.webp)
Sejak Donald Trump naik ke tampuk kekuasaan di Gedung Putih, ada satu pola yang tergambar jelas pada peta perpolitikan global, khususnya dalam cara memimpin suatu negara. Populisme, yang menjadi materi jualan Trump dari awal kampanye hingga sekarang, berkembang begitu pesat bahkan dikloning sebagian besar pemimpin dunia.
Yang paling dekat, gelombang populisme terjadi di "halaman belakang" Amerika Serikat, tatkala politisi sayap kanan Jair Bolsonaro dilantik sebagai presiden Brasil, 1 Januari 2019 lalu. Gaya memimpinnya sebelas-dua-belas dengan Trump, khas ala politisi konservatif sayap kanan, hingga tokoh yang pernah mengklaim Brasil sebagai "negara Kristen" ini dijuluki "Trump-nya Brasil".
Amerika Latin, tempat rezim kiri pernah menjamur, mengalami gelombang populisme tatkala beberapa politisi sayap kanan mulai menghajar dominasi partai-partai kiri. Jatuhnya Evo Morales di Bolivia, dengan naiknya presiden sementara Jeanine Anez yang mantan senator partai konservatif adalah satu cerita. Di jiran, Chile, Ekuador, hingga Argentina juga mengalaminya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meskipun banyak kena kritik, oleh aktivis HAM hingga pakar, nyatanya gelombang populisme kini menunjukkan kebangkitannya di seluruh penjuru dunia. Selain Trump dan Bolsonaro, jangan lupakan Narendra Modi dan Duterte di Benua Kuning; Boris Johnson, Emmanuel Macron, hingga Viktor Orban di Eropa; dan sejumlah nama lain, termasuk Andres Manuel Lopez di Meksiko, negara dengan tradisi gerakan kiri yang kuat.
Di Jerman, kanselir Angela Merkel yang lebih lunak terhadap imigran dengan Persatuan Demokratik Kristen (CDU)-nya sedang dirundung kekhawatiran setelah partai populis sayap kanan, Alternatif untuk Jerman (AfD) meraih peningkatan suara signifikan pada Pemilu 2017 silam. Bergeser ke Skandinavia, gelombang anti-imigran dan anti-muslim mengalami eskalasi setelah Partai Sverigedemokraterna (SD) Swedia sedang bangkit, bahkan digemari sebagian besar pemuda.
Melihat fenomena itu, tak heran jika Ghita Ionescu dan Ernest Gellner menyebut "dunia sedang dihantui populisme". Sementara dalam buku What is Populism? (2016), ilmuwan politik Jan-Werner Muller menuliskan bahwa "populisme merupakan penyakit bagi demokrasi", mengafirmasi cap "hantu" dari Ionescu dan Gellner.
Setahun ke belakang, tepat sebelum virus corona tipe baru menginfeksi Wuhan, tesis Muller soal populisme mungkin tak terlalu mendapat perhatian. Namun, pernyataan ilmuwan politik di Princeton University itu kini bisa kita lihat dan rasakan, setelah lebih banyak nyawa yang terenggut. Singkatnya, mari melihat statistik angka korban virus corona!
Hari ini, negara-negara yang menempati peringkat teratas kematian akibat virus corona secara global bukanlah negara yang paling miskin, terkaya, atau bahkan bukan pula yang paling padat penduduknya. Tetapi, mereka memiliki satu kesamaan: "dipimpin oleh rezim populis."
Menilik tiga peringkat teratas kasus corona tertinggi, kita akan melihat Donald Trump yang memimpin Amerika Serikat, Jair Bolsonaro untuk Brazil, serta Narendra Modi bagi India; serta tersemat nama lain di luar tiga besar: Andrés Manuel López Obrador dari Meksiko; yang saat naik ke tampuk kekuasaan di negara-negara yang diklaim demokratis itu, mereka berhasil menjungkalkan orde lama dengan "membeli" emosi rakyat dengan narasi-narasi xenophobia dan retorika penuh kebencian.
Mereka berhasil untuk mendulang suara dari konstituen. Namun, ketika harus berjuang melawan penyakit baru, dan sama sekali baru bernama Covid-19, mengutip pernyataan John Daniszewsi dalam opininya di Associated Press, kebijakan-kebijakan populis mereka berjalan sangat buruk dan begitu payah.
Meremehkan Ahli dan Sains
Michael Shifter, Presiden Inter-American Dialogue, sebuah think tank yang berbasis di Washington, mengatakan bahwa krisis yang tengah dihadapi dunia hari ini membutuhkan keahlian dan ilmu pengetahuan (sains) untuk menyelesaikannya.
Namun, ketika membahas Brasil, tempat setidaknya 88 ribu orang tewas sampai hari ini (dan terus bertambah), ia menyayangkan satu kenyataan, "Penduduk pada dasarnya meremehkan para ahli dan sains yang dipandang sebagai bagian dari kemapanan."
"Brasil memiliki banyak keahlian, juga dengan AS," kata Shifter. "Tapi masalahnya," sambungnya, "Politik kerakyatan (populisme) membuatnya sangat sulit untuk menerapkan kebijakan rasional yang benar-benar menyelesaikan masalah, atau setidaknya mengelola krisis lebih efektif."
Bolsonaro berulang kali meremehkan virus ini dengan menyebut Covid-19 sebagai "flu ringan" dan mengatakan "imbas akibat lockdown akan lebih buruk daripada penyakit itu sendiri." Ia juga menggembar-gemborkan obat anti-malaria (hydoxychloroquine dan chloroquine) yang belum terbukti secara medis, diklaim manjur untuk pengobatan.
Bahkan, yang paling kontroversial, hingga ia dituntut oleh Aliansi Pers Brasil, adalah tatkala Bolsonaro dengan jumawa melepas masker saat menghadiri konferensi pers di salah satu stasiun televisi. Hanya beberapa hari setelahnya, ia dinyatakan positif Covid-19.
Setali tiga uang dengan Brasil, Amerika Serikat, rumah dari empat juta lebih masyarakat yang terinfeksi corona, di mana Presiden Trump sejak awal tak mempunyai iktikad baik untuk mengatasi krisis ini. Hingga akhirnya ia harus rela melihat lebih dari 152 ribu kuburan digali akibat Covid-19 di negara yang ia pimpin.
Alih-alih mencari solusi, Trump lebih suka menyerang (menyalahkan) pihak lain atas krisis yang terjadi. Seperti, menyebut corona dengan "kung-flu", sebuah ujaran bertendensi rasis, ketika ia melayangkan tudingan bahwa Covid-19 adalah "gara-gara Tiongkok".
Sejak awal, ia juga enggan memakai masker (meski kini sering memakai) di tempat-tempat umum, dan mengklaim bahwa mandat tersebut justru "membunuh kebebasan orang lain." Politisi Republikan itu juga terburu-buru dalam membuka penguncian wilayah (lockdown) ketika infeksi sedang masif, dengan dalih "tak ingin mematikan perekonomian."
Sementara di India, negerinya Modi, editor politik Majalah The Caravan Hartosh Singh Bal dalam opininya di New York Times menghakimi strategi perdana menterinya itu dalam menangani coronavirus. Ia mengatakan bahwa kebijakan Modi tak ubahnya suatu "kehancuran dan kesengsaraan". Bal memotret para pekerja informal India yang kebanyakan dari desa-desa dipaksa bekerja tanpa jaring pengaman oleh pemerintah.
"Ratusan ribu pekerja migran dibiarkan tanpa upah setelah dikurung dengan pemberitahuan empat jam menutup pabrik dan bisnis," Tulis Bal. "Mereka tidak bisa membayar sewa; mereka tidak punya cukup makanan."
"Mereka melihat ke arah desa mereka, di mana mereka bisa menemukan tempat berlindung dan makanan dengan mengandalkan keluarga besar. Dengan transportasi umum yang ditangguhkan, para pekerja berangkat dengan berjalan kaki, berjalan ratusan mil dalam suhu setinggi 100 derajat Fahrenheit," tulisnya memotret kegetiran pekerja India.
Di samping kebijakannya yang amburadul, Modi juga kerap menunjukkan kebebalan demi terlihat paling benar dengan memperdebatkan fakta dengan ahli statistik pemerintahnya sendiri. Ia mengendalikan informasi secara serampangan, hingga kadang-kadang mempromosikan pengobatan homeopati dan obat tradisional yang secara medis belum diakui khasiatnya.
Sementara di Meksiko, yang lokasinya dihimpit Trump dan Bolsonaro, meski bisa dibilang tak separah tiga negara sebelumnya, namun 41 ribu orang yang meninggal bisa terminimalisasi seandainya Lopez Obrador menyingkirkan sifat kolotnya demi kepentingan publik.
Alih-alih demikian, Obrador justru memberi contoh yang sama sekali tak pantas untuk ditiru --melihat jabatannya sekaliber seorang pemimpin negara. Ia masih membuka bisnis di tengah infeksi yang masih meningkat, mendatangi kerumunan (blusukan) tanpa mengenakan masker seraya menunjukkan "jimat" yang ia klaim tetap menjaganya aman. Alhasil, bisa ditebak! Banyak jajaran menterinya yang terinfeksi, bahkan yang terbaru seorang menteri kesehatan dari negara bagian Cihuahua harus meninggal karena Covid-19.
Selangkah Lebih Maju
Memang, belum ada yang bisa menjamin bahwa negara, baik dipimpin oleh rezim politik berspektrum kanan maupun kiri, dapat sepenuhnya mengatasi pandemi ini secara efektif. Namun, tak bisa disangkal pula bahwa ketika angka kematian di negara-negara yang dipimpin populis melonjak, mereka yang "lebih demokratis" setidaknya selangkah lebih maju dalam mengatasi krisis ini.
Sebagai misal, pun sekaliber Kanselir Jerman Angela Merkel belum bisa sepenuhnya mengalahkan coronavirus, namun langkah majunya --dengan menyingkirkan ego, mengutamakan rekomendasi pakar, dan kepemimpinan yang transparan secara konsisten atau yang ia sebut "kohesi demokratis"-- dapat menjinakkan wabah dan kembali membuka "kehidupan yang baru".
Sementara Trump, Bolsonaro, Modi, Obrador, dan Duterte --yang kalau boleh dibilang bebal, egoistik, rasis, dan diskriminatif-- betapapun telah mengambil langkah maju demi menutup kesalahannya yang lalu, belum bisa tidur dengan nyenyak karena harus melihat setidaknya seribu nyawa dikubur tiap hari di tanah yang mereka pimpin.
Betapapun mereka memanipulasi statistik --memainkan angka-angka, mengaburkan fakta, dan memfabrikasi informasi untuk menyembunyikan boroknya-- bau jasad tercium lebih menyengat dan suara perlawanan terdengar lebih lantang daripada ocehan palsu dan penuh retorika xenophobia khas mereka.
Mengutip pidato Merkel di Parlemen Eropa, baginya populisme bisa saja menyangkal fakta, namun, "Pandemi tidak dapat dilawan dengan kebohongan dan disinformasi, dan juga tidak bisa dengan kebencian dan agitasi."
"Dalam demokrasi," tambahnya, "Fakta dan transparansi diperlukan."
Dari hasil pendekatan itu, dengan populasi 84 juta jiwa atau seperempat wilayah kekuasaan Trump, Jerman dihantam 9 ribu kematian akibat coronavirus. Sementara di Amerika Serikat, yang oleh Trump ditiupkan roh dengan mantra "Make America Great Again", hingga kini setidaknya 152 ribu nyawa terenggut. Dan, terus bertambah.
