dirilis oleh Bank Indonesia. Pada rilis Juni 2020, nilai IKK sebesar 83,8. Nilai IKK di bawah 100 menggambarkan kondisi konsumen masih pesimis. Nilai di bawah 100 ini bahkan sudah terjadi selama tiga bulan berturut-turut pada April-Juni 2020.

Menggenjot Konsumsi

Kondisi-kondisi di atas menjadi pekerjaan besar pemerintah, khususnya dalam upaya menggenjot konsumsi masyarakat yang memegang peranan paling besar dalam struktur ekonomi. Berbagai stimulus perekonomian sudah diterbitkan oleh pemerintah. Penetapan Undang-undang No. 2 tahun 2020 dalam mengatur keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 serta kebijakan melebarkan defisit anggaran lebih dari 3 persen menjadi langkah berani pemerintah dalam upaya mengatasi krisis.

Sayangnya, hal tersebut ternyata belum cukup, utamanya dalam implementasi beberapa kebijakan. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi anggaran belanja negara pada Semester I/2020 baru mencapai Rp 1.068,9 triliun atau sebesar 39,02 persen terhadap target yang ditetapkan. Di dalam belanja negara, terdapat anggaran belanja pemerintah pusat yang realisasinya baru 33,85 persen serta transfer ke daerah dan dana desa yang sudah direalisasikan sebesar 52,42 persen.

Konsumsi pemerintah pusat memang memegang peranan cukup penting dalam struktur perekonomian. Walaupun kontribusinya hanya sekitar 8 persen dari total PDB, namun efek multiplier yang ditimbulkannya dapat menggenjot konsumsi masyarakat, seperti penyaluran dana bantuan sosial, subsidi, hingga bantuan untuk UMKM. Hal inilah yang harus menjadi fokus pemerintah dalam menjaga dan mengawasi pemberian paket-paket bantuan maupun subsidi agar tepat waktu dan tepat sasaran. Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi yang telah dibentuk oleh Presiden harus mampu bergerak cepat dalam mengeksekusi berbagai kebijakan yang telah ditetapkan.

Selain itu, upaya memperluas program Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga dapat menjadi salah satu opsi yang dijalankan pemerintah. Keputusan turunnya gaji ke-13 PNS dan pensiunan pada Kuartal III/2020 juga dapat menjadi langkah yang tepat dari pemerintah. Harapannya, kedua kebijakan tersebut dapat membuat masyarakat "kebanjiran" uang dan meningkatkan konsumsinya.

Kedisiplinan Masyarakat

Indonesia memang belum resesi; hal tersebut sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga. Namun, keadaan resesi ekonomi sudah di depan mata dan sangat tidak diharapkan berlanjut di kemudian hari yang apabila terjadi dapat berkembang menjadi depresi ekonomi.

Dengan data yang ada, kita sudah mengetahui kekuatan maupun kelemahan perekonomian Indonesia. Selain itu, ruang dalam belanja negara yang masih cukup tersedia besar ini harus dimanfaatkan secara tepat, khususnya dalam mendorong perputaran ekonomi.

Di sisi lain, pelonggaran PSBB memang membuat roda perekonomian mulai berputar kembali. Namun, ancaman pandemi masih nyata adanya. Jumlah kasus positif Covid-19 sudah menembus angka seratus ribu orang dan masih berpotensi akan bertambah.

Selain peran pemerintah, salah satu kunci penting lainnya dalam pemulihan ekonomi nasional adalah kedisiplinan masyarakat dalam memenuhi protokol kesehatan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi sebuah keharusan dalam upaya mengantisipasi resesi di masa mendatang.

(mmu/mmu)