Kolom

Menghalau Politik Dinasti

Kristianus Jimy Pratama - detikNews
Rabu, 29 Jul 2020 09:00 WIB
Ilustrasi fokus (bukan buat insert) Pilkada Langsung Ditinjau Ulang (Nadia Permatasari/detikcom)
Jakarta -

Semangat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung untuk melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang berintegritas seringkali dicederai dengan berbagai permasalahan baik dari segi struktural maupun substansial. Salah satu bentuk pencederaan tersebut tergambarkan pada potret politik dinasti yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Isu politik dinasti ini pun turut membayangi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah secara serentak pada tahun ini.

Perlu untuk ditelisik lebih lanjut mengapa politik dinasti amat menimbulkan masalah untuk perkembangan demokrasi dalam sebuah negara. Politik dinasti dapat juga disebut dengan istilah politik "kekeluargaan". Frasa "kekeluargaan" yang dimaksud terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan pada sebuah wilayah seolah hanya akan berputar di sekeliling orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan.

Ada sebagian pihak yang berargumentasi bahwa politik dinasti merupakan hal yang konstitusional karena dilakukan berdasarkan sebuah pemilihan umum yang konstitusional dan melibatkan masyarakat di dalamnya. Sehingga pihak tersebut mendalilkan politik dinasti tidaklah sama dengan nepotisme yang bersifat melawan hukum.

Namun Prof. Jeffrey A. Winters (2011) dalam makalahnya yang bertajuk Democracy Versus Oligarchy in Indonesia mengungkapkan bahwa demokrasi prosedural yang dilaksanakan di Indonesia cenderung dimanfaatkan oleh sekelompok oligarki untuk mencapai kepentingannya. Hal ini sejalan dengan doktrin yang mengungkapkan bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem pemilihan yang membebankan biaya besar baik kepada kontestan maupun penyelenggara sebuah pemilihan umum.

Apabila dikaitkan dengan politik dinasti yang dewasa ini telah terjadi di tengah masyarakat, pemimpin-pemimpin yang lahir dari tipologi politik dinasti memiliki kecenderungan tidak berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat, melainkan kepada kekuasaan dan kepentingan pihak-pihak yang mendukung kekuasaan tersebut.

Tidak dipungkiri bahwa terdapat pemimpin yang lahir dari tipologi politik dinasti memiliki kapabilitas untuk menyelenggarakan sebuah pemerintahan. Namun, adalah hal yang lebih baik apabila seorang pemimpin benar-benar lahir dari kehendak rakyat yang secara konstitusional merupakan pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini. Sehingga peran rakyat untuk mengakhiri tumbuh kembangnya praktik politik dinasti menjadi sangat penting.

Setidaknya terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan oleh rakyat secara sederhana dalam memilih calon kepala daerah agar tidak kembali terperdaya oleh jerat sebuah dinasti kekuasaan yang tengah berkuasa. Terlebih sifat kekuasaan memiliki kecenderungan untuk selalu mempertahankan bahkan memperbesarkan pengaruhnya.

Pertama, masyarakat perlu menekankan kapabilitas calon kepala daerah pada parameter yang utama, yaitu perihal kemampuan calon kepala daerah dalam menjalankan janji politik terkait rencana kerjanya apabila mengalami keterpilihan. Selain itu, menjadi sangat penting untuk menelusuri rekam jejak dari calon kepala daerah. Hal tersebut terkait rekam jejak kebijakan atau pandangannya mengenai sebuah hal yang berhubungan dengan aspek pemerintahan dan kebutuhan masyarakat terkait.

Kedua, masyarakat harus melakukan perbandingan calon kepala daerah yang terkait hubungan kekeluargaan dengan sang petahana dengan kinerja dari petahana itu sendiri. Apabila sang petahana tersebut memiliki kinerja yang baik, maka masyarakat perlu mempertimbangkan mengenai probabilitas dari calon kepala daerah tersebut untuk menyamai atau melampaui kinerja tersebut ataukah tidak.

Apabila probabilitas untuk menyamai atau melampau kinerja tersebut cenderung kecil, hal tersebut dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah terkait. Sedangkan apabila sang petahana tersebut berkinerja kurang baik atau justru tidak baik, perlu untuk masyarakat menelaah secara dalam mengenai rasionalitas dari program kerja yang diusung oleh calon kepala daerah untuk direalisasikan.

Ketiga, masyarakat dapat melakukan perbandingan terhadap calon kepala daerah yang berpotensi melahirkan politik dinasti dengan kontestan pemilihan umum kepala daerah lainnya. Masyarakat perlu cerdas dan cermat membandingkan rekam jejak dari masing-masing kandidat. Selain itu, masyarakat harus terlebih dahulu menolak secara tegas praktik politik uang dan janji politik yang tinggi namun minim dengan realisasi.

Dengan begitu, meskipun terdapat kandidat yang terpilih dari pemilihan umum berasal dari lingkup kekeluargaan petahana, akan tetap melahirkan pemimpin yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan rakyat di daerahnya. Namun apabila rakyat dalam sebuah daerah memiliki penilaian sebaliknya, keresahan terhadap politik dinasti dapat dihilangkan dengan memberikan legitimasi bagi seorang pemimpin memiliki kebaruan dan tidak memiliki konflik kepentingan demi mencapai pemenuhan kepentingan rakyat dan pembangunan, demi kemajuan daerah tersebut secara berkelanjutan.

Kristianus Jimy Pratama peneliti hukum pada Social Sciences and Humanities Research Association, alumnus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

(mmu/mmu)