Kolom

Jalan (Baru) Memidana Koruptor

Hariman Satria - detikNews
Selasa, 11 Agu 2020 11:43 WIB
Poster
Ilustrasi: Edi Wahyono
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) baru saja menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Itu artinya, MA sedang berupaya menutupi adanya disparitas pidana (disparity of sentence) dalam pemidanaan pelaku korupsi yang dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Anti Korupsi).

Harus diakui memang bahwa salah satu kelemahan mendasar dalam hukum pidana Indonesia adalah belum adanya pedoman pemidanaan (guideline of sentence) baik yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam perundang-undangan di luar KUHP. Hal ini membuka peluang terjadinya disparitas pidana, yakni penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau sifat bahannya dapat diperbandingkan (offence of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Ketika terjadi disparitas pidana, maka seorang terpidana akan membandingkan pidananya dengan terpidana lain. Pada titik itu, ia merasa menjadi korban penegakan hukum yang tebang pilih (judicial caprice). Pada akhirnya, terpidana tersebut akan kehilangan penghargaannya terhadap hukum dan martabat peradilan.

Untuk mengantisipasi terjadinya disparitas pidana, pembentuk UU Anti Korupsi sesungguhnya telah menetapkan strafmaat berupa indeterminate sentence atau pidana minimum khusus yakni satu tahun penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3. Ketentuan yang demikian eksplisit memberi guidelines of sentence kepada hakim.

Namun hal itu tidaklah cukup, pedoman pemidanaan yang jelas dan tegas masih sangat dibutuhkan, sebab seperti yang dikatakan oleh Andrew Asworth (2005:72) guidelines of sentence must be strong and restrictive.

Substansi PERMA

Secara sistematis, PERMA a quo terdiri atas 4 bab dan 21 pasal. Secara garis besar, ada beberapa bagian yang akan saya sebutkan. Pertama, dalam Pasal 2 menekankan beberapa asas yang terkandung di dalamnya, yakni: kemandirian hakim, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, proporsionalitas, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kedua, tujuan dibuatnya pedoman pemidanaan, yakni: (a) memudahkan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 2 dan Pasal 3. (b) mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara Pasal 2 an Pasal 3 yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup. (c) mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU anti korupsi. (d) mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap Pasal 2 dan Pasal 3.

Ketiga, cara hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA a quo. Ada 5 hal yang mesti dipertimbangkan hakim yakni: (1) kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. (2) tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan. (3) rentang penjatuhan pidana. (4) keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan. (5) penjatuhan pidana.

Keempat, perihal kerugian keuangan negara. Pasal 6 PERMA a quo menegaskan 4 kategori kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan Pasal 2 UU Anti Korupsi, yakni tingkat paling berat, berat, sedang, dan kategori ringan. Sedangkan kaitannya dengan Pasal 3 ditambahkan kategori yang paling ringan.

Kelima, dalam Lampiran III matriks pemidanaan PERMA a quo, kerugian keuangan negara yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp 100 miliar, diancam pidana penjara 16-20 tahun atau penjara seumur hidup dan pidana denda. Sedangkan terhadap kerugian keuangan negara yang jumlahnya di bawah 100 miliar maka pidananya bervariasi mulai dari ancaman penjara 13-16 tahun sampai yang terendah 1-2 tahun.

Urgensi Revisi UU Anti Korupsi

Kehadiran PERMA tersebut ibarat membuka kotak pandora: akhirnya kelihatan dengan jelas pelbagai kelemahan dalam UU Anti Korupsi. Masalahnya adalah selama ini pemerintah dan DPR lebih sibuk mengurusi dan mempreteli kewenangan KPK yang akhirnya melahirkan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) ketimbang merevisi UU Anti Korupsi agar menyesuaikan dengan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003.

Padahal secara teori, UU Anti Korupsi berada dalam ranah hukum pidana materiil, yakni mengatur perbuatan yang terlarang disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhinya. Sedangkan UU KPK berada dalam ranah hukum pidana formil adalah menyangkut ketentuan beracara pidana dalam perkara korupsi.

Idealnya, pemerintah dan DPR mendahulukan perbaikan hukum pidana materiil kemudian diikuti dengan perubahan hukum pidana formil. Tidak seperti sekarang yang terkesan menggunakan logika terbalik, mendahulukan yang formil kemudian materilnya.

Kembali pada pedoman pemidanaan, meskipun telah ada PERMA tetapi dalam revisi UU Anti Korupsi ke depan seharusnya telah mengintegrasikan ketentuan mengenai pedoman pemidanaan kepada hakim yang mengadili perkara korupsi. Ketentuannya mesti jelas, detail, dan tegas; sebab jika hal itu tidak segera dilakukan, maka karakter putusan akan kembali pada diskresi hakim (judicial discretion), dan peluang terjadinya disparitas pidana masih besar kemungkinannya.

Sebagai pembanding, pembentuk RUU KUHP 2015 telah menetapkan pedoman pemidanaan dalam Pasal 60. Dalam menjatuhkan pidana, seorang hakim mesti mempertimbangkan: kesalahan pembuat tindak pidana; motif dan tujuan melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat; tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak; cara melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarganya; pemaafan dari korban atau keluarganya; nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Substansi revisi yang lain adalah memasukkan beberapa tipe korupsi yang telah diatur dalam UNCAC 2003, misalnya: trading in influence dan illicit enrichment. Mengenai sanksi pidana, perlu diketahui bahwa secara implisit UU Anti Korupsi mengadopsi 4 teori pidana sekaligus, yakni teori retributif, korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

Teori retributif dimaknai bahwa seorang pelaku korupsi dipidana sebagai balasan atas kejahatan korupsi yang telah dilakukannya. Teori korektif artinya pelaku korupsi dipidana, tetapi hal itu dijadikan sebagai sarana untuk mengoreksi kepribadiannya sebagai tuntutan keadilan. Sedangkan teori rehabilitatif menekankan bahwa pelaku korupsi dianggap sebagai orang yang tersesat dari solidaritas sosial sehingga mentalnya perlu direhabilitasi agar menjadi orang yang lebih baik. Terakhir, teori restoratif menitikberatkan pada pemulihan kerugian keuangan negara yang telah dikorupsi oleh terdakwa atau terpidana.

Apabila ditelusuri lebih jauh, UNCAC 2003 bahkan tidak lagi mengedepankan pidana penjara atau hukuman mati kepada pelaku kejahatan korupsi sebagai bagian dari teori retributif, tetapi mengarah pada perbaikan mental pelaku dan pengembalian kerugian keuangan negara sebagai pengejawantahan teori rehabilitatif dan restoratif. Kedua teori ini sesungguhnya merujuk pada teori utilitas yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Hal ini dilakukan karena koruptor lebih takut dimiskinkan atau dirampas asetnya ketimbang dikenai pidana penjara atau diancam pidana mati sekalipun.

Kembali pada PERMA di atas, harus dikatakan bahwa tidak semua delik korupsi yang diatur dalam UU Anti Korupsi masuk dalam substansi PERMA. Melainkan hanya sebatas delik korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Padahal secara sistematis, ada 30 perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi yang terbagi dalam beberapa kategori, yakni sebagai berikut:

(1) Korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, sebanyak 2 pasal. (2) Korupsi yang menyangkut suap menyuap, sebanyak 12 pasal. (3) Korupsi yang berhubungan dengan penggelapan dalam jabatan sebanyak 5 pasal. (4) Korupsi yang menyangkut pemerasan, diatur dalam 2 pasal. (5) Korupsi yang berhubungan dengan perbuatan curang, sebanyak 2 pasal. (6) Korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa sebanyak 1 pasal. (7) Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi, sebanyak 1 pasal.

Intinya, PERMA a quo hanya sebatas mengadopsi satu kategori tindak pidana korupsi dalam dua pasal, yakni Pasal 2 dan Pasal 3. Maka revisi UU Anti Korupsi arahnya mesti mengadopsi pedoman pemidanaan yang mencakupi semua jenis dalam UU tersebut.

Hariman Satria dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

(mmu/mmu)