Analisis Zuhairi Misrawi

Erdoganisme dan Sekularisme yang Rapuh

Zuhairi Misrawi - detikNews
Kamis, 23 Jul 2020 19:00 WIB
zuhairi misrawi
Zuhairi Misrawi
Jakarta -

Turki modern adalah Turki yang selama ini identik dengan Mustafa Kemal Ataturk. Sejak menaklukkan Dinasti Ottoman pada tahun 1923, Ataturk terus menancapkan pengaruhnya, sehingga ia disebut sebagai sosok yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Turki menjelma sebagai kiblat sekularisme di dunia Islam.

Saya masih ingat ketika Erdogan berkunjung ke Mesir saat Ikhwanul Muslimin berkuasa setelah tumbangnya rezim Husni Mubarak. Erdogan menyampaikan pidato yang sangat menarik, "Jika Mesir mau maju hendaknya memilih jalan sekularisme." Padahal selama ini Erdogan dikenal sebagai sahabat dekat Ikhwanul Muslimin karena partai yang dipimpinnya, AKP selalu diidentikkan sebagai salah satu bagian dari gerakan mondial Ikhwanul Muslimin.

Bagaimanapun Turki modern tidak bisa dipisahkan dari sosok Ataturk. Berbeda dengan beberapa tulisan yang kerap merendahkan Ataturk di beberapa laman media sosial, kita akan melihat betapa menterengnya sosok Bapak Turki Modern itu.

Ketika berkunjung ke Ankara dan berjalan-jalan ke peristirahatan terakhir Mustafa Kemal Ataturk, saya merasakan betapa Ataturk merupakan sosok besar yang telah menginspirasi gerakan nasionalis di berbagai dunia, khususnya dunia Islam. Bung Karno dalam beberapa bukunya kerap mengutip pandangan Mustafa Kemal Ataturk sebagai salah satu rujukan dalam memahami relasi antara agama dan negara.

Pertanyaannya, akankah doktrin "Kemalisme" atau jalan sekularisme ala Mustafa Kemal Ataturk mendapatkan tempat di hati warga Turki? Atau secara pelan-pelan, Kemalisme mulai luntur dan digantikan oleh "Erdoganisme"?

Perubahan museum Hagia Sophia menjadi Masjid Hagia Shopia yang akan diresmikan oleh Erdogan dalam beberapa hari yang akan datang akan menjadi momentum untuk mempertanyakan kembali masa depan "Kemalisme". Berdasarkan dukungan politik yang kuat dari AKP sejak pemilu tahun 2002 hingga sekarang ini, Erdogan terus berselancar dengan manuver politik bertujuan melanggengkan kekuasaannya.

Istimewanya, Erdogan selalu mampu keluar dari lubang jarum yang kerap menghadangnya. Referendum amandemen konstitusi terakhir menjadi pertaruhan politiknya, sehingga ia berhasil kembali menjadi orang nomor satu di Turki. Dan masih bisa diperpanjang 5 tahun lagi, jika ia memenangkan pemilu tahun 2023 yang akan datang.

Erdogan tidak hanya menghadapi tantangan dari kelompok sekuler, tetapi juga tantangan dari tokoh-tokoh AKP yang tidak nyaman dengan ambisi Erdogan untuk berkuasa di partainya. Sebab itu, beberapa sosok penting yang dulu bersama-sama membesarkan AKP harus pisah ranjang dengan Erdogan karena tidak ada tanda-tanda memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memimpin AKP.

Dalam konteks tersebut, upaya Erdogan untuk melanggengkan kekuasaannya pada pemilu 2023 nanti tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Jika tidak hati-hati Erdogan akan mengalami nasib yang sama dengan para pendahulunya.

Kemalisme pada mulanya sangat menjanjikan karena dianggap sebagai alternatif dari kediktatoran Dinasti Ottoman yang dikenal sebelum masa-masa kejatuhannya dengan otoritarianisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dinasti Ottoman akhirnya jatuh, dan lahir sosok tentara dan sosok nasionalis, Mustafa Kemal Ataturk. Ia berhasil mengalahkan Inggris dan Prancis yang menjajah Turki pada saat itu.

Sejak saat itu, Ataturk ingin menjadi sosok pembeda, seorang nasionalis yang ingin memisahkan diri dari legasi Dinasti Ottoman. Sebab itu, ia mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum sebagai bagian dari komitmennya untuk menjadi Turki yang tidak lagi menjadikan agama sebagai instrumen politik. Ia ingin Turki ramah terhadap semua agama dan kelompok, dan tidak menjadikan agama sebagai alat justifikasi politik.

Namun Kemalisme juga berakhir tragis karena sekularisme menggunakan baju militeristik yang cenderung otoriter. Akhirnya, mereka pun tumbang di tangan kekuatan politik baru, yaitu AKP. Erdogan merupakan fajar baru dalam politik Turki yang mengakhiri dominasi Kemalisme yang militeristik itu.

AKP menjadi primadona politik Turki yang menjanjikan harapan sekaligus meneguhkan kembali wajah baru Turki. Di satu sisi Erdogan mendapatkan dukungan kuat dari basis muslim konservatif, tetapi di sisi lain Erdogan juga menunjukkan loyalitasnya pada sekularisme. Setidaknya, Erdogan tidak pernah mengotak-atik konstitusi Turki yang masih memedomani Kemalisme.

Nah, rupanya Erdogan memahami masa-masa kejayaannya mulai luntur bersamaan dengan perubahan peta geopolitik dan kondisi ekonomi yang sama sekali tidak berpihak pada dirinya. Apalagi pandemi menjadi masalah serius yang dihadapi Turki dalam beberapa bulan terakhir. Artinya, jika kondisi pandemi terus memburuk, maka ekonomi Turki akan terjun bebas ke jurang resesi.

Dalam konteks tersebut, Erdogan mulai menggunakan kartu politik yang menjadi primadona kalangan muslim. Kartu politik ini sebenarnya pernah dicoba untuk digunakan pada tahun 2013 lalu. Tetapi kemudian urung dilanjutkan. Tetapi pandemi yang semakin menekan telah memaksa Erdogan untuk mengambil keputusan yang bisa diibaratkan dengan ujung pisau.

Di satu sisi, kebijakan tersebut dapat menarik simpati dari para pendukungnya, termasuk juga simpati dari kalangan Kemalis konservatif. Tetapi Erdogan akan terus mendapatkan tekanan jika ia tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi dalam negeri.

Mereka yang tinggal di kota-kota besar yang selama ini mulai kehilangan kepercayaan terhadap Erdogan karena ingin membangun "Dinasti Erdoganisme" sebenarnya tidak peduli dengan manuver politik perubahan Museum Hagia Sophia menjadi Masjid Hagia Sophia. Persoalan ekonomi adalah batu sandungan yang serius bagi Erdogan menyongsong Pemilu Presiden 2023 nanti.

Tentu saja, kelompok sekuler Kemalis harus lihai melihat manuver Erdogan tersebut. Mereka tidak boleh rapuh. Setidaknya harus mulai merangkul orang-orang dekat Erdogan yang belakangan mendirikan partai baru. Warga Turki harus disadarkan bahwa perjuangan politik adalah perjuangan kebangsaan dan kerakyatan. Bukan hanya kelihaian memainkan politik identitas.

Zuhairi Misrawi cendekiawan Nahdlatul Ulama, analis pemikiran dan politik Timur-Tengah di The Middle East Institute, Jakarta

(mmu/mmu)