Catatan Agus Pambagio

Denda Harus Jadi Ujung Tombak Penanganan Covid-19

Agus Pambagio - detikNews
Senin, 27 Jul 2020 13:11 WIB
agus pambagio
Agus Pambagio (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Per 26 Juli 2020 jumlah terinfeksi Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 98.778 orang, dan kemungkinan besar hari ini sudah akan mencapai 100.000 orang. Ini sebuah pencapaian yang wajar dan sudah saya perkirakan sebelumnya (dalam tulisan terdahulu), jika penanganan Covid-19 di lapangan masih seperti sekarang. Di mana baru dalam beberapa minggu ini swab test untuk Covid-19 mendekati angka 10.000 per satu juta penduduk.

Jika jumlah yang dites bertahan minimal 10.000 orang per satu juta penduduk hingga 3 bulan mendatang, maka angka terinfeksi akan terus meningkat tajam minimal 2.000 - 3.000 orang per hari.

Pertumbuhan orang terinfeksi masih tinggi karena seperti pernah saya sampaikan berkali-kali ke publik, tingkat disiplin masyarakat rendah dan pemerintah lemah dalam menjalankan peraturan yang mereka buat serta koordinasi antarsektor terkait juga masih lemah, khususnya sektor perhubungan, sektor kesehatan dan dengan pemerintah daerah.

Sebenarnya rendahnya kesadaran masyarakat hanya dapat ditingkatkan melalui pengenaan sanksi administrasi berupa denda yang nilainya dapat membuat kapok pelanggar. Kalau denda berupa hukuman fisik (misalnya membersihkan fasilitas umum, push up, jalan jongkok) dan/atau besaran denda rendah (misalnya di bawah Rp 500.000), sanksi administrasi belum dapat membuat masyarakat jera dan masyarakat menjadi tertib.

Sebagian besar bangsa di dunia ditertibkan dengan denda. Maka saya selalu keras menyampaikan soal denda ini ke publik. Pengenaan sanksi denda harus tegas, tidak setengah-setengah. Jangan kaitkan denda dengan kondisi ekonomi masyarakat. Tidak ada kaitannya. Kalau publik tidak mau bayar denda yang tinggi, jangan melanggar aturan karena tidak ada hubungannya. Diminta pakai masker dan jaga jarak yang harus dilakukan, kalau menolak atau lupa harus di denda.

Tidak ada alasan bahwa masker mahal karena mudah didapat, harga lebih murah daripada sebungkus rokok dan bahkan banyak yang gratis. Jangan persulit pengenaan denda karena akan menyulitkan penanganan Covid-19.

Sumber Kegagalan

Meledaknya Covid-19 di Indonesia sudah saya perkirakan sejak awal Maret 2020. Pengamatan dimulai dari penerbitan regulasi yang tidak pas (tidak mengikuti perintah UU No. 12 Tahun 2011) sehingga ambigu atau tidak berkekuatan hukum. Akibatnya sulit pelaksanaan sanksinya. Peraturan akan percuma jika pasal sanksinya tidak dapat dijalankan. Ujung-ujungnya peraturan tersebut tidak bermanfaat untuk regulator, pelaku bisnis, dan publik. Sebuah peraturan perundangan, apa pun bentuknya, tidak akan pernah bergigi tanpa sanksi.

Kedua, penegakan hukum peraturan tidak berjalan karena kemungkinan tidak ada insentif bagi aparat penegak hukum, sehingga pengawasan dan sanksi tidak berjalan. Kalaupun berjalan hanya sebatas basa-basi. Jika nilai denda terlalu kecil, tidak akan membuat jera pelanggarnya. Penegakan hukum terkait Covid-19 menjadi sulit dilaksanakan karena pelanggar dikenakan pada Pasal 92-93 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Padahal ada perintah dari Pasal 48 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2018 yang memerintahkan bahwa pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Sanksi Administrasi, tapi belum dilaksanakan bukan menggunakan Pasal 92 - 93yang lebih untuk pemberian sanksi pidana.

Ketiga, pola pikir masyarakat atau publik yang memang sangat sulit dikendalikan dan disadarkan bahwa Covid-19 itu sangat berbahaya dan belum ada obat atau vaksinnya. Covid-19 dapat dicegah atau dikurangi dengan melaksanakan protokol WHO, seperti pakai masker, jaga jarak, atau tidak berkerumun dan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Namun protokol WHO diabaikan publik dan angka terjangkit terus meningkat setiap harinya.

Imbauan tidak berdampak, jadi sekali lagi denda harus menjadi ujung tombak.

Penerapan pembatasan atau larangan mudik melalui Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jabodetabek berjalan baik hanya beberapa hari saja. Yang melanggar diminta putar balik ke kota asal atau ditilang. Selebihnya pengguna jalan bebas bergerak hanya dengan membayar pungli. Lalu bagaimana dengan pencegahan Covid-nya? Tidak terjadi. Makanya setelah Lebaran jumlah terinfeksi di Pulau Jawa terus bertambah dan di akhir tahun bisa meledak hingga jutaan orang terinfeksi jika tidak ada perubahan cara penanggulangan Covid-19 oleh pemerintah.

Demikian pula di angkutan umum, lebih mengerikan karena pemeriksaan dokumen kesehatan yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di bandara dan pelabuhan hanya basa-basi dan nyaris tidak diperiksa. Hanya mengandalkan thermal gun tetapi dokumen rapid/swab test dan Health Alert Card (HAC) yang berwarna kuning praktis tidak diperiksa; hanya diterima, tidak dibaca isinya, bahkan ada yang tidak mempunyai dokumen-dokumen tersebut lolos.

Jadi jangan heran jika yang terinfeksi terus bertambah dan terbukti bahwa angkutan umum berperan besar pada migrasi virus Covid-19 antarmanusia.

Dugaan saya bahwa kewajiban penumpang angkutan umum untuk mempunyai surat keterangan rapid test atau swab test dibisniskan oleh sekelompok oknum di bandara atau pelabuhan. Hanya dengan Rp 250.000 surat keterangan rapid test bisa didapat tanpa harus tes darah di Bandara Juanda, Surabaya. Hal ini kembali menunjukkan bahwa pengawasan di moda transportasi umum lemah.

Urusan pemeriksaan kesehatan penumpang di sektor angkutan umum menjadi tanggung jawab Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan. Selama ini meskipun penumpang angkutan umum belum normal, petugas KKP sudah kerepotan karena jumlahnya sangat minim tetapi mereka menolak bantuan dari bandara atau pelabuhan atau Kementerian Perhubungan. Makanya jangan heran kalau protokol WHO kurang bermanfaat di sektor perhubungan.

Kondisi seperti di atas itulah yang menyebabkan Indonesia gagal menangani merebaknya Covid-19. Selain karena keterlambatan pemerintah saat awal virus berjangkit, juga kondisi lapangan seperti diuraikan di atas.

Langkah ke Depan

Pertahankan pengujian melalui swab test dengan jumlah sampel di atas 10.000 per satu juta penduduk. Kemudian jika pemerintah (daerah) tidak sanggup melakukan pengawasan penerapan peraturan perundangan, lebih baik tidak perlu diatur dengan bermacam-macam peraturan karena hanya akan membuat kepadatan di lapangan. Mari kita tunggu Instruksi Presiden (Inpres) soal sanksi yang katanya akan segera terbit supaya dapat menjadi acuan peraturan di daerah.

Kemudian pastikan nilai denda dapat membuat orang jera dan harus dilaksanakan sesuai UU No. 6 Tahun 2018, misalnya minimal Rp 500.000. Jangan gunakan hukuman administrasi dengan melakukan kegiatan fisik, tidak akan efektif.

Pastikan semua protokol WHO dijalankan ketika masyarakat berkegiatan karena keberadaan vaksin masih jauh, meskipun Presiden berharap 3 bulan lagi akan produksi -- saya tidak yakin karena vaksin tidak dapat diuji terburu-buru. Mungkin masih satu sampai dua tahun ke depan, baru vaksin ada di pasar.

Agus Pambagio pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen

(mmu/mmu)