Kolom

Pandemi dan Peluang Pemerataan Pendidikan

Mahfuzi Irwan - detikNews
Senin, 10 Agu 2020 15:00 WIB
Pandemi COVID-19 membuat KBM dilakukan dari rumah atau online. Namun kegiatan ini picu problem baru, salah satunya terkait akses internet yang belum merata.
Potret pembelajaran online pada masa pandemi (Foto: Antara)
Jakarta -
Terpuruk dalam masalah Covid-19 sebenarnya merupakan peluang hebat untuk meningkatkan pemerataan pendidikan kita. Sejak Maret 2020 untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, aktivitas pembelajaran daring diberlakukan dan menimbulkan banyak polemik. Di lapangan ditemui berbagai masalah seperti mahalnya biaya kuota internet, kegiatan belajar mengajar digelar secara terpisah melalui berbagai aplikasi, hingga minimnya kemampuan orangtua untuk bekerja sama dalam pendampingan pembelajaran. Semua itu seolah menjadi shock therapy bagi stake holder pendidikan kita.

Namun, hambatan-hambatan aktivitas pembelajaran yang ditemui di lapangan kerap kali dijadikan peluang bisnis oleh mereka yang pandai membaca peluang. Saya berharap ada peluang lain di balik wabah ini. Saat ini para pendidik sepertinya memang dipaksa untuk mengadopsi metode-metode pembelajaran jarak jauh yang selama ini jarang dipraktikkan. Pengalaman saya ketika mengunjungi beberapa sekolah di kota besar, proses mengadaptasi sesuatu yang baru tidak memerlukan waktu yang lama karena para pendidiknya sudah terbiasa juga dengan belajar hal yang baru secara mandiri .

Tapi, proses ini tidak bisa terjadi pada semua sekolah karena pada kenyataannya kapasitas sekolah itu beragam dan tingkat maturity dalam mengadopsi teknologi pun beragam. Jadi, dalam kondisi pandemi ini sebetulnya fenomena yang kita lihat bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kesenjangan. Lihatlah, ada anak-anak yang bisa mendapatkan akses dengan mudah; tanpa ada sekolah pun bisa digantikan oleh teknologi atau sumber belajar yang ada di sekolah. Tetapi di lain tempat ada juga anak-anak yang sama sekali tidak bisa mendapatkan akses itu.

Keadaan mendesak adalah ibu dari segala peluang. Itulah ungkapan dari seorang penulis Mark Twain (1835-1910). Covid-19 ini mau tidak mau mendesak para pendidik untuk meningkatkan kompetensinya. Keadaan yang berbuah peluang ini sebenarnya lebih tepat jika kita manfaatkan sebagai momen pemerataan pendidikan kita karena mungkin salah satu ibu permasalahan pendidikan kita ialah ketidakmerataan.

Tidak meratanya pendidikan bagi anak miskin dan kaya menjadi salah satu sorotan dalam hasil kajian Programme for International Student Assessment (PISA). Laporan PISA menunjukkan, 64 persen siswa dari keluarga miskin bersekolah di sekolah yang kurang baik --kekurangan guru dan bahan ajar.

Dulu pemerintah berharap bahwa pelaksanaan Ujian Nasional menjadi alat pemerataan pendidikan kita dengan dalil bahwa proses evaluasi pembelajaran distandarkan dari Sabang sampai Merauke. Ternyata tetap juga tidak merata. Beberapa bulan belakangan kita dihebohkan oleh sistem zonasi yang dibuat untuk solusi dari permasalahan pemerataan pendidikan kita, namun masih banyak orangtua yang protes karena anaknya mau belajar di sekolah ternama.

Ternyata banyak kali yang belum siap sehingga pasti butuh waktu yang lama untuk "merata". Kedua solusi yang pernah dilakukan mungkin agak mengesampingkan aspek proses pembelajaran dalam satuan pendidikan. Keduanya menimbulkan anggapan bahwa komponen pendidik, perangkat pembelajaran sudah terstandar dengan baik padahal masih jauh dengan standar sekalipun pemerintah sudah membuat standar pendidikan nasional.

Bahan ajarnya bisa saja sama, tapi bagaimana pendidik mentransferkannya belum tentu sempurna. Kenapa pemerintah tidak mengoptimalkan pembuatan bahan ajar yang terstandar lengkap dengan proses penyampaiannya agar muatan materi tersampaikan dan terstandar? Seperti yang sudah tersedia pada situs Rumah Belajar Kemdikbud. Bahan ajar berupa multimedia perlu dimaksimalkan muatan materinya dan yang paling penting adalah sosialisasinya.

Pemerintah kalah sama swasta yang niat sekali berpromosi di saluran media cetak, media sosial, dan televisi. Ruang Guru misalnya, menjadi favorit bagi kalangan menengah ke atas. Lagi-lagi kesenjangan. Seharusnya pemerintah memanfaatkan momen serba daring ini untuk mensosialisasikan kebijakan dan menghidupkan kembali program Rumah Belajar Kemdikbud dengan lebih maksimal. Sehingga komponen pendidik dan bahan ajarnya terstandar mudah-mudahan hasil belajarnya lebih objektif dirasakan.

Tentu keringanan-keringanan lain diberlakukan seperti paket internet gratis khusus akses program tersebut. Itu jauh lebih efektif dan efisien, mungkin, ketimbang hanya mensosialisasikan kebijakan umum tentang pembelajaran daring namun muatannya terkesan dibebaskan sehingga yang tampak lagi-lagi kesenjangan.

Maka, dengan memanfaatkan keadaan yang serba mendesak ini harusnya kita bisa mengkolaborasikan antara peluang pemerataan pendidikan dengan merebaknya bisnis digital pendidikan. Apalagi Wakil Presiden Maruf Amin ingin terobosan di dunia pendidikan berbasis digital terus dikembangkan. Bahkan pemerintah akan menyediakan dana sekitar Rp 22 triliun lebih supaya itu nanti sampai pelosok.

Dan itu bisa digunakan untuk layanan pemerintahan, birokrasi, sosial, dan lain-lain, terutama juga untuk pendidikan. Dengan demikian peluang pemerataan pendidikan itu semakin terbuka lebar sebenarnya. Pertanyaannya tinggal apa yang sebaiknya dilakukan agar problem pemerataan tersebut dapat diatasi lebih optimal dan tentu bagaimana kita melakukannya agar tidak menimbulkan masalah kesenjangan baru.

(mmu/mmu)