Kolom

Mencermati RUU Cipta Kerja Bidang Pendidikan

Najamuddin Muhammad - detikNews
Senin, 20 Jul 2020 12:40 WIB
Sejumlah mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan Kemendikbud. Mereka menuntut adanya regulasi terkait pemotongan biaya kuliah di masa pandemi COVID-19.
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

RUU Cipta Kerja yang telah dikeluarkan pemerintah berpotensi mendistorsi nilai-ilai pendidikan nasional. Pendidikan sebagai proses pencerdasan dan pembudayaan bisa berubah menjadi monster pengerdilan dan alienasi anak bangsa dari budayanya. Melalui RUU Cipta Kerja pemerintah ingin menyederhanakan ragam peraturan untuk kepentingan investasi sehingga kata kebudayaan dihapus, prinsip nirlaba diamputasi, kontrol kualitas diturunkan, dan mengobral pembukaan perguruan tinggi asing di Indonesia.

Dalam RUU Cipta Kerja Bidang Pendidikan, ada tiga Undang-Undang (UU) yang akan disederhanakan dan diubah, yakni UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dari penyederhanaan dan perubahan itu, ada beberapa yang memang mengarah pada terjadinya sinergi antara pendidikan dan dunia industri, tapi yang paling dominan dari perubahan itu adalah membonsai lembaga pendidikan ke arah sektor jasa an sich untuk menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan.

Sentralisasi dan Komersialisasi

Penyederhanaan dan perubahan pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) berkaitan dengan sentralisasi dan komersialisasi pendidikan. Pasal 62 ayat (1) dalam Sisdiknas disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non formal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah. Dalam RUU Cipta Kerja berganti, penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

RUU Cipta Kerja ingin melakukan proses penyederhanaan dengan cara melakukan sentralisasi perizinan ke pusat. Di samping ini tentu sangat bertentangan dengan napas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam aspek sosiologis, pendirian pendidikan formal dan non formal memang sudah semestinya diperketat karena kita termasuk negara yang secara kuantitas jumlahnya banyak, tapi secara kualitas minim. Untuk jenjang perguruan tinggi, kita mempunyai 121 perguruan tinggi negeri dan 3.104 perguruan tinggi swasta.

Pertumbuhan lembaga pendidikan di Indonesia sudah cukup banyak. Yang perlu adalah menggenjot kualitasnya. Tapi mengapa pemerintah sangat getol menyederhanakan dan kian mempermudah proses perizinan? Jawabannya sudah terjawab dari penambahan kata "perizinan berusaha". Penambahan dua kata ini ingin menggiring pendidikan hanya sekadar persoalan untung dan rugi, bukan lagi tentang kedaulatan, keadilan, dan kemanusiaan.

Ketika pendidikan sudah secara total digiring untuk dikomersialisasi, maka bukan kualitas yang menjadi ukuran, tapi keuntungan; kian banyak investor yang melakukan investasi pendidikan di Indonesia, maka kian banyak pula pemerintah untungnya.Penyederhanaan untuk memperjualbelikan pendidikan itu kian tampak juga dalam perubahan pada Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3). Kalau sebelumnya lembaga pendidikan asing yang dapat menyelenggarakan pendidikan di Indonesia harus sudah terakreditasi, diakui di negaranya, dan wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah NKRI, maka dalam RUU Cipta Kerja syarat-syarat itu dihapus.

Implikasinya, lembaga pendidikan asing yang akan berdiri di Indonesia bisa saja lembaga yang belum jelas status dan kompetensi akademiknya. Tidak adanya kualifikasi khusus akan menjadi pasar baru lembaga pendidikan di Indonesia. Di tengah butuhnya perguruan tinggi kita untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi asing untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi akademik, pemerintah justru membuat karpet merah untuk membuka perguruan tinggi asing yang tak jelas kualitasnya.

Hal itu tentu sangat merugikan bagi masa depan anak bangsa. Pendidikan yang semestinya diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dipelintir untuk hanya sekadar meraup keuntungan ekonomi sesaat. Ironisnya, kalau sebelumnya perguruan tinggi asing yang ingin berdiri harus bekerja sama dengan perguruan tinggi lokal dan memanfaatkan SDM lokal, maka pemerintah menghapusnya.

Perguruan tinggi asing yang boleh berdiri di Indonesia tujuannya bukan lagi menciptakan iklim riset perguruan tinggi kita yang lebih produktif dan berkualitas. Semangat RUU Cipta kerja ini adalah menarik investor pendidikan sebesar-besarnya dari luar dari yang berkualitas hingga yang "abal-abal" untuk datang ke Indonesia.

Kita berharap sejak awal perguruan tinggi asing yang berdiri di Indonesia itu dengan kualifikasi akademik yang ketat dan hanya diperbolehkan untuk berdiri di beberapa kota besar. Harapan itu untuk mempengaruhi kultur akademik sehingga perguruan tinggi yang ada di Indonesia pelan-pelan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas riset. Tapi kini harapan itu sirna setelah membaca RUU Cipta kerja yang semangatnya adalah melakukan komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasi pendidikan.

Melalui RUU Cipta kerja ini pula, pemerintah sudah mengantisipasi kehadiran perguruan tinggi "abal-abal" di Indonesia dengan cara menghapus Pasal 67 yang sebelumnya memberikan sanksi dan denda yang sangat tegas bagi perorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, dan gelar akademik tanpa hak. RUU Cipta Kerja telah menggerus moral akademik yang mesti dijunjung dalam dunia pendidikan hanya demi memudahkan investor.

Lahirnya banyak investor di sektor pendidikan dan tumbuhnya ragam pekerjaan bukan berarti harus mengorbankan moral akademik, seperti kejujuran, akuntabilitas, sanksi moral dan etik. Kita tak ingin menjamurnya jual beli ijazah, sertifikat, serta gelar akademik lainnya terus terjadi dengan hanya mengedepankan kepentingan penciptaan tenaga kerja. RUU Cipta Kerja telah mengabaikan tegaknya sanksi bagi perusak moral akademik dengan menghapus pasal-pasal yang secara tegas dan berat memberi sangsi bagi pelaku. Ini sebuah kemunduran.

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Dalam perubahan dan penyederhanaan UU No. 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi ada dua persoalan yang sangat krusial, yakni dihapusnya Pasal 1 butir (2) yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia serta dihapusnya prinsip nirlaba dalam pengelolaan perguruan tinggi dalam Pasal 63.

Secara hukum penghapusan pasal yang berkaitan dengan kebudayaan bertentangan dengan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan dan kebudayaan adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Kekayaan budaya bangsa Indonesia bisa menjadi daya tawar tersendiri untuk melakukan kolaborasi riset dengan negara-negara maju. Tapi paradigma perancang UU Cipta kerja menganggap kebudayaan sebagai penghalang dan penghambat pendidikan dalam berkompetisi di kancah global sehingga pasal tentang kebudayaan dihapus.

Kalau kita berkaca pada Malaysia dan Jepang, justru kekayaan budaya lokal menjadi pijakan untuk berkompetisi di era Industri 4.0. Kemajuan pendidikan di Malaysia ditopang dengan asas kebudayaan yang kuat. Norma budaya Melayu secara jelas disebut dalam UU dan pelaksanaannya. Di Jepang, dalam merespons revolusi Industri 4.0, lahirlah konsep konsep Society 5.0 yang ingin mengedepankan keseimbangan hidup yang berbasiskan pada falsafah hidup masyarakat Jepang. Sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi (technology based) sehingga kecanggihan teknologi digital tetap berpusat ada kehidupan manusia.

Kita tidak bisa melakukan industrialisasi dunia pendidikan secara total karena itu akan memangkas hak warga negara untuk mengenyam pendidikan, memotong fungsi esensial pendidikan sebagai piranti pelestari kebudayaan, dan menumpulkan peran pendidikan sebagai laboratorium untuk memecahkan persoalan ketidakadilan, ketimpangan, dan kemanusiaan.

Tentang Guru dan Dosen

Pada UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ada beberapa perubahan yang memang sangat kontekstual untuk diadakan perubahan, tapi tak sedikit juga yang perlu dikritisi. Seperti perubahan berkaitan dengan dihapusnya Pasal 11 yang berkaitan dengan sertifikat pendidik dan kewenangan penyelenggaraan, pelunakan sanksi bagi guru yang tak menjalankan kewajibannya.

Dihilangkannya Pasal 11 yang berkaitan dengan sertifikat pendidik dan proses penyelenggaraannya adalah sebuah kemunduran. Sertifikat pendidikan itu diberikan untuk menjaga mutu kualitas dan kompetensi pendidik. Perkara selama ini masih banyak guru yang sudah mendapat sertifikasi tapi belum juga meningkat kualitasnya, itu perlu dievaluasi, bukan justru dihapus dan dihilangkan.

Pelunakan sanksi bagi guru yang tidak menjalankan kewajibannya juga menjadi kemunduran. Kalau sebelumnya sanksi itu berjenjang, mulai dari teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak, penurunan pangkat, pemberhentian terhormat, dan pemberhentian secara tidak terhormat, maka dalam RUU Cipta Kerja disederhanakan hanya sekadar sanksi administratif. Perubahan pasal ini terkesan bahwa profesionalitas kerja guru ternyata tidak sesuai dengan tingkat kesejahteraannya sehingga sanksinya sangat ringan.

Berdasarkan telaah terhadap RUU Cipta Kerja Bidang Pendidikan, maka saya berharap RUU ini ditangguhkan. RUU Cipta Kerja yang membawa semangat komersialisasi pendidikan secara total bertentangan dengan semangat pendidikan nasional yang tertuang dalam UUD 1945. RUU Cipta Kerja hanya melayani korporasi, tapi menghancurkan prinsip pendidikan sebagai hak setiap warga, melumpuhkan peran lembaga pendidikan dalam menciptakan keadilan dan kemanusiaan serta mencabut proses pendidikan sebagai proses kebudayaan.

Najamuddin Muhammad dosen Pendidikan STAINU Purworejo dan Asesor BAN PAUD-PNF Provinsi Jawa Tengah

(mmu/mmu)