Kolom

Sejuta Makna untuk Si "New Normal"

Damar Tri Afrianto - detikNews
Jumat, 24 Jul 2020 16:20 WIB
Sejumlah objek wisata di Kota Bandung mulai dibuka di hari pertama adaptasi kebiasaan baru (AKB). Salah satunya adalah Kebun Binatang Bandung.
Foto: Siti Fatimah
Jakarta -

Pemerintah melalui juru bicara penanganan Covid-19 menginterupsi istilah new normal yang dekat dengan telinga kita selama pandemi ini. Istilah tersebut dianggap menciptakan kesalahan persepsi di masyarakat sehingga diajukanlah istilah "adaptasi kebiasaan baru" yang dianggap lebih relevan. Narasi new normal dianggap gagal sebagai sebuah jargon gaya hidup; penularan di masyarakat justru meningkat, akibatnya ambiguitas tentang istilah new normal kembali mencuat dan dipertanyakan.

Sejak awal pandemi pemerintah pusat gencar menggunakan istilah-istilah asing secara masif, mulai dari sosial distancing, physical distancing, hingga yang terakhir ini yang merebak yaitu new normal. Sederetan kata-kata serapan itu muncul di tengah-tengah publik kita dengan bias. Kita hanya dipahamkan pada makna harafiah dari proses terjemahan ke bahasa Indonesia tanpa mengerti konsep dan nilai apa yang dilekatkan pemerintah pada istilah-istilah tersebut.

Terkhusus pada new normal, istilah ini menyedot perhatian publik karena dimuati makna akan harapan-harapan indah setelah masa keterisolasian selama pandemi. Hari ini, realitasnya justru berbalik dari harapan indah tersebut. Deretan angka Covid-19 terus bertambah, media gencar menyoroti tingkat penambahan kasus yang terjadi secara meningkat, hingga isu zona hitam di beberapa daerah mencuat kembali.

New normal sebagai sosialisasi kini tengah menghadapi diskomunikasi publik. Kemungkinan inilah menjadi dasar pemerintahan melakukan perubahan diksi menjadi "adaptasi kebiasaan baru"

Ribuan Interpretasi

Dalam realitas komunikasi yang terjadi, new normal ini memiliki ribuan interpretasi dan beragam makna atau polifikasi. Inilah akar pembiasan dan ambiguitas dalam proses komunikasi. Pembiasan makna yang berujung pada kesalahan persepsi ini tentu harus disikapi dengan penuh pertimbangan baik dari produsen komunikasi dan konsumen sebagai penerima.

Hal itu erat kainnya dengan komunikasi simbol, dalam ilmu tanda atau semiotika kerap disebut signifikansi. Proses signifikansi inilah yang harus mendapat perhatian. Setiap kali memproduksi simbol baik berupa simbol visual maupun verbal (istilah, kata) perlu memperhatikan unsur-unsur yang mempengaruhi proses komunikasi tersebut.

Semiotika komunikasi yang dipopulerkan Umberto Eco menyebutkan bahwa setiap produksi istilah, teks, atau simbol untuk komunikasi perlu menaruh kepercayaan pada serangkaian kode yang menentukan isi pada ungkapan-ungkapan yang digunakan. Lebih lanjut Eco dalam bukunya A Theory of Semiotics menjelaskan, agar teks atau istilah bersifat komunikatif, produsen harus beranggapan bahwa keseluruhan kode yang digunakannya sama dengan logika yang dimiliki oleh penerima pesan.

Artinya, pencipta teks atau istilah harus menentukan model yang mampu mengikat kesamaan interpretasi penggunaannya. Eco menyebut rangkaian komunikasi tersebut dengan teks tertutup; tujuannya untuk meminimalisasi keterbukaan makna. Terlihat jelas, Eco sangat mempertimbangkan pentingnya posisi penerima pesan.

Merujuk pada teori tersebut, dalam kasus miskomunikasi terkait istilah new normal, pihak produsen kurang memberi muatan konsep yang presisi dan memberi kepercayaan bagi penerima komunikasi. Di sisi lain, logika pencipta pesan yang digunakan terlalu jauh dengan penerima pesan karena penggunaan istilah asing yang kurang membumi dan asing di telinga publik.

Suatu pesan yang diikat oleh konsep dan aturan tertentu akan "tertutup" bagi keterbukaan makna. Sehingga proses komunikasi berjalan linear dan memiliki kesepakatan interpretasi. Kesepakatan interpretasi inilah yang tidak didapatkan pada si "new normal" tersebut.

Kesadaran Satu Keyakinan

Langkah pemerintah mengubah new normal menjadi frasa adaptasi kebisaan baru seturut dengan teori semiotika komunikasinya Umberto Eco bahwa setiap produksi komunikasi harus membawa kesamaan logika dengan penerima konsumen. Namun perubahan frasa tersebut apakah cukup sebagai komunikasi yang membawa perubahan pada penanganan Covid-19? Tentu kita harus melihat pada struktur yang lebih dalam lagi.

Frasa new normal atau adaptasi kebiasaan baru harus kita lihat kedudukannya pada sebuah perilaku (behavior). Aspek perilaku dalam wujud kebudayaan terdapat pada level ketiga setelah nilai budaya dan gagasan atau pikiran budaya. Untuk itu, setiap perilaku harus didasari oleh nilai dan gagasan yang mengawalinya. Pada struktur ini, "adaptasi kebiasaan baru" di dalamnya harus memiliki "nilai" dan "gagasan" sebagai pandu terwujudnya sebuah perilaku.

Aspek nilai dan gagasan itulah yang belum dioptimalkan sebagai isi dari komunikasi "adaptasi kebiasaan baru". Jadi kita sampai pada pengertian, "adaptasi kebisaan baru" adalah sistem kepercayaan yang di dalamnya terdapat kesatuan persepsi antara nilai, gagasan, dan perilaku. Kesatuan struktur inilah yang bertujuan menghindari bias dan makna ganda pada setiap jargon komunikasi.

Perubahan new normal menjadi frasa adaptasi kebiasaan baru hanya sebatas pada struktur luar komunikasi. Struktur dalamnya adalah kepercayaan-kepercayaan yang harus dilekatkan pada narasi tersebut. Tujuan utamanya membangun sebuah kesamaan persepsi dan kepercayaan dalam berperilaku.

Hari ini, krisis kepercayaan antara produsen pesan (pemerintah) dan penerima pesan (masyarakat) yang harus segera diperbaiki. Pemerintah dan masyarakat harus memiliki kesadaran satu keyakinan dalam beradaptasi dengan Covid-19, bukan kesadaran kebebasan dan kemerdekaan terhadap Covid-19. Frasa apapun tentang kebiasaan baru yang tidak dilandasi kesepakatan dan keyakinan yang sama mudah terjerumus pada sebuah kemerdekaan yang rapuh terhadap Covid-19.

Damar Tri Afrianto staf pengajar Institut Seni dan Budaya Indonesia Sulawesi Selatan

(mmu/mmu)