Kolom

Semangat Baru Legalitas Lahan Sawit

Eko Prasetyo - detikNews
Rabu, 22 Jul 2020 14:04 WIB
Mengunjungi perkebunan milik PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, Kalimantan Tengah. PT SSMS memiliki luas lahan sekitar 100 ribu hektar. Reno/detikcom.
Foto: Reno Hastukrisnapati Widarto/detikcom
Jakarta -

Sebagai produsen kelapa sawit terbesar dunia, Indonesia menjadi negara yang berada dalam dilema, apakah harus mengejar keuntungan melalui mekanisme pasar internasional ataukah mengikuti aturan dunia untuk mencegah kerusakan hutan. Di satu sisi, potensi penerimaan negara dari kelapa sawit beserta tingkat penyerapan tenaga kerja dalam industri sawit mampu meningkatkan kekayaan negara dan menyelesaikan persoalan tenaga kerja.

Di sisi lain, ada wilayah-wilayah eksistensial yang harus dikonservasi, yaitu hutan. Indonesia bisa keluar dari jeratan permasalahan tersebut apabila mengorientasikan pola penyelesaian yang basisnya adalah lahan sawit berkelanjutan. Pola ini tidak hanya menempatkan aspek legalitas sebagai satu-satunya variabel yang diorientasikan, tetapi juga ada variabel lain, seperti lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Keempat variabel tersebut, menurut Hospes (2014), sebaiknya menjadi pilar penyelesaian masalah perkebunan sawit agar menjadi sawit yang berkelanjutan.

Telah Digaungkan


Ide tentang sawit berkelanjutan telah digaungkan oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Perpres ini merupakan perubahan kedua setelah Menteri Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 dan diubah kembali melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015.

ISPO menjadi program yang rasio legisnya bercermin dari ISO 9001 (Standar Sistem Manajemen Mutu) dan ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan). Secara umum, konsep keberlanjutan yang diadopsi ISPO merupakan pengembangan dari 3-P (Profit, People, Planet) dengan menambahkan 1-P, yaitu kebijakan (Politic).

Integrasi antara keuntungan, masyarakat, lingkungan, dan kebijakan mengisyaratkan perlunya kinerja yang sinergis antara pelaku usaha dengan pemerintah. Posisi pemerintah dalam kinerja dua pihak ini terletak pada penyediaan hak berupa legalitas lahan. Legalitas lahan menjadi dasar beroperasi ISPO.

Dengan kata lain, tanpa legalitas lahan, ISPO tidak akan bekerja. Operasionalisasi ISPO dimulai dengan pengajuan permohonan yang antara lain telah memiliki izin lingkungan, izin usaha perkebunan, hak atas tanah, dan penetapan penilaian usaha perkebunan dari pemberi izin usaha perkebunan untuk pemohon perusahaan. Sedangkan untuk pekebun (petani swadaya) cukup melampirkan tanda daftar usaha perkebunan dan hak atas tanah.

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Persyaratan-persyaratan tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah sebuah usaha perkebunan sawit memenuhi standar kelayakan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tetapi, pada praktiknya jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat ISPO baru berjumlah 184 perusahaan dengan total luas sekitar 1,3 juta hektar.

Kementerian Pertanian mengidentifikasi bahwa baru sekitar 10 persen dari luas kebun sawit atau sekitar 20 persen produksi CPO nasional yang baru memperoleh ISPO.

Tantangan

Dari penelusuran yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, penyebab belum diperolehnya sertifikasi ISPO bukan karena tidak mengajukan proses sertifikasi, tetapi sebagian besar terkait perizinan dari pemerintah, seperti SK pelepasan kawasan hutan, Hak Guna Usaha, dan perizinan lainnya yang semuanya terkait dengna otoritas dan layanan pemerintah.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan bahwa salah satu masalah di samping perusakan lingkungan adalah terkait luasan lahan yang dimiliki perusahaan kelapa sawit. Masalah ini identik; masalah pertama identik dengan okupasi lahan yang dilakukan oleh pelaku usaha sawit yang melebihi luas lahan yang memperoleh izin.

Lebih buruk lagi, okupasi yang dilakukan juga merambah kawasan hutan. Akibatnya, luas lahan kebun sawit yang masuk dalam kawasan hutan mencapai 3,4 juta hektar, dengan rincian: 115.000 hektar berada di kawasan suaka alam, 174.000 hektar dalam kawasan hutan lindung, 454.000 hektar dalam kawasan hutan produksi terbatas, 1,4 juta hektar dalam kawasan hutan produksi, dan 1,2 juta hektar dalam hutan produksi konversi.

Lahan yang masuk dalam kawasan hutan tersebut tidak hanya lahan yang dikuasai oleh perusahaan, tapi juga oleh masyarakat (petani swadaya). Maka dari itu, proses penyelesaiannya tidak dapat dipukul rata, sebab terdapat perbedaan latar belakang pembukaan lahan dalam kawasan hutan yang dimiliki oleh perusahaan dan petani swadaya.

Ekspansi lahan yang dilakukan masyarakat umumnya bukan didorong oleh keinginan akumulasi kapital, tetapi oleh dorongan bertahan hidup. Ditambah lagi dengan posisi geografis wilayah tinggal masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa terdapat sekitar 25.863 desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Di samping dorongan bertahan hidup, penanaman sawit dalam kawasan hutan yang dilakukan masyarakat pun umumnya dilegitimasi oleh hukum adat dan wasiat yang dilakukan secara turun temurun. Sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang disesuaikan dengan penyebab merambahnya lahan sawit dalam kawasan hutan.

Alternatif penyelesaiannya sejatinya telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Perpres 88/2017). Pola penyelesaian yang disediakan oleh Perpres a quo berupa mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan (pelepasan kawasan hutan), tukar menukar kawasan hutan, memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial, atau melakukan resettlement.

Tetapi pola penyelesaian ini cenderung tidak dapat diakses oleh petani swadaya, sebab untuk penyelesaian melalui pelepasan kawasan hutan terdapat prosedur yang kompleks dan memakan cost finansial maupun politik yang tidak sedikit. Berbeda halnya dengan perusahaan sawit yang secara kelembagaan memiliki kekayaan yang cukup untuk menempuh prosedur ini.

Untuk pola tukar menukar kawasan hutan, baik petani swadaya atau perusahaan sama-sama menemui kesulitan untuk menempuh prosedur ini. Sebab, pelaku usaha diwajibkan menyediakan lahan atau kawasan non hutan secara pribadi untuk dikonversi menjadi kawasan hutan. Penyediaan lahannya pun harus clean and clear dari konflik.

Peluang

Meskipun pemerintah telah membuat langkah penanganan, tetapi langkah-langkah tersebut juga tidak bersih dari catatan perbaikan. Catatan-catatan tersebut terkait dengan akses masyarakat. Variabel ini semakin menemukan urgensinya mengingat masyarakat menjadi subjek dari aturan tersebut sehingga aturan yang responsif dan accesible menjadi hal yang wajib dilakukan.

Pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini tidak cukup hanya mengedepankan pola struktural yang berbasis pada instrumen hukum, tetapi juga pada pola kultural. Pola kultural dilakukan dengan memberikan pengakuan kepada lahan sawit rakyat yang terletak dalam kawasan hutan. Pengakuan ini menjadi langkah yang wajar dilakukan mengingat latar belakang penguasaan lahan yang berbasis pada legitimasi adat.

Setelah pengakuan dilakukan, pemerintah harus mendampingi petani swadaya, baik pendampingan saat menempuh prosedur maupun pendampingan terhadap akses pendanaan. Pemerintah harus pro-aktif untuk mendampingi petani swadaya dengan memaksimalkan instrumen yang ada dan tentunya dengan menguatkan aspek responsivitas pelayanan.

Paradigma yang perlu ditanamkan adalah, legalitas atau perizinan bukanlah anak kekuasaan, tetapi menjadi bagian dari pelayanan, dan pelayanan merupakan kewajiban pemerintah atas pemenuhan hak asasi manusia. Konstitusi telah mengamanahkan pemerintah untuk hadir, tidak peduli bagaimanapun peliknya sebuah persoalan. Pembiaran terhadap permasalahan sama halnya dengan memicu mafia dan kegaduhan lainnya yang disebabkan adanya ketidakpastian hukum.

Langkah ini menjadi peluang pemerintah untuk memenuhi salah satu prinsip 4-P yang secara langsung membuat lahan sawit Indonesia, terutama lahan sawit rakyat menjadi lahan sawit yang berkelanjutan.

(mmu/mmu)