Kolom

Pemulihan Ekonomi dan Mobilitas Penduduk

Udin Suchaini - detikNews
Rabu, 12 Agu 2020 12:00 WIB
Penerbangan Jakarta-Bali New Normal
Foto: Ahmad Masaul Khoiri
Jakarta -
Dampak kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 telah mengakibatkan perlambatan ekonomi. Bagi Indonesia, perlambatan ekonomi dunia memiliki dampak yang paling kentara pada sektor transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan-minum.

Pada situasi ini, kebijakan peningkatan konsumsi dalam wilayah saja tak akan cukup mendongkrak pertumbuhan ekonomi, karena setiap konsumsi di satu wilayah sangat bergantung dari permintaan wilayah lain. Sementara, konsumsi masyarakat tidak hanya terkait sandang dan pangan, karena perlu rekreasi, perjalanan, kuliner yang sumber permintaannya berasal dari wilayah lain.

Sehingga, perlu strategi lain yang menjembatani peningkatan permintaan antarwilayah supaya pemerintah tidak bergantung pada stimulus fiskal yang diguyurkan dalam bentuk bantuan langsung.

Dampak Pengganda

Turunnya permintaan terhadap sektor transportasi dan pergudangan memiliki dampak pengganda (multiplier effect) terhadap banyak hal, baik makro maupun mikro. Secara makro, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam rilis pertumbuhan ekonomi Triwulan II, sektor ini memiliki kontribusi tertinggi 1,29 persen. Secara mikro, arus barang dan jasa antarwilayah mempengaruhi permintaan pada sektor akomodasi dan makanan.

Belum termasuk total output, turunnya jumlah pekerja, serta kesejahteraan penduduk yang berhubungan langsung dengan sektor tersebut.

Tajamnya kontraksi ekonomi Triwulan II - 2020 dirilis BPS sebesar –5,32 persen (yoy), lapangan usaha pada sektor transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi tertinggi sebesar -30,84 persen (yoy). Kondisi ini mengisyaratkan wilayah asal sektor ini mengalami penurunan permintaan, sementara wilayah tujuan arus barang dan jasa berkurang output-nya. Sehingga, meskipun pada struktur PDB sektor ini hanya berkontribusi 3,57 persen, dampak ikutannya tidak dapat diabaikan.

Jika dibandingkan dengan Triwulan I, sektor transportasi dan pergudangan pada Triwulan II ini telah kehilangan output –29,22 persen. Kejadian ini utamanya disebabkan lock down di banyak negara sebelum Maret, sekaligus pembatasan sosial berskala besar di banyak kota di Indonesia. Hal ini tercermin dari fenomena turunnya kunjungan wisatawan dan berkurangnya arus barang.

Sektor transportasi memiliki enam subsektor, yaitu kereta api, angkutan darat, angkutan laut, angkutan sungai danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan jasa penunjang angkutan. Seluruh subsektor telah kehilangan output yang cukup dalam, bahkan angkutan udara terkontraksi dalam sejak Triwulan I - 2020. Secara berurutan, subsektor yang mengalami kontraksi (yoy) pada angkutan udara terkontraksi sebesar -80,23 persen, subsektor kereta api terkontraksi sebesar -63,75 persen, subsektor angkutan sungai danau dan penyeberangan terkontraksi sebesar -26,66, subsektor angkutan darat terkontraksi sebesar -17,65 persen, subsektor angkutan laut terkontraksi sebesar -17,46 persen, subsektor pergudangan dan jasa penunjang angkutan terkontraksi sebesar -38,69.

Meningkatkan permintaan sektor transportasi masih menjadi pekerjaan berat pemerintah, karena penyebaran pandemi Covid-19 semakin tidak terkontrol jika dibuka terlalu leluasa. Namun terlalu berat di perekonomian apabila kebijakan yang dilaksanakan terlalu ketat. Sementara, pandemi ini tidak membuka ruang bagi lemahnya kebijakan dan lengahnya pengambil kebijakan.

Sektor Transportasi

Lancarnya sektor transportasi dan pergudangan mampu meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa. Dari aspek mikro, keberhasilannya terukur dari dampak penggandanya, yaitu aksesibilitas, keterjangkauan daya beli masyarakat, dan utilisasi konsumsi. Sementara, kebijakan penanganan Covid-19 serta pembatasan sosial menjadi awal perubahan pola konsumsi masyarakat; aktivitas di rumah dan belanja online menjadi lebih populer di kota, namun belum di desa.

Sementara itu, kebijakan pemerintah untuk penerapan larangan mudik Idul Fitri 1441H juga menjadi entakan pengurangan permintaan di desa, sekaligus adanya penurunan aktivitas kargo pada masa pandemi Covid-19. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa perekonomian di Indonesia bagaikan arus lingkaran sekaligus mobilitas antarwilayah, baik barang maupun jasa. Sehingga, tidak heran jika berkurangnya permintaan di luar negeri atau di luar wilayah mendorong penurunan konsumsi, investasi, sekaligus permintaan ekspor dan impor dalam negeri.

Untuk Indonesia, tidak semua bahan baku, barang input industri, serta barang modal tidak dihasilkan di dalam negeri, sehingga perlu impor untuk menggerakkan produksi nasional. Hal ini seirama dengan pariwisata dalam negeri sebagai destinasi wisatawan mancanegara.

Pandemi telah membuat anjlok kunjungan ke destinasi wisata seperti Bali. Pada Juni 2020 anjlok sebesar 88,82 persen dibanding jumlah kunjungan pada Juni 2019. Sementara saat ini, meski banyak destinasi wisata yang sudah mulai dibuka, namun masyarakat masih banyak yang menahan diri menunda wisata, sehingga geliat permintaan pada sektor ini belum terasa.

Industri transportasi dapat digerakkan dengan meningkatkan permintaan pada sektor pariwisata. Pengunjung lokasi wisata biasanya berasal dari luar kota, sehingga terjadi mobilitas antarkota. Selain itu, menggeliatkan kembali tempat singgah akomodasi seperti hotel, rumah makan, pusat oleh-oleh. Hingga Juni, BPS mencatat sektor akomodasi dan makan-minum telah kehilangan output sebesar – 22,31 persen.

Tak hanya pariwisata, terbukanya kembali industri padat karya, dukungan industri, dan efek induksi konsumsi, juga diperlukan untuk meningkatkan permintaan mobilitas.

Pertumbuhan sektor transportasi diperlukan untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi untuk menghindari perekonomian Indonesia jatuh ke jurang resesi. Peningkatan arus orang, barang, dan jasa, dapat ditingkatkan dengan jaminan kepercayaan dan kemudahan protokol perjalanan.

Sayangnya, peningkatan mobilitas ini terganjal dengan syarat rapid test atau swab (PCR), padahal di banyak negara rapid test tidak dijadikan prasyarat perjalanan antarwilayah. Sehingga syarat yang tertuang dalam Surat Edaran Gugus Tugas No. 7/2020 sudah tidak relevan lagi. Beberapa negara, rapid test hanya berlaku untuk orang yang memiliki gejala, melakukan pemeriksaan kesehatan di setiap embarkasi pemberangkatan, pengisian assessment test Covid-19. Langkah ini dilaksanakan di Yunani, Kanada, Norwegia, Hong Kong, Makau, Amerika, serta Rusia, terutama untuk moda transportasi laut.

Jika permintaan dari luar negeri belum membaik, serta mobilitas antarwilayah terganjal syarat memberatkan, potensi kontraksi pada Triwulan III - 2020 masih menghantui. Namun apabila sektor transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan-minum masih belum membuat masyarakat tidak nyaman bepergian, yakinlah jurang resesi siap-siap menghampiri.

Udin Suchaini mahasiswa Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, bekerja di BPS

(mmu/mmu)