Kolom

Menanti "Normal Baru" Birokrasi

Sayfa Auliya Achidsti - detikNews
Senin, 13 Jul 2020 11:18 WIB
Pembatasan aktivitas mulai dilonggarkan di masa PSBB Transisi. Meski begitu, protokol kesehatan wajib diterapkan di sejumlah ruang publik termasuk stasiun.
Protokol kesehatan di Stasiun Gambir diperketat (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta -

Ancaman Covid-19 membutuhkan perubahan pola perilaku masal. Segala bentuk aktivitas dan produksi di tengah keterbatasan ini mau tidak mau harus beradaptasi.

Penerapan "normal baru" masih sebatas work from home, social distancing, dan protokol kesehatan buat warga. Padahal, dampak krisis membutuhkan respons serba-cepat. Penanganan dan pemulihan ini mensyaratkan perilaku baru pada kerja-kerja pemerintah (birokrasi). Jika tidak, risiko krisis akan semakin memperparah kesusahan di tingkat masyarakat.

Masih Konvensional

Bappenas (22/6) menjelaskan prediksi peningkatan pengangguran tahun depan mencapai 12,7 juta, atau 9,1 persen. Sedangkan, daya beli masyarakat amblas Rp 362 triliun. Per awal Juni, lebih dari 3 juta orang di-PHK karena bisnis pada gulung tikar akibat pandemi.

Di tengah segala amunisi yang telah disiapkan, internal pemerintah masih bekerja dengan "biasa-biasa" saja dalam kondisi extraordinary. Anggaran yang tersedia belum terserap. Padahal masyarakat sedang harap-harap cemas menunggu langkah konkret pemerintah.

Dalam kondisi darurat, respons pemerintah adalah faktor penentu keberhasilan melewati masa kritis. Sejak jauh hari pemerintah sendiri sudah menyiapkan landasan perundangan menangani kondisi khusus. Lima dasar perundangan digunakan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19: UU Wabah Menular, UU Penanggulangan Bencana, UU Kesehatan, UU Kekarantinaan Kesehatan, dan Perpres Darurat Bencana.

Dari sisi anggaran pun sudah ada tambahan dana penanganan khusus Covid-19 sampai Rp 695 triliun lewat penerbitan Perpres No. 72/2020. Tinggal bagaimana distribusi program ke masyarakat dan menerapkan strategi pemulihan kondisi multisektor.

Titik terang masih jauh arang dari api. Ketidakpastian kebijakan (policy uncertainty) karena buruknya koordinasi horizontal lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dan vertikal (Pusat-Daerah) mengiringi risiko-risiko pandemi yang dirasa masyarakat di bawah.

Kita mudah menemui contoh kasusnya. Rumah sakit bervariasi menerapkan layanan dan harga. Keluhan kekurangan alat kesehatan pun masih jadi kendala. Alasan-alasan biaya kesehatan, kekhawatiran dipecat, dan problem psikososial para PDP tidak dijawab dukungan pemerintah. Dana penanganan pandemi masih parkir. Sementara komunikasi lintas birokrasi belum bisa melahirkan kebijakan jaminan-jaminan dasar warganya.

Pada strategi pemulihan, kita belum melihat langkah meyakinkan. Setiap K/L punya logikanya sendiri yang tidak terkait. Misalnya, Kementerian Pariwisata yang resmi membuka wisata alam di 270 daerah untuk memulihkan ekonomi. Namun, kebijakan perhubungan masih berganti-ganti setiap waktu. Padahal, mobilitas penduduk yang aman adalah prasyarat utama pariwisata.

Demikian juga Kementerian UMKM yang malah fokus mendigitalkan usaha kecil, dengan fakta bahwa usaha non-digital adalah karakter tourism economy para pelakunya.

Untuk ketersediaan pangan dan pengamanan pasar, belum tampak visi pemulihan dalam pilihan kebijakannya. Kementerian Perdagangan merilis kebijakan membuka percepatan layanan impor. Dalam waktu berdekatan, Dirut Bulog mengatakan bahwa stok pangan pokok masih cukup sampai akhir tahun.

Kerja Responsif

Tata kerja matriks seharusnya jadi "normal baru" di kalangan birokrasi untuk pengambilan keputusan dan respons serba cepat. Fokus kebijakan, koordinasi horizontal dan vertikal, serta kolaborasi adalah prinsip tata kerja matriks. Cara matriks inilah penghantar birokrasi pada kinerja yang responsif menangani perkara darurat.

Dalam sekian perundangan penanganan kondisi darurat, cara kerja matriks telah diatur karena berhubungan dengan pencegahan dampak risiko. Pemerintah harus memberi jaminan perlindungan buat warganya hingga aspek terkecil (psikososial misalnya).

Gugus Tugas telah gamblang ditugasi mensinergikan kebijakan (Kepres No.7/2020 Pasal 4). Jangkauannya luas, dilengkapi kapasitas politik kelembagaan: melibatkan 14 Kementerian dan 2 Lembaga (BNPB dan Kantor Staf Presiden). Di atas kertas, Gugus Tugas sebenarnya sangat mampu memberikan contoh model kerja matriks bagi semua instansi.

Nyatanya, Gugus Tugas condong pada fungsi informasi dan protokol kesehatan. Sedangkan perundangan lain diterjemahkan menjadi wewenang Daerah mengelola masalahnya sendiri melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar. Per 27 Juni, Jawa Timur menjadi daerah dengan jumlah kasus yang memuncak.

Ada dua kebutuhan nasional yang mendesak diatasi pemerintah sebelum dampak pandemi semakin mempersulit peluang penanganan.

Pertama, jaminan layanan dasar. Warga butuh jaminan kebutuhan dasar seperti listrik, pangan, layanan kesehatan, serta kesempatan bekerja dan berusaha. Di masa pandemi, semua kebutuhan publik memang berubah mendadak. Namun, UU Penanggulangan Bencana telah mengatur soal pelayanan publik yang mengurangi risiko, melindungi warga, dan pemulihan (Pasal 6). Hal-hal mengenai tanggung jawab dan cara mengelola kondisi darurat pun telah diamanatkan (Pasal 48-59).

Kedua, program pemulihan. Perlu ada desain nasional pemulihan sendi kehidupan. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo telah menyebut arah pemulihan lewat pariwisata. Jika memang menjadi fokus, maka Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus memproduksi kebijakan dan program pendukungnya.

Kita bisa melihat contoh Jepang, Vietnam, atau beberapa negara Eropa yang mulai membuka wisatanya per Mei lalu. Walaupun pilihan dan strateginya bervariasi, prinsipnya tetap sama. Pemerintah Pusat dan Daerah gencar berkolaborasi melibatkan masyarakat dan pelaku usaha. Di level kebijakan, transportasi, fasilitas umum, logistik, dan pasar lokal koordinasi diefisienkan untuk memproduksi regulasi dan program pendukungnya (supporting policy).

Oleh karena itu, dua agenda layak disegerakan dalam "normal baru" pemerintah. Pertama, ketersediaan strategi nasional. Kedua, keterbukaan kolaborasi.

Wajib ada strategi yang jelas menjamin pelayanan dasar dan program pemulihan. K/L di Pusat menerjemahkan ranah kerjanya masing-masing, dan mengintegrasikan program dengan K/L lain. Pemerintah Daerah pun harus mengikuti dengan penyesuaiannya, dan segera mengajukan kebutuhan jika ada kondisi khusus. Desain strategi nasional ini diperlukan untuk menjaga target nasional.

Keterbatasan pemerintah menangani seluruh aspek kehidupan harus ditutup dengan kolaborasi. Jaring pengaman sosial-ekonomi seperti kelompok masyarakat, organisasi sosial dan profesional, kampus, dan sektor privat bisa dirangkul mendistribusikan program dan melancarkan strategi pemulihan.

Lambatnya respons birokrasi akan menggiring lemahnya jaring pengaman sosial-ekonomi tersebut. Padahal tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, semua akan tertatih-tatih. Rakyat bingung mengikuti kebijakan pemerintah, sedangkan birokrasi kelabakan mengatasi semuanya sendiri.

Sayfa Auliya Achidsti pengamat kebijakan publik

(mmu/mmu)